Hayuning Ratri Hapsari | Budi Prathama
Ilustrasi media sosial. (Pixabay/@WebTechExperts)
Budi Prathama

Kalau kecepatan adalah prestasi, maka media hari ini pantas akan mendapatkan piala paling bergengsi. Masalahnya, piala itu diraih dengan meninggalkan satu hal sepele bernama kebenaran. Di era digital, berita tidak lagi diuji dengan pertanyaan “benar atau tidak”, tapi “sudah naik atau belum”. Kalau belum naik, ya cepat-cepat dinaikkan. Urusan akurasi bisa menyusul, kalau sempat.

Dulu, media dikenal sebagai penjaga gerbang informasi. Sekarang, gerbangnya jebol, pagarnya roboh, dan siapa pun bebas masuk membawa kabar apa saja. Media sosial jadi pasar malam informasi: ramai, ribut, penuh teriakan, tapi tidak jelas mana yang jual fakta, mana yang cuma jual sensasi. Celakanya, media arus utama bukannya membersihkan pasar, malah ikut buka lapak di tengah keramaian.

Di ruang redaksi, kecepatan telah naik pangkat jadi ideologi. Prinsipnya sederhana: siapa cepat, dia hidup. Siapa telat, siap-siap ditinggal algoritma. Judul berita pun diperas seprovokatif mungkin. Kata “diduga” dipakai seperti jimat sakti—aman secara hukum, tapi tetap menggiring opini. Isi berita? Kadang hanya hasil copas dari unggahan viral, ditambahi satu-dua kalimat agar terlihat “jurnalistik”.

Verifikasi sering diperlakukan seperti tamu tak diundang. Idealnya ada, tapi kalau bikin lama, ya ditunda. Toh publik juga jarang baca sampai habis. Yang penting judulnya bikin jempol refleks menekan layar. Kalau ternyata salah? Tinggal klarifikasi. Kecil saja, di bagian bawah. Anggap saja formalitas, semacam permintaan maaf yang tidak benar-benar ingin dimaafkan.

Situasi ini makin kacau ketika hoaks dan disinformasi ikut nimbrung. Media yang seharusnya jadi penjernih justru kadang jadi pengeras suara. Viral dulu, luruskan belakangan. Akibatnya, publik dipaksa hidup dalam kebingungan kolektif. Hari ini percaya, besok ragu, lusa apatis. Kepercayaan pada media pun terkikis bukan karena publik makin pintar, tapi karena media makin sembrono.

Belum lagi soal ekonomi. Iklan makin pelit, pembaca makin malas bayar, sementara operasional media tetap butuh makan. Akhirnya, trafik dijadikan dewa penyelamat. Klik dianggap pahala. View dipuja seperti KPI surgawi. Dalam logika ini, kualitas jadi beban, kedalaman dianggap tidak laku, dan jurnalisme investigatif dipandang terlalu mahal untuk sekadar dibagikan di linimasa.

Ironisnya, di tengah situasi sosial dan politik yang makin ruwet, media justru dibutuhkan lebih dari sebelumnya. Kekuasaan makin lihai, kebijakan makin kompleks, dan publik makin butuh penjelasan. Tapi apa daya, media terlalu sibuk mengejar kecepatan, sampai lupa bertanya: “Ini benar, atau cuma ramai?”

Media sering berdalih, “Kami hanya mengikuti selera pasar.” Padahal, media juga ikut membentuk selera itu sendiri. Ketika yang disajikan terus-menerus sensasi, publik akan terbiasa dengan sensasi. Ketika yang diprioritaskan kecepatan, kebenaran dianggap bonus, bukan kewajiban.

Padahal, berita yang salah tidak pernah benar-benar hilang. Sekali tersebar, ia hidup lama di kepala orang. Klarifikasi jarang seviral kesalahan awal. Dalam jangka panjang, kerusakannya jauh lebih mahal daripada kehilangan beberapa menit untuk verifikasi.

Pada akhirnya, media harus memilih: mau jadi pelari sprint yang ngos-ngosan tapi cepat viral, atau pelari jarak jauh yang mungkin tidak selalu di depan, tapi konsisten sampai garis akhir. Kecepatan memang menggoda, tapi kepercayaan tidak dibangun dari judul nyolot dan berita setengah matang. Di tengah banjir informasi, publik sebenarnya tidak butuh media yang paling ngebut—mereka butuh media yang tidak asal tancap gas lalu kabur saat salah arah.