Pendidikan Gratis dan Perspektif Salah Soal Sekolah Gratis

Masalah dalam dunia pendidikan sebenarnya begitu kompleks. Berbicara pendidikan tidak hanya soal sekolah gratis untuk anak-anak, tetapi ada aspek lain seperti: keterpenuhan kuota guru, gedung sekolah, dan fasilitas alat tulis serta buku sebagai sarana pendukung dan petugas lainnya di sekolah. Ditambah lagi masalah kesejahteraan guru dan pegawai lain yang patut untuk diperhatikan.

Kita bisa melihat bahwa sekolah di seluruh Indonesia—berdasarkan data dari Portal Data Kemendikdasmen per 19 April 2026—jumlah satuan pendidikan mencapai 552.042 unit mencakup PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Kalau kita mencermati begitu banyaknya sekolah di Indonesia, jika kita cermati bersama, timbul sebuah pertanyaan: apakah kita mampu memenuhi fasilitas, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di sekolah secara keseluruhan?

Mampukah?

Pertanyaan mendasar, mampukah menyiapkan kuota guru dengan upah atau gaji yang layak, membangun maupun merenovasi sekolah yang belum layak, dan menyediakan alat tulis serta buku secara gratis bagi sekolah dan siswa-siswi di seluruh Indonesia? Kalau saya mencermati, jika memang dikaji serta dilakukan secara perlahan, tentu saja anggaran kita mampu untuk menyiapkan semua.

Sebenarnya, tahap awal yang perlu dilakukan yakni mendata siswa-siswi yang tidak sekolah karena keterbatasan ekonomi terlebih dahulu, lalu didiskusikan bagaimana cara memenuhi pendidikan tersebut, lalu langsung dieksekusi. Anak tidak sekolah pasti cukup banyak, namun untuk menyekolahkan mereka harus diusahakan anggaran untuk itu.

Proses pendataan anak-anak yang tidak sekolah dapat melibatkan dinas pendidikan terkait maupun petugas desa dan petugas kecamatan dalam menampung data anak yang tidak sekolah di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan secara bertahap dari provinsi sampai ke kabupaten/kota hingga desa.

Selanjutnya, dipersiapkan pula fasilitas dasar yang ada seperti meja, kursi, buku, dan pena. Kesemuanya didata dengan baik tentunya dengan niat yang kuat terhadap pemenuhan hak pendidikan anak.

Lalu, penting pula diperhatikan kondisi guru-guru di sekolah, apakah cukup atau tidak, termasuk hal mendasar yakni upah atau gaji sebagai penunjang kesejahteraan mereka. Hal ini kadang terlupakan. Banyak sekali guru tergolong upahnya sangat kecil demi menunjang kehidupan mereka.

Guru-guru di Indonesia tidak semuanya beruntung yakni menjadi ASN: PNS dan PPPK. Harusnya guru yang masih honor tetap diperhatikan karena mereka juga adalah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Apakah untuk memenuhi taraf hidup guru honor sesuai Upah Minimum Regional (UMR)? Nah, inilah jadi pertanyaan yang belum terjawab.

Ditambah lagi, penyediaan buku bacaan di sekolah dengan bekerja sama dengan penerbit harus dilakukan. Buku bacaan harusnya bisa diupayakan gratis serta yang paling krusial lagi yakni penyediaan gedung sekolah yang masih cukup banyak belum layak pakai sehingga harus merenovasinya.

Apakah dari sekian banyak permasalahan dalam dunia pendidikan tersebut, kita mampu menyelesaikan dan memenuhinya? Anggaran pendidikan sudah selayaknya besar karena banyak masalah dalam proses pemenuhannya. Ya, tidak bisa secara langsung semua dipenuhi dan dibenahi, tetapi setidaknya ada langkah konkret yang bisa dirasakan masyarakat. Masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak, anak-anak punya pengetahuan, bisa bersaing, dan menjadi penerus kemajuan bangsa. Dengan pendidikan akan sangat berpengaruh bagi kesejahteraan hidup.

Perspektif yang Salah

Dalam benak kita, sekolah gratis itu adalah sekolah yang nyatanya gratis, tidak ada pungutan sepeser pun. Siswa-siswi tinggal masuk ke sekolah tanpa ada pungutan apa pun, tanpa SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), buku bacaan telah tersedia tinggal digunakan dan dibaca. Dan, ketika selesai atau tamat belajar tinggal cetak dan ambil ijazah langsung, namun label "sekolah gratis" tidak demikian.

Jika perspektif demikian, tentu salah karena label "sekolah gratis" tidak demikian. Saya mengingat dulu ada namanya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang ditujukan untuk membantu siswa-siswi dalam memperoleh pendidikan.

Dulunya, BOS itu membantu mengurangi biaya uang sekolah atau SPP dan buku bacaan di sekolah, namun bukan gratis. Jadi, label "sekolah gratis" itu tidak ada sama sekali. Lebih tepatnya hanya bantuan atau subsidi pendidikan. Hal itu pun sebenarnya tidak cukup, masih banyak siswa-siswi yang masih hidup dalam kemiskinan. Untuk mengeluarkan dana lain selain dari dana BOS mereka tidak mampu.

Oleh karena itu, patut diperhatikan untuk memberikan solusi bagaimana sekolah itu benar-benar gratis, tidak hanya subsidi. Anggaran pendidikan tentu mampu untuk memenuhi hak pendidikan anak yang tidak mampu tadi. Jangan sampai terjadi perspektif yang salah yang awalnya ingin sekolah gratis tetapi tidak benar-benar gratis. Jangan sampai perspektif gratis dalam pikiran itu berbeda dengan fakta di lapangan.

Pada akhirnya, kita berharap keresahan masyarakat terhadap pemenuhan pendidikan dapat terjawab.