Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai laporan mengenai kekerasan aparat terhadap warga sipil kembali mencuat ke ruang publik. Mulai dari tindakan represif saat pengamanan aksi, penggunaan kekuatan berlebihan ketika penertiban, hingga insiden penembakan yang berujung hilangnya nyawa.
Situasi ini bukan hanya menimbulkan luka fisik dan trauma psikologis bagi korban serta keluarga, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Di sisi lain, aparat merupakan profesi dengan tekanan tinggi, risiko besar, dan tuntutan respons cepat di situasi genting. Ketika tekanan tersebut bertemu dengan akses terhadap senjata dan kewenangan hukum, potensi penyalahgunaan kekuatan menjadi isu yang tidak bisa diabaikan.
Dari perspektif psikologis, kekerasan aparat tidak selalu berdiri sebagai persoalan moral individu semata. Ada faktor stres kronis, kelelahan emosional (burnout), paparan konflik berkepanjangan, serta budaya organisasi yang mungkin mentoleransi agresivitas sebagai bentuk ketegasan.
Dalam situasi penuh ancaman, otak manusia cenderung mengaktifkan respons “fight or flight”. Jika individu berada dalam kondisi lelah, kurang dukungan sosial, dan minim regulasi emosi, respons tersebut dapat berubah menjadi tindakan impulsif. Ditambah lagi, otoritas dan legitimasi hukum yang melekat pada profesi aparat dapat menciptakan jarak psikologis antara “penegak aturan” dan “warga yang diatur”, sehingga empati berisiko menurun.
Stres Kerja dan Paparan Risiko Berkepanjangan
Profesi aparat keamanan identik dengan jam kerja tidak menentu, tekanan publik, potensi ancaman fisik, serta tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban. Paparan terhadap kekerasan, konflik sosial, dan situasi darurat secara terus-menerus dapat memicu stres akut maupun stres kronis. Jika tidak dikelola dengan baik, stres berkepanjangan dapat mengganggu fungsi kognitif, seperti penilaian situasi, pengambilan keputusan, dan kontrol impuls. Individu menjadi lebih mudah tersulut emosi dan cenderung melihat situasi sebagai ancaman, meskipun ancaman tersebut belum tentu nyata.
Akses Senjata dan Dinamika Kekuasaan
Tidak semua profesi memiliki akses langsung terhadap senjata dan kewenangan penggunaan kekuatan fisik yang sah secara hukum. Kombinasi antara stres psikologis dan akses terhadap alat mematikan menciptakan risiko yang unik. Secara psikologis, keberadaan senjata dapat meningkatkan rasa kontrol dan dominasi. Beberapa penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa simbol kekuasaan dapat memengaruhi persepsi individu terhadap situasi dan orang lain, membuat respons menjadi lebih agresif dalam kondisi tertentu.
Di sisi lain, otoritas formal yang melekat pada aparat dapat memunculkan apa yang disebut sebagai “power paradox”. Kekuasaan idealnya digunakan untuk melindungi dan melayani, tetapi tanpa pengawasan dan refleksi diri, kekuasaan dapat mengurangi sensitivitas terhadap penderitaan orang lain. Individu yang merasa memiliki legitimasi penuh mungkin lebih mudah membenarkan tindakan keras sebagai bagian dari tugas. Tanpa evaluasi psikologis yang rutin, sulit memastikan bahwa setiap pemegang kewenangan dan senjata berada dalam kondisi mental yang stabil dan mampu mengelola emosi secara proporsional.
Pentingnya Evaluasi Psikologis Berkala dan Dukungan Mental
Evaluasi psikologis bagi aparat seharusnya tidak dipahami sebagai bentuk ketidakpercayaan, melainkan sebagai strategi preventif. Pemeriksaan awal saat rekrutmen saja tidak cukup. Kondisi psikologis seseorang dapat berubah seiring waktu, terutama setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan lapangan. Evaluasi berkala membantu mendeteksi gejala stres berat, kecenderungan agresivitas, gangguan tidur, atau tanda-tanda trauma yang mungkin tidak disadari individu itu sendiri.
Tidak hanya itu, sistem evaluasi perlu dibarengi dengan layanan konseling, pelatihan regulasi emosi, serta program pemulihan stres. Budaya organisasi juga harus mendorong keterbukaan, sehingga aparat tidak merasa stigma ketika mengakui kelelahan mental. Ketika dukungan psikologis tersedia dan dianggap wajar, risiko ledakan emosi yang tidak terkendali dapat ditekan. Hal ini pada akhirnya bukan hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga kesejahteraan aparat itu sendiri.
Kekerasan aparat terhadap warga sipil adalah persoalan kompleks yang melibatkan faktor individu, struktural, dan budaya organisasi. Stres, burnout, akses senjata, serta dinamika kekuasaan menjadi kombinasi yang berpotensi berbahaya jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan dukungan psikologis yang memadai. Evaluasi psikologis berkala bukanlah bentuk kecurigaan, melainkan investasi jangka panjang dalam profesionalisme dan kemanusiaan.
Baca Juga
-
Delay of Gratification: Memaknai Puasa Lewat Lensa Psikologis
-
Puasa, Ego, dan Upaya Mengendalikan Diri: Membaca Maknanya dari Psikologi
-
Citra, Status, dan Rasa Takut Gagal dalam The Art of Sarah
-
Topeng Sosial dan Kerapuhan Diri dalam Drama 'The Art of Sarah'
-
Antara Kebenaran dan Kebohongan: Psikologi Moral dalam Drama The Art of Sarah
Artikel Terkait
-
Delay of Gratification: Memaknai Puasa Lewat Lensa Psikologis
-
Citra, Status, dan Rasa Takut Gagal dalam The Art of Sarah
-
The Power of Gardening: Cara Ampuh Menghilangkan Stres dengan Berkebun
-
The Power of Nature: Cara Sederhana Menghilangkan Stres dengan Kembali ke Alam
-
Mengenal Fenomena Happy Burnout di Dunia Kerja Indonesia
Kolom
-
Adu Nasib Antar Generasi: Romantisasi Derita dan Retaknya Empati di Rumah
-
Ramadhan, Tarawih, dan Ujian Konsistensi Iman
-
Berpuasa, Bekerja di Jakarta dan Menguatkan Iman di Tengah Tekanan Urban
-
Reuni, Bukber, dan Panggung Pencapaian yang Terselubung
-
Ramadan dan Ketimpangan: Siapa yang Paling Berat Menjalani?
Terkini
-
4 Pelembap Korea Beta Glucan Efek Hydrating Bikin Lembap, Bye Kulit Kering!
-
4 Pelembab Bamboo, Perbaiki Skin Barrier Kulit Sensitif yang Mudah Iritasi
-
Tarawih Terakhir Ibu
-
Novel Kita dan Mereka, Usaha untuk Meruntuhkan Tembok Prasangka
-
Rantau 1 Muara: Perjalanan Mencari Makna, Misi Hidup, dan Tempat Pulang