Kepercayaan Publik yang Kian Menjauh dari Pemerintahan

Belakangan ini, rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan tampak semakin menipis. Keluhan publik kerap muncul di ruang digital maupun percakapan sehari-hari, mulai dari ketidakpuasan terhadap kebijakan, respons pemerintah yang dinilai lambat, hingga kesenjangan antara janji dan realisasi.

Alih-alih merasa dilibatkan, sebagian masyarakat justru merasa suaranya tidak lagi didengar. Hal ini bukan sekadar persoalan persepsi, tetapi sinyal adanya jarak yang kian melebar antara pemerintah dan rakyat.

Bagaimana kepercayaan publik bisa sampai pada titik ini? Apakah masalahnya terletak pada kebijakan, cara komunikasi, atau pengalaman masyarakat sendiri dalam berhadapan dengan sistem pemerintahan?

Ketidaksesuaian antara Janji dan Realitas

Salah satu faktor utama merosotnya kepercayaan publik adalah akibat ketidaksesuaian antara janji politik dan realitas di lapangan. Janji-janji yang disampaikan saat kampanye sering kali terdengar meyakinkan, namun implementasinya tidak selalu sejalan dengan harapan masyarakat. Ketika janji tidak ditepati, rasa kecewa pun muncul dan perlahan berubah menjadi ketidakpercayaan.

Kekecewaan ini diperparah ketika pemerintah tidak memberikan penjelasan yang transparan mengenai kendala yang dihadapi. Masyarakat cenderung lebih menerima keterbatasan jika diajak memahami prosesnya. Sebaliknya, ketidakjelasan justru memicu prasangka dan asumsi negatif.

Komunikasi Publik yang Kurang Empatik

Kepercayaan tidak hanya dibangun melalui kebijakan, tetapi juga melalui cara pemerintah berkomunikasi dengan rakyatnya. Komunikasi yang kaku, defensif, atau terkesan meremehkan keluhan-keluhan dari masyarakat dapat memperdalam jarak emosional. Dalam banyak kasus, publik merasa bahwa pemerintah lebih sibuk membela diri daripada mendengarkan.

Kurangnya empati dalam komunikasi membuat masyarakat merasa tidak dipahami. Padahal, di tengah situasi sulit, pengakuan atas keresahan publik sering kali lebih dibutuhkan daripada sekadar data atau klaim keberhasilan. Ketika empati absen, pesan pemerintah kehilangan makna bagi rakyat.

Pengalaman Langsung yang Membentuk Persepsi

Kepercayaan publik juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman langsung masyarakat dalam berurusan dengan sistem pemerintahan. Proses birokrasi yang rumit, layanan publik yang lambat, serta ketidakadilan dalam penegakan aturan menjadi pengalaman sehari-hari yang membentuk persepsi negatif.

Pengalaman ini bersifat kumulatif. Satu pengalaman buruk mungkin bisa dimaklumi, tetapi jika terjadi berulang kali, kepercayaan akan terkikis secara perlahan. Dalam konteks ini, kepercayaan bukan runtuh karena satu kebijakan besar, melainkan oleh banyak pengalaman kecil yang mengecewakan.

Dampak Media dan Ruang Digital

Ruang digital mempercepat penyebaran informasi, sekaligus ketidakpercayaan. Kritik, kekecewaan, dan narasi negatif dengan mudah menyebar dan membentuk opini publik. Di satu sisi, hal ini membuka ruang kontrol sosial terhadap pemerintah. Namun di sisi lain, kurangnya klarifikasi yang cepat dan akurat dapat membuat informasi yang belum tentu benar dipercaya sebagai fakta.

Ketika pemerintah gagal hadir secara aktif dan transparan di ruang digital, narasi yang berkembang sering kali diambil alih oleh spekulasi. Kondisi ini semakin memperkuat jarak antara pemerintah dan masyarakat, karena publik merasa lebih percaya pada pengalaman sesama warga dibanding pernyataan resmi.

Menjauhnya kepercayaan publik dari pemerintahan bukanlah persoalan sederhana dan tidak terjadi dalam semalam. Hal ini merupakan akumulasi dari janji yang tak terpenuhi, komunikasi yang kurang empatik, pengalaman birokrasi yang mengecewakan, serta dinamika informasi di ruang digital.

Memulihkan kepercayaan membutuhkan lebih dari sekadar pencitraan. Diperlukan keterbukaan, konsistensi, dan keberanian untuk mendengar kritik. Tanpa upaya serius untuk memperbaiki hubungan ini, jarak antara pemerintah dan rakyat berisiko semakin melebar, dan kepercayaan sebagai fondasi demokrasi pun kian rapuh.