WFH demi Hemat BBM: Solusi Visioner atau Sekadar Geser Beban ke Rakyat?

Sobat Yoursay, baru saja kita merasa benar-benar lepas dari bayang-bayang pandemi, tiba-tiba narasi Work From Home (WFH) kembali menggema di ruang sidang kabinet. Kali ini, alasan di baliknya bukan lagi virus mikroskopis, melainkan bara api yang menyulut Timur Tengah.

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini meminta jajarannya mengkaji skenario WFH dan pengurangan hari kerja sebagai langkah proaktif menekan konsumsi BBM nasional. Beliau mengingatkan kita pada masa COVID-19, di mana kita terbukti bisa bekerja efisien dari rumah sambil menghemat bahan bakar dalam jumlah besar. Terdengar seperti rencana yang sangat solutif dan visioner, bukan?

Namun, Sobat Yoursay, apakah ini benar-benar penghematan nasional, atau jangan-jangan ini hanyalah taktik "geser beban" dari kas negara ke dompet masing-masing karyawan?

Logika pemerintah memang masuk akal secara makro. Jika jutaan kendaraan tidak tumpah ke jalan raya setiap pagi, angka konsumsi BBM bersubsidi pasti akan terjun bebas. Ini tentu akan menyelamatkan APBN yang sedang kembang-kempis akibat lonjakan harga minyak dunia. Namun, Sobat Yoursay, yang kemudian menjadi masalah adalah lonjakan biaya operasional rumah tangga.

Saat kita bekerja dari rumah, "kantor" kita berpindah ke ruang tamu. Artinya, tagihan listrik untuk AC yang menyala seharian, lampu, hingga pengisian daya gawai kini sepenuhnya ditanggung oleh kita. Belum lagi urusan koneksi internet yang harus selalu stabil dan cepat. Apakah pemerintah sudah menghitung bahwa penghematan BBM di sektor transportasi sebenarnya sering kali terkompensasi oleh kenaikan biaya energi di sektor rumah tangga?

Sobat Yoursay, kita juga harus kritis melihat bagaimana narasi "efisiensi COVID" ini digunakan kembali. Memang benar kita berhasil melewati pandemi dengan WFH, namun pada masa itu, konsumsi masyarakat secara umum juga sedang tiarap. Kondisinya sangat berbeda dengan sekarang, di mana aktivitas ekonomi sedang berusaha bangkit.

Mengurangi hari kerja mungkin terlihat menyenangkan bagi mereka yang ingin libur lebih lama, namun bagi sektor swasta yang bergantung pada jam operasional, ini bisa menjadi mimpi buruk baru.

Jika produktivitas terganggu karena sinkronisasi kerja yang kacau di luar kantor, apakah penghematan beberapa liter bensin per hari sebanding dengan perlambatan ekonomi yang mungkin terjadi? Kita tidak ingin kebijakan ini menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi gaji dengan dalih jam kerja yang berkurang.

Hal lain yang cukup tajam untuk disoroti adalah soal ketimpangan jenis pekerjaan. WFH adalah kemewahan bagi para pekerja kerah putih yang duduk di depan laptop. Namun, Sobat Yoursay, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang bekerja di sektor manufaktur, kurir logistik, atau pedagang kecil di sekitar perkantoran?

Pengurangan hari kerja bagi PNS dan karyawan kantoran berarti hilangnya pembeli bagi warung makan di trotoar atau sepinya tarikan bagi ojek pangkalan. Kebijakan yang diniatkan untuk "menghemat" ini bisa jadi malah mencekik ekosistem ekonomi mikro yang justru baru saja mau bernapas lega. Lantas, apakah kebijakan ini sudah mempertimbangkan nasib mereka yang tidak punya pilihan untuk bekerja dari sofa rumah?

Selain itu, Sobat Yoursay, ada kekhawatiran bahwa WFH dan pengurangan hari kerja ini hanyalah solusi sementara agar pemerintah tidak perlu mengambil keputusan pahit menaikkan harga BBM. Kita seolah-olah diajak untuk memaklumi infrastruktur energi kita yang rapuh dengan cara "ngumpet" di rumah masing-masing.

Alih-alih memperbaiki ketahanan energi secara struktural atau mempercepat transisi ke transportasi publik yang masif dan murah, kita justru diminta kembali ke cara-cara darurat masa pandemi. Seharusnya, energi pemerintah lebih banyak dicurahkan pada bagaimana membangun sistem transportasi massal yang membuat masyarakat dengan sukarela meninggalkan kendaraan pribadinya, bukan karena "dipaksa" tinggal di rumah lewat regulasi pengurangan hari kerja.

Sebagai penutup, langkah proaktif Presiden Prabowo memang patut diapresiasi sebagai bentuk kewaspadaan terhadap gejolak global. Namun, kebijakan ini tidak boleh dijalankan dengan mata tertutup terhadap beban tambahan yang akan dipikul masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa penghematan di satu sisi tidak menimbulkan kebocoran di sisi lain, terutama di sektor ekonomi kecil dan daya beli rumah tangga.

Mari kita kawal kajian ini agar tidak sekadar menjadi kebijakan "copypaste" dari masa pandemi tanpa penyesuaian yang matang. Kita butuh solusi yang berkelanjutan, bukan sekadar memadamkan api dengan cara menutup pintu rumah rapat-rapat. Bagaimana menurut Sobat Yoursay, apakah kantor kalian sudah mulai memberikan sinyal-sinyal akan menerapkan kebijakan ini dalam waktu dekat?