Korban Keracunan Jadi Tumbal Statistik: Benarkah MBG Berhasil Terlaksana?

Korban keracunan akibat Makan Bergizi Gratis yang menyentuh angka lebih dari 16 ribu jiwa seakan-akan dinilai sebagai data statistik belaka. Angka 0,00017% justru menjadi sebuah apologi statistik untuk mengklaim program tersebut sukses. Kebahagiaan hingga pujian yang seharusnya timbul dari senyuman dan tanggapan masyarakat, tetapi pemerintah secara mandiri bersukacita atas program yang dibuatnya sendiri. 

Meskipun program MBG memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah sepertinya lupa akan dampak yang dialami akibat anggaran yang diperoleh untuk menjalankan program tersebut. Contohnya yaitu alokasi anggaran pada tahun 2026 ini melibatkan 67% anggaran pendidikan, 7% anggaran kesehatan, 6% fungsi ekonomi, dan dana cadangan sebesar 20%.

Secara tidak langsung, anggaran yang digunakan demi kelancaran program MBG justru mampu memengaruhi efektivitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Akan tetapi, pernyataan tersebut direspons berbalik oleh Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira dalam video dokumenter berjudul "Tak Ada Makan Siang Gratis".

Bhima mengatakan bahwa pemerintah tidak menggapai tujuan efisiensi anggaran yang sebenarnya, melainkan pemerintah melakukan realokasi anggaran untuk digunakan proyek-proyek strategis Prabowo-Gibran berjalan dengan lancar. Langkah ini membuahkan dampak negatif pada anggaran daerah yang seharusnya dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang justru berakhir miris.

Melalui beragam penjelasan yang diungkapkan, maka dapat disimpulkan Program Makan Bergizi di era pemerintahan Prabowo-Gibran sesungguhnya tidaklah gratis. Terlebih lagi menggunakan 67% anggaran pendidikan demi kemulusan program tersebut. Sejak awal program MBG dilaksanakan, anggaran pendidikan dan kesehatan diefisiensi demi mengisi perut.

Akhirnya, ketidakseimbangan ini menimbulkan dikotomi di antara memilih pendidikan atau makan siang gratis. Padahal, memutuskan salah satu opsi dari keduanya tidak menyelesaikan puncak masalah sama sekali. Program MBG seharusnya tidak dinilai berdasarkan hasil saja, tetapi juga penting untuk melihat dampak yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, program yang dikatakan berhasil perlu ditilik lebih jauh melalui dampaknya di bidang pendidikan dan kesehatan, yakni sebagai berikut:

1. Pendidikan 

Anggaran pendidikan yang dipangkas drastis untuk Program Makan Bergizi Gratis meliputi dana perbaikan sekolah, tunjangan guru, beasiswa KIP kuliah, dan operasional pendidikan. Kondisi saat ini yang menjadi sorotan di bidang pendidikan adalah mengenai gaji guru honorer. 

Hal tersebut menjadi bahan pembicaraan karena gaji yang didapatkan oleh guru honorer lebih kecil dibandingkan sopir MBG, yakni sekitar Rp300.000 - Rp2.000.000 per bulan. Melalui kondisi ini, kita kerap mengetahui bahwa pendidik anak bangsa tidak terlalu diperhatikan nasib hidupnya oleh negara.

Situasi ini terjadi pada seorang guru honorer yang berasal dari Nusa Tenggara Timur bernama Agustinus Nitbani bercerita bahwa dirinya harus menempuh hampir 4 km untuk menuju ke sekolah. Awalnya, pada tahun 2004 ia digaji sebesar Rp50.000 dan menjadi Rp100.000 di tahun 2007.

Kemudian pada tahun 2021 jumlahnya mencapai Rp600.000. Meskipun begitu, sekeluarga tetap berhemat karena gaji yang diterima tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup sepenuhnya. Agustinus juga memanfaatkan lahan pekarangan dekat rumahnya untuk konsumsi kebutuhan sehari-hari. 

2. Kesehatan

Risiko keracunan setelah mengonsumsi MBG masih terus bertambah. Bahkan, hingga puluhan ribu jiwa telah menjadi korban. Meskipun begitu, Prabowo tetap menilai program tersebut berhasil hampir sempurna di angka 99,99%. Padahal, jeritan dan tangisan pilu orang tua yang melihat anaknya tidak bersalah tetapi menjadi korban MBG terasa begitu menyakitkan. 

Program ini sebenarnya mampu terlaksana tanpa perlu memakan korban, asalkan pemerintah memerhatikan prosedur secara sistematis. Langkah-langkah yang dapat diterapkan yaitu menggunakan SOP keamanan pangan nasional, audit vendor dengan ketat, uji sampel sebelum distribusi, suhu makanan dijaga, pelatihan wajib Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), hingga pengawasan dari banyak pihak.

Oleh karena itu, Program Makan Bergizi Gratis sejatinya belum sepenuhnya berhasil. Dampak negatif yang muncul, baik dari sisi risiko kesehatan maupun konsekuensi realokasi anggaran menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari persentase statistik semata. Evaluasi menyeluruh berbasis dampak nyata di lapangan perlu menjadi tolok ukur utama.