Narasi tentang masa depan kerja semakin sering dibungkus dalam warna hijau. Green jobs dipromosikan sebagai jawaban atas dua krisis sekaligus: kerusakan lingkungan dan keterbatasan lapangan kerja. Dari energi terbarukan hingga ekonomi sirkular, janji yang ditawarkan terdengar meyakinkan. Kita diajak percaya bahwa menyelamatkan bumi dapat berjalan seiring dengan menciptakan pekerjaan yang layak.
Namun, seperti banyak narasi pembangunan lainnya, pertanyaan penting tidak hanya terletak pada apa yang dijanjikan, tetapi siapa yang benar-benar diuntungkan. Apakah green jobs akan menjadi jalan keluar kolektif, atau justru melahirkan bentuk baru ketimpangan dalam dunia kerja?
Peralihan menuju ekonomi hijau sering dipahami sebagai sesuatu yang teknis dan tak terhindarkan. Padahal, transisi ini sangat politis dan tidak pernah netral. Ketika industri berbasis fosil mulai ditinggalkan, jutaan pekerja berisiko kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, sektor baru seperti energi surya, kendaraan listrik, dan pengelolaan limbah memang membuka peluang kerja, tetapi tidak serta-merta dapat diakses oleh mereka yang terdampak.
Ada persoalan keterampilan, lokasi, hingga pendidikan yang menjadi penghalang. Seorang pekerja tambang, misalnya, tidak otomatis dapat beralih menjadi teknisi panel surya tanpa pelatihan yang memadai. Tanpa intervensi yang serius, transisi ini berpotensi menciptakan kelompok pekerja yang tertinggal, bukan terserap.
Selain itu, banyak pekerjaan hijau yang muncul justru berada dalam kondisi kerja yang belum tentu lebih baik. Di beberapa tempat, sektor daur ulang informal masih bergantung pada tenaga kerja murah dengan perlindungan minim. Label “hijau” tidak otomatis menjamin keadilan kerja.
Di tengah optimisme yang dibangun, green jobs sering kali dipresentasikan sebagai peluang terbuka bagi semua. Namun realitasnya, akses terhadap pekerjaan ini sangat ditentukan oleh posisi sosial ekonomi. Pendidikan tinggi, pelatihan khusus, dan jaringan profesional menjadi faktor kunci yang tidak dimiliki semua orang.
Akibatnya, green jobs berisiko menjadi domain kelas menengah terdidik, sementara kelompok rentan kembali berada di pinggiran. Ini menciptakan ilusi bahwa masa depan kerja bersifat inklusif, padahal distribusi manfaatnya timpang. Lebih jauh lagi, ada kecenderungan untuk menempatkan individu sebagai pihak yang harus beradaptasi sepenuhnya. Pekerja dituntut untuk reskilling dan upskilling tanpa jaminan bahwa sistem akan menyediakan akses yang setara. Dalam logika ini, kegagalan beradaptasi dianggap sebagai tanggung jawab personal, bukan kegagalan struktural.
Padahal, transisi menuju ekonomi hijau seharusnya tidak hanya soal menciptakan jenis pekerjaan baru, tetapi juga memastikan bahwa pekerjaan tersebut layak, aman, dan dapat diakses secara adil.
Jika green jobs ingin benar-benar menjadi solusi, maka konsep keadilan harus menjadi fondasi utama. Istilah just transition tidak boleh berhenti sebagai jargon, tetapi harus diterjemahkan dalam kebijakan konkret. Ini mencakup pelatihan ulang yang inklusif, perlindungan sosial bagi pekerja terdampak, serta investasi pada wilayah yang selama ini bergantung pada industri lama.
Pemerintah dan sektor swasta memiliki peran besar dalam memastikan bahwa transisi ini tidak meninggalkan siapa pun. Tanpa regulasi yang kuat, pasar cenderung hanya menguntungkan mereka yang sudah memiliki modal, baik ekonomi maupun sosial. Selain itu, penting untuk memperluas definisi green jobs itu sendiri. Tidak semua pekerjaan hijau harus berbasis teknologi tinggi. Praktik lokal seperti pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan berbasis komunitas, hingga ekonomi berbagi juga merupakan bagian penting dari ekosistem kerja yang lebih ramah lingkungan dan inklusif.
Pada akhirnya, masa depan ketenagakerjaan tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat kita beralih ke ekonomi hijau, tetapi juga oleh bagaimana kita memastikan bahwa peralihan tersebut berlangsung secara adil. Jika tidak, green jobs hanya akan menjadi wajah baru dari ketimpangan lama, dengan warna yang lebih menenangkan, tetapi struktur yang tetap sama.
Baca Juga
-
Donasi Buku dan Ilusi Pemerataan Pengetahuan
-
Pertarungan Masyarakat Urban Memperoleh Akses Air Bersih di Sudut Kota
-
Tugas Sekolah di Era AI: Sinyal Belajar Semu dan Sekadar Menyelesaikan?
-
MBG hingga Sekolah Rakyat, Sejauh Mana Negara Berpihak pada Pendidikan?
-
Komersialisasi Pendidikan dan Ketika Solidaritas Publik Menambal Kebijakan
Artikel Terkait
-
Aziz Yanuar Ungkap Noel Ajukan Penahanan Rumah untuk Uji Konsistensi Penegakan Hukum
-
Negara Diminta Tak Lagi Lunak ke Perusahaan: THR Tak Dibayar, DPR Dorong Dipidanakan!
-
5 Jenis Pertanggungan BPJS Ketenagakerjaan yang Wajib Diketahui Karyawan
-
Menaker Temukan Sopir Bus Hanya Tidur 2 Jam Jelang Mudik, Langsung Dicegah Berangkat
-
Kemnaker Respons Laporan 25 Ribu Buruh Belum Terima THR: Perusahaan Wajib Bayar Plus Denda
Kolom
-
Token Telat Diputus, tapi Listrik Mati Sesuka Hati Tanpa Pengumuman
-
Falsafah Siri dan Pidato Presiden: Menakar Keadaban Lisan Pemimpin Kita
-
Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Duel Nyata ala Captain Tsubasa
-
Viral Dulu Baru Ditolong? Negara Tak Boleh Bekerja Berdasarkan Algoritma
-
Koneksi dan Loyalitas Jadi Jalan Pintas, Apa Kabar Meritokrasi?
Terkini
-
Review Jack Ryan: Ghost War, Saat Sang Agen Menghadapi Musuh Masa Lalunya
-
Bukan Arab Saudi apalagi Qatar, Kepulangan 4 Tim Ini Bikin Greget Piala Dunia 2026 Jadi Berkurang
-
Relate Sama Korban HTS, Ini Makna Nyesek di Balik Lagu 'Tak Sampai Mekar'
-
Piala Dunia 2026: Hanya Loloskan Dua Wakil, Sepak Bola Asia Masih Stagnan?
-
4 Setting Spray Murah Meriah di Bawah Rp50 Ribuan, Tetap Tahan Lama dan Glowing, Kok!