Romantisasi UMKM: Negara yang Absen, Warga yang Dipaksa Adaptif

“Hidup UMKM!” dan “Ayo Sarjana Ciptakan Lapangan Kerja!” terdengar heroik. Kalimat-kalimat ini sering dilontarkan pejabat, influencer ekonomi, hingga motivator karier.

Namun di balik slogan yang tampak optimistis itu, ada persoalan struktural yang jarang dibicarakan: ledakan UMKM dan sektor informal justru menjadi cermin kegagalan negara menyediakan lapangan kerja layak dan terstruktur bagi warganya.

UMKM memang penting. Ia menjadi bantalan ekonomi, penyerap tenaga kerja darurat, dan penyangga konsumsi rumah tangga. Tapi menjadikan UMKM sebagai jawaban utama atas pengangguran terdidik adalah kekeliruan berpikir. Tidak semua jenis sumber daya manusia bisa atau seharusnya diserap oleh sektor informal.

Dari Human Capital ke Gerobak: Potret Salah Arah Pembangunan SDM

Pertanyaannya sederhana, apakah UMKM mampu menyerap tenaga kerja dengan keahlian spesifik seperti teknik sipil, pemrograman tingkat lanjut, riset biomedis, atau kedokteran?

Jawabannya jelas: sangat terbatas. Talenta-talenta ini membutuhkan ekosistem industri, riset, dan layanan publik yang memiliki struktur organisasi jelas, pembagian kerja profesional, jaminan karier, serta upah yang layak. Semua itu hanya bisa disediakan oleh perusahaan menengah-besar, institusi riset, dan negara.

Ketika seorang insinyur dipaksa “kreatif” dengan membuka kedai kopi, berjualan online, atau menjadi reseller karena tak ada lowongan yang relevan, itu bukan kisah sukses kewirausahaan. Itu pemborosan investasi sumber daya manusia.

Negara telah menghabiskan waktu, anggaran, dan energi publik untuk mendidik seseorang, lalu membiarkan keahliannya menguap karena pasar kerja tidak disiapkan.

Sarjana Bukan Cadangan UMKM: Salah Kaprah Pembangunan Ketenagakerjaan

Narasi “sarjana harus menciptakan lapangan kerja sendiri” seringkali terdengar progresif, tapi sebenarnya problematis. Narasi ini telah lama diproduksi sebagai mantra pembangunan, seolah menjadi bukti keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan.

Namun, jika dibaca dengan kacamata ekonomi politik, slogan-slogan tersebut justru mengandung ironi yang nyaris tragis. Ledakan UMKM dan sektor informal bukanlah indikator kesehatan pasar kerja, melainkan simptom kegagalan struktural negara dalam menyediakan lapangan kerja formal yang layak, stabil, dan sesuai dengan kompetensi sumber daya manusianya.

Dalam situasi ini, wirausaha bukan pilihan rasional berbasis minat dan inovasi, melainkan mekanisme adaptif atas absennya negara. Sebuah solusi darurat yang kemudian dipoles menjadi narasi heroik.

Itu mengalihkan tanggung jawab negara kepada individu. Seolah-olah jika lapangan kerja tidak ada, itu murni kesalahan warga yang kurang inovatif, bukan akibat absennya industrialisasi, riset nasional, dan kebijakan ketenagakerjaan yang serius.

UMKM Bukan Solusi, Tapi Gejala: Kritik atas Romantisasi Wirausaha Paksa

Masalah serupa juga terlihat dalam diskursus ekonomi populer di media sosial. Misalnya, pernyataan bahwa “makan gratis itu tidak gratis” yang kerap dipakai untuk mengkritik kebijakan bantuan sosial.

Secara konsep ekonomi, itu benar: tidak ada yang benar-benar gratis karena semua memiliki biaya dan opportunity cost. Namun menjadi tidak jujur ketika logika ini hanya dipakai untuk menyerang satu program, sementara program lain seperti pendidikan gratis, diperlakukan seolah bebas biaya.

Pendidikan gratis pun tidak gratis. Ia dibayar dari pajak, utang negara, dan pengorbanan anggaran sektor lain. Jika kita konsisten memahami konsep opportunity cost, maka seharusnya keberanian kritis itu berlaku merata. Bukan selektif berdasarkan preferensi politik. Kritik ekonomi yang jujur bukan soal siapa yang kita dukung, melainkan apakah argumen kita konsisten.

UMKM bukan musuh. Wirausaha bukan aib. Tapi menjadikan keduanya sebagai mantra sakti untuk menutupi kegagalan negara menciptakan kerja layak adalah kekeliruan besar.

Negara yang sehat bukan negara yang warganya dipaksa bertahan hidup sendiri. Melainkan negara yang menyediakan ruang agar setiap orang bisa bekerja sesuai keahliannya, dengan martabat dan masa depan yang jelas.

Jika tidak, jargon hanya akan tetap menjadi slogan. Sementara talenta terbaik bangsa terus tersia-siakan.