Eco-Friendly, Mengapa Gaya Hidup Ramah Lingkungan Terasa Sulit Terjangkau?

Ada yang janggal ketika diskursus tentang keberlanjutan semakin sering hadir dalam bentuk estetika, bukan etika. Di linimasa media sosial, gaya hidup eco-friendly tampak seperti katalog gaya hidup baru yang rapi, mahal, dan sering kali eksklusif. Mulai dari tote bag berbahan organik, sedotan stainless, hingga produk perawatan tubuh berlabel zero waste, semuanya tampil sebagai simbol kesadaran sekaligus penanda kelas. Di titik ini, pertanyaan penting muncul: apakah keberlanjutan masih soal menyelamatkan bumi, atau sudah berubah menjadi cara baru untuk menegaskan posisi sosial?

Ketika Hijau Menjadi Gaya

Tidak bisa dimungkiri, tren eco-friendly membawa dampak positif dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap krisis lingkungan. Namun, ketika tren ini dibungkus dalam logika pasar dan estetika media sosial, ia perlahan bergeser menjadi komoditas. Produk ramah lingkungan tidak lagi sekadar alternatif, melainkan identitas. Orang tidak hanya membeli barang, tetapi juga membeli citra diri sebagai individu yang peduli.

Masalahnya, citra ini tidak murah. Harga produk eco-friendly sering kali lebih tinggi dibandingkan produk konvensional. Makanan organik, pakaian berkelanjutan, hingga peralatan rumah tangga ramah lingkungan memiliki harga yang sulit dijangkau sebagian besar masyarakat. Dalam konteks ini, menjadi ramah lingkungan bukan lagi sekadar pilihan moral, tetapi juga privilese ekonomi.

Di media sosial, praktik ini semakin diperkuat. Konten tentang gaya hidup berkelanjutan kerap dikemas secara visual menarik, minimalis, dan bersih. Namun di balik visual tersebut, ada narasi implisit bahwa menjadi “baik” bagi lingkungan membutuhkan kemampuan finansial tertentu. Akibatnya, keberlanjutan terjebak dalam standar yang tidak inklusif.

Privilege yang Tak Terlihat

Fenomena ini menciptakan jurang baru dalam isu lingkungan. Mereka yang mampu mengakses produk eco-friendly dianggap lebih sadar dan bertanggung jawab, sementara mereka yang tidak mampu sering kali diposisikan sebaliknya. Padahal, realitasnya jauh lebih kompleks.

Bagi banyak orang, pilihan konsumsi bukan semata soal preferensi, tetapi keterbatasan. Membeli produk murah yang tidak ramah lingkungan sering kali menjadi satu-satunya opsi. Dalam kondisi ekonomi yang serba menekan, prioritas utama adalah bertahan hidup, bukan memenuhi standar keberlanjutan yang mahal.

Ironisnya, narasi dominan justru cenderung menyederhanakan persoalan ini. Individu didorong untuk “berbuat lebih baik” melalui konsumsi, tanpa mempertimbangkan struktur yang lebih besar seperti ketimpangan ekonomi, kebijakan industri, dan akses terhadap sumber daya. Dalam logika ini, tanggung jawab lingkungan dipindahkan dari sistem ke individu, dan lebih jauh lagi, hanya kepada individu yang mampu.

Mengembalikan Esensi Keberlanjutan

Jika keberlanjutan ingin benar-benar menjadi gerakan kolektif, ia harus keluar dari jebakan eksklusivitas. Eco-friendly tidak boleh didefinisikan oleh harga atau estetika, tetapi oleh dampak dan aksesibilitas. Praktik sederhana seperti mengurangi konsumsi, memperbaiki barang, atau menggunakan ulang seharusnya memiliki nilai yang sama, bahkan lebih substansial, dibandingkan membeli produk baru berlabel hijau.

Selain itu, penting untuk menggeser fokus dari konsumsi individu ke perubahan sistemik. Perusahaan, pemerintah, dan institusi memiliki peran besar dalam menentukan arah keberlanjutan. Tanpa regulasi yang tegas dan distribusi akses yang adil, gaya hidup eco-friendly akan terus menjadi simbol kelas, bukan solusi bersama.

Pada akhirnya, menjadi ramah lingkungan tidak seharusnya menjadi ajang pamer status sosial. Ia adalah upaya kolektif yang menuntut kesadaran, tetapi juga keadilan. Jika hanya segelintir orang yang mampu “menjadi hijau”, maka yang tersisa bukanlah keberlanjutan, melainkan ilusi tentangnya.