"Kuliah itu satu-satunya jalan, Nduk. Biar nasibmu nggak seperti Ibu, biar generasi kita nanti hidupnya nggak gitu-gitu aja," ucap Ibu saya suatu sore dengan nada penuh harap. Bagi sebagian orang yang hidup dengan kecukupan, nominal UKT sebesar 4 juta rupiah per semester mungkin dianggap sebagai angka yang sangat terjangkau. Namun, bagi kami santri dari kaki gunung yang lahir dari rahim keluarga petani dan pedagang kecil kata-kata Ibu adalah sebuah amanah yang berat sekaligus puncak yang sangat terjal untuk didaki. Uang 4 juta itu adalah representasi dari hasil menjual gabah memeras keringat di bawah terik matahari selama berbulan-bulan, hasil panen yang tak menentu, atau sisa laba dagangan di pasar yang dikumpulkan seribu demi seribu setiap harinya.
Bagi kami, pendidikan tinggi adalah satu-satunya "tangga" yang tersisa untuk melakukan mobilitas vertikal. Kami memandang bangku kuliah sebagai senjata pamungkas untuk mendobrak paradigma lama; sebuah ikhtiar agar masa depan tidak terus-menerus terjebak dalam siklus keterbatasan yang sama. Kami ingin memutus rantai kemiskinan dengan ijazah sebagai tumpuannya. Namun, apa jadinya jika tangga yang dijanjikan itu ternyata rapuh, bahkan sengaja dipasang sebagai jerat untuk menjaring mahasiswa melalui janji-janji manis yang semu?
Belakangan ini, banyak perguruan tinggi gencar melakukan sosialisasi dengan iming-iming beasiswa yang terlihat sangat indah di lembar brosur maupun media sosial. Ada Beasiswa KIP-Kuliah, beasiswa Kader, hingga beasiswa aspirasi partai politik. Narasi yang dibangun sangat persuasif, seolah-olah pintu gerbang kampus terbuka lebar bagi kami tanpa perlu mencemaskan biaya. Kalimat "daftar saja dulu, nanti urusan beasiswa bisa dibantu" menjadi magnet kuat yang membuat kami berani turun gunung dan melangkah ke kota, meskipun tabungan orang tua di rumah sebenarnya sedang kembang kempis.
Namun, realita pahit mulai terkuak saat mahasiswa sudah "terlanjur nyemplung" di dalam sistem. Kepastian mengenai siapa yang berhak menerima beasiswa seringkali digantung tanpa kejelasan dalam waktu yang sangat lama. Bahkan, banyak rekan saya yang sudah memasuki akhir semester dua namun status beasiswanya masih gelap gulita. Ironisnya, saat masa Ujian Akhir Semester (UAS) tiba, pihak kampus tiba-tiba bersikap tegas: bayar UKT terlebih dahulu agar bisa ikut ujian. Keputusan ini terasa sangat mencekik karena datang di saat kami sudah tidak punya pilihan untuk berbalik arah.
Puncak dari segala kekecewaan ini adalah ketika pengumuman akhirnya keluar. Betapa hancurnya hati ketika mengetahui bahwa dari puluhan mahasiswa yang dijanjikan dan mendaftar lewat jalur beasiswa, ternyata hanya sekitar 8 atau 10 orang saja yang diterima dan angka itu berlaku untuk seluruh program studi di Sekolah Tinggi tersebut. Ini adalah sebuah "prank" pendidikan yang kejam. Kami seolah dijadikan instrumen promosi untuk memenuhi kuota pendaftaran mahasiswa baru, namun setelah masuk, kami dibiarkan berjuang sendiri tanpa jaring pengaman ekonomi yang dijanjikan di awal.
Di titik ini, kami berada dalam posisi simalakama. Ingin berhenti dan drop out, namun sudah terlanjur mengeluarkan biaya pendaftaran, uang kos, hingga biaya hidup di perantauan yang tidak sedikit. Ingin lanjut, namun nominal UKT yang dianggap "murah" oleh sebagian orang itu tetap menjadi beban yang sangat berat bagi orang tua kami di desa. Janji-janji manis saat sosialisasi seolah menguap, digantikan dengan kerumitan administrasi yang berbelit-belit dan tuntutan pembayaran yang mendesak di tengah ketidakpastian.
Pendidikan tinggi seharusnya menjadi solusi atas kemiskinan, bukan justru menciptakan beban ekonomi baru bagi keluarga kurang mampu. Kampus harus berhenti melakukan praktik "marketing" yang hanya manis di awal tanpa kepastian kuota yang transparan. Kejujuran mengenai peluang beasiswa dan kepastian waktu sejak masa pendaftaran adalah hak mahasiswa. Berhenti menjadikan masa depan dan harapan anak desa sebagai komoditas target pendaftaran semata, karena bagi kami, kuliah adalah pertaruhan nasib yang tidak bisa dimainkan dengan janji-janji kosong.
Baca Juga
-
Mengenal New BIONS, Langkah Awal Mahasiswa Memahami Dunia Investasi
-
Kacang Hijau: Penyelamat Sawah Saat Kemarau dan Jalan Rezeki Tak Terduga
-
Ketika Dongeng Ayah Berhadapan dengan Skeptisisme Anak yang Beranjak Dewasa
-
Prestasi dan Tuntutan Sosial: Ketika Kemenangan Berujung Tagihan Traktiran
-
Guru Honorer Bukan Cuma di Indonesia: Ironi dalam Dua Belas Pasang Mata
Artikel Terkait
-
Dari Gelanggang Silat ke Beasiswa Juara, Spirit Mimpi Guru Matematika!
-
Ketika Pendidikan Menjadi Hak: Menagih Janji Konstitusi atas Sekolah Gratis
-
Ketika Buku dan Pena Jadi Kemewahan: Retaknya Janji Pendidikan untuk Semua
-
Pendidikan Gratis dalam Retorika, Mahal dalam Realita
-
Laboratorium Harapan: Taktik Anak Pertama Meracik Masa Depan di Tengah Batas
Kolom
-
Sisi Gelap Host Live Streaming: Dapat Cuan Gede tapi Dieksploitasi?
-
PPN Pembalut Bukan Aturan Baru, Lantas Mengapa Baru Ramai Dipersoalkan?
-
Tanpa Upah, Haruskah Kita Biarkan Relawan Berjuang dengan Uang Sendiri?
-
Tren Bahasa Gado-Gado ala Gen Z: Akankah Bahasa Indonesia Terasing di Negeri Sendiri?
-
Gen Z Bikin Bahasa Baru, namun Apa Kesalahan Menulis Harus Ikut Dimaklumi?
Terkini
-
Perluas Cerita, The Remarried Empress Rilis Side Story dan Kisah Alternatif
-
Kerinduan Saya pada Panggung Teater yang Akhirnya Terbayar di Surabaya
-
A Suspicious Secondhand Shop: Ketika Barang Bekas Menyimpan Kisah Manusia
-
Dompet Ayah Sepatu Ibu: Novel yang Membuat Saya Lebih Menghargai Perjuangan Orang Tua
-
Review Film Love of Your Life: Sajikan Kisah Cinta Modern yang Penuh Makna