Hidup di Bawah Algoritma, Siapa yang Mengendalikan Selera Publik?

Di era digital, selera publik tidak lagi tumbuh secara organik dari ruang perjumpaan sosial, melainkan dibentuk oleh sistem tak kasatmata bernama algoritma. Apa yang kita tonton, baca, dengarkan, hingga beli, kian ditentukan oleh rekomendasi platform digital. Tanpa disadari, algoritma telah menjadi kurator utama kehidupan sehari-hari, mengarahkan perhatian, preferensi, bahkan opini publik.

Fenomena ini membawa paradoks. Di satu sisi, algoritma menawarkan kemudahan dan personalisasi. Di sisi lain, ia menyempitkan horizon pilihan dan menciptakan ilusi kebebasan. Pertanyaan krusial pun muncul. Jika selera kita dibentuk oleh sistem otomatis, sejauh mana publik masih memiliki kendali atas pilihannya sendiri?

Algoritma dan Ilusi Pilihan Bebas

Platform digital bekerja dengan logika keterlibatan. Konten yang sering diklik, disukai, atau dibagikan akan terus diprioritaskan. Akibatnya, pengguna disuguhi informasi yang selaras dengan kebiasaan dan preferensi sebelumnya. Sekilas, ini tampak sebagai bentuk pelayanan personal. Namun, di baliknya, algoritma justru memperkuat pola yang sama dan menutup kemungkinan eksplorasi.

Dalam konteks ini, selera publik tidak lagi berkembang melalui dialog dan keberagaman, melainkan melalui pengulangan. Musik yang viral, opini yang populer, dan gaya hidup yang dianggap relevan sering kali bukan yang paling berkualitas, melainkan yang paling kompatibel dengan logika algoritmik. Publik diarahkan untuk menyukai apa yang sedang naik daun, bukan untuk menilai secara kritis.

Ilusi pilihan bebas ini berbahaya karena membuat individu merasa berdaulat, padahal preferensinya dibentuk secara sistematis. Algoritma tidak netral. Ia dirancang untuk kepentingan ekonomi platform, bukan untuk kepentingan publik atau kesehatan ruang demokrasi.

Dampak pada Budaya dan Demokrasi

Dominasi algoritma berdampak langsung pada budaya populer. Tren muncul dan tenggelam dengan cepat, menciptakan budaya serba instan dan dangkal. Karya yang tidak ramah algoritma, meski bernilai, kerap terpinggirkan. Akibatnya, keberagaman ekspresi budaya terancam oleh homogenisasi selera.

Dalam ranah demokrasi, persoalannya lebih serius. Algoritma berperan dalam membentuk opini publik dengan menyaring informasi yang dikonsumsi warga. Ruang digital menjadi gema dari pandangan yang serupa, memperkuat polarisasi dan mengikis ruang dialog. Publik tidak lagi berhadapan dengan perbedaan, melainkan dengan versi realitas yang sudah disesuaikan.

Ketika informasi dikurasi berdasarkan potensi keterlibatan, bukan kepentingan publik, isu substantif berisiko kalah oleh sensasi. Politik pun terdorong mengikuti logika viral, bukan logika kebijakan. Dalam kondisi ini, algoritma tidak hanya mengendalikan selera, tetapi juga arah percakapan publik.

Merebut Kembali Kendali Selera Publik

Menghadapi dominasi algoritma, masyarakat tidak sepenuhnya tanpa pilihan. Kesadaran digital menjadi langkah awal yang penting. Memahami bahwa apa yang muncul di layar bukanlah representasi utuh realitas, melainkan hasil seleksi sistematis, dapat membantu publik bersikap lebih kritis.

Peran negara dan regulator juga krusial. Transparansi algoritma, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab platform atas dampak sosial perlu diperkuat. Tanpa intervensi kebijakan, kendali selera publik akan terus terkonsentrasi di tangan segelintir korporasi teknologi.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan selera publik adalah pertanyaan tentang masa depan kebebasan. Jika algoritma dibiarkan bekerja tanpa etika dan akuntabilitas, publik berisiko kehilangan otonomi kulturalnya. Merebut kembali kendali berarti mengembalikan ruang bagi keberagaman, refleksi, dan pilihan yang benar-benar sadar, bukan sekadar yang paling sering direkomendasikan.