Setiap kali saya membaca berita atau melihat linimasa media sosial, ada rasa sesak yang sulit dihindari. Bulan ini kita menghadapi kenaikan BBM. Harga Pertamax melonjak tajam menyentuh angka Rp16.250 per liter, sebuah lompatan begitu mencekik di tengah kondisi nilai tukar rupiah yang terus loyo terhadap dolar AS.
Sebagai bagian dari masyarakat yang mencoba bertahan hidup di tengah ketidakpastian, saya merasa kewajaran hidup sedang direnggut perlahan. Logikanya sederhana, ketika harga bahan bakar naik, efek dominonya akan merayap ke piring makan kita, ke ongkos transportasi kita, hingga ke biaya kesehatan. Namun, yang membuat dada ini jauh lebih sesak bukan sekadar angka di papan SPBU, melainkan bagaimana respons yang kita dapatkan ketika mencoba mengeluhkan rasa sakit tersebut.
Ketika riak-riak protes mulai muncul dan kawan-kawan mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan kegelisahan bersama, kita tidak disambut dengan ruang dialog yang hangat. Alih-alih mendengarkan, pemandangan yang tersaji di depan mata adalah barikade kawat berduri, penyekatan jalan di berbagai titik, dan kehadiran aparat keamanan dengan atribut lengkap dalam jumlah yang luar biasa masif.
Kini, hubungan kita sebagai warga negara dengan pemerintah sudah masuk dalam toxic relationship. Ya, sebuah hubungan beracun yang persis seperti romansa tidak sehat, penuh dengan manipulasi psikologis, kontrol berlebih, dan penolakan untuk mendengarkan.
Taktik Gaslighting di Tengah Mencekiknya Biaya Hidup
Bentuk toksisitas pertama yang sangat saya rasakan adalah gaslighting atau upaya memutarbalikkan fakta. Ketika kita mengeluh bahwa daya beli kelas menengah sedang sekarat dan hidup makin sulit akibat rentetan kenaikan harga, narasi yang dilemparkan balik ke wajah kita sering kali bernada penghakiman.
Kita dianggap kurang bersyukur, kurang kerja keras, atau dituduh tidak memahami dinamika ekonomi global yang sedang rumit.
Negara seolah lepas tangan dari dampak kebijakan yang mereka buat, lalu melimpahkan beban moralnya ke pundak rakyatnya sendiri, membuat kita merasa bersalah hanya karena kita merasa terbebani oleh realita.
Penyekatan Aparat: Bentuk Kontrol Posesif Gaya Baru
Toksisitas ini semakin nyata ketika melihat bagaimana aparat memperlakukan para demonstran dalam aksi kemarin. Memang, kita mungkin bisa sedikit bersyukur karena tidak ada laporan ekstrem mengenai penculikan aktivis seperti lembaran hitam masa lalu.
Namun, pembatasan ruang sipil kini telah berganti rupa. Kehadiran aparat yang begitu dominan, tindakan menyekat jalur massa sebelum mereka sampai ke pusat aspirasi, hingga pemeriksaan barang bawaan secara intimidatif adalah bentuk kontrol yang posesif.
Ini mirip dengan pasangan yang mengunci Anda di kamar lalu berkata bahwa itu semua dilakukan demi kebaikan dan keselamatan Anda sendiri.
Melawan Silent Treatment dan Merawat Kewarasan Bernegara
Ditambah lagi, ada taktik silent treatment yang luar biasa konsisten dipraktikkan oleh penguasa. Kita berteriak di bawah terik matahari, menguras energi di jalanan, namun gedung-gedung pemerintahan itu tetap bergeming, kosong, atau hanya mengeluarkan pernyataan normatif yang hambar di media sosial.
Suara kita dianggap seolah angin lalu yang akan reda dengan sendirinya saat kita sudah kelelahan. Kombinasi antara intimidasi halus dan pengabaian ini menciptakan chilling effect, yakni sebuah rasa ngeri yang perlahan merayap di benak saya dan mungkin banyak orang lainnya, membuat kita berpikir dua kali sebelum mengetik kritik atau ikut berdiri di barisan demonstrasi.
Saya menyadari satu hal yang menyedihkan. Jika dalam kehidupan personal kita bisa dengan mudah memilih untuk mundur dan memutuskan hubungan dengan pasangan yang toxic, kita tidak bisa melakukan hal yang sama dalam bernegara.
Kita tidak bisa begitu saja "putus" dengan tanah air kita sendiri. Karena kita tidak bisa pergi, maka jalan satu-satunya bagi saya, dan juga bagi kita semua, adalah menolak untuk dimanipulasi.
Kita harus tetap merawat kewarasan berpikir, mengenali setiap taktik pembungkaman halus, dan terus menggunakan sisa-sisa ruang demokrasi yang kita miliki untuk menuntut sebuah hubungan yang sehat, hubungan di mana suara rakyat adalah amanah, bukan dianggap sebagai sebuah ancaman.
Baca Juga
-
Ironi Subsidi Silang: Saat Stabilitas Negara Dibayar dengan Air Mata Rakyat Kecil
-
Menakar Tren Slash Career: Alasan Gen Z Tak Cukup Punya Satu Profesi
-
Novel Salvation of a Saint: Tragedi Domestik dalam Bingkai Trik Mustahil
-
Eksploitasi Luka Pribadi: Menyoroti Sisi Gelap Tren Sadfishing di Medsos
-
Efek Doomscrolling: Kenapa Fokus Kita Kini Lebih Pendek dari Ikan Mas?
Artikel Terkait
Kolom
-
CCTV Mendadak Mati Saat Demo Mahasiswa, Ada Apa di Balik Layar Bundaran HI?
-
Situasi Ekonomi Makin Sulit, Apakah Work-Life Balance Masih Bisa Dinikmati?
-
Anak Muda Harus Melek Politik: Tiap Kebijakan Menentukan Nasib Warga Negara
-
Mengapa Revolusi Tidak Lahir dari Tagar
-
Elegi Hujan Bulan Juni: Merawat Tabah di Tengah Badai Rupiah yang Tiarap
Terkini
-
Red Velvet Dikabarkan Comeback Agustus 2026, Reuni Perdana Usai 2 Tahun
-
Sepatu Pemain Raib, Logistik Timnas Inggris Dibobol Jelang Piala Dunia 2026
-
The Amazing Digital Circus: The Last Act, Memahami Penjara Berkedok Hiburan
-
Bocoran Infinix Hot 70 Pro 5G: Bawa Baterai 6.000 mAh dan Dimensity 7100
-
Namkoong Min Dituduh Jadi Dalang Penculikan Istri di Drama The Husband