Mengapa Revolusi Tidak Lahir dari Tagar

Perdebatan politik yang ramai di media sosial maupun ruang publik belakangan ini sering terasa jauh dari persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat. Pendukung pemerintah sibuk memuji berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Proyek Strategis Nasional (PSN), dan hilirisasi sebagai bukti kemajuan bangsa. Sebaliknya, kelompok oposisi dan sebagian aktivis masyarakat sipil cenderung melihat program-program itu semata-mata sebagai ladang korupsi baru atau ancaman bagi lingkungan. Kedua kubu saling menyerang, tetapi sering kali lupa melihat keadaan yang sedang dihadapi rakyat sehari-hari.

Saya kadang gemes sendiri melihat perdebatan politik hari ini. Dua puluh tahun lebih lalu, ketika saya masih aktif di gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat, perdebatan yang kami lakukan tidak jauh berbeda. Bedanya, waktu itu kami berdebat sampai larut malam di selasar Fakultas Filsafat atau warung angkringan di dekat kampus UGM. Saya masih ingat, tidak jarang kami baru tidur menjelang subuh dengan keyakinan bahwa perubahan sosial hanya bisa dibangun melalui organisasi yang solid dan kerja politik yang panjang. Sekarang perdebatan yang sama berpindah ke media sosial, lengkap dengan tagar, infografis, dan video pendek.

Namun ada satu hal yang tidak berubah. Energi kita sering habis untuk membuktikan siapa yang paling benar, sementara kehidupan rakyat yang katanya dibela justru semakin berat dari hari ke hari.

Yang terasa janggal, kedua kubu sama-sama sibuk mempertahankan narasinya masing-masing, sementara kehidupan masyarakat malah semakin berat. Harga BBM jenis Pertamax melonjak drastis hingga menyentuh angka 16 ribu rupiah per liter. Sebagai gambaran konkret, di beberapa SPBU di Jogja, harga Pertamax per liter sudah berada di angka Rp16.250, sementara di tingkat Pertamini atau pom bensin kecil di perkampungan warga ecerannya bertengger di kisaran Rp16.150. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah hingga melewati angka Rp18.000.

Yang membuat saya heran, ketika banyak orang harus menghitung ulang pengeluaran hariannya karena harga-harga naik, para elite justru terlihat semakin nyaman dengan fasilitas dan kemewahan yang mereka miliki. Presiden Prabowo, misalnya, tercatat sangat sering melakukan kunjungan ke luar negeri dengan alasan diplomasi. Biaya perjalanan tersebut luar biasa besar hanya untuk sekali kunjungan. Berdasarkan data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Keuangan (Fitra), dalam 50 kali kunjungan ke luar negeri, anggaran negara yang dihabiskan mencapai sekitar 500 miliar rupiah.

Saya jadi teringat Nietzsche. Filsuf Jerman itu, dalam bukunya yang berjudul "Senjakala Berhala dan Anti-Kristus", pernah mengingatkan bahwa manusia sering keliru membedakan sebab dan akibat. Dalam perdebatan politik hari ini, kekeliruan semacam itu juga sering muncul. Kita terlalu sibuk memperdebatkan narasi, sementara persoalan yang lebih mendasar justru luput dari perhatian. Ketika harga energi melambung dan biaya hidup semakin mencekik, sementara anggaran negara terus bocor untuk berbagai seremoni politik, maka klaim-klaim tentang kemajuan mudah kehilangan maknanya. Narasi pembangunan akhirnya berubah menjadi "berhala istilah" yang kehilangan legitimasi moral di hadapan kenyataan hidup rakyat.

Di tengah situasi pelik ini, drama politik kita jadi semakin lucu saat menyaksikan perbedaan sikap politik para mantan aktivis gerakan rakyat, khususnya eks-Partai Rakyat Demokratik (PRD). Sebagian dari mereka memilih menyeberang dan merapat ke lingkar kekuasaan, lalu dengan retoris mengklaim kebijakan pemerintahan Prabowo saat sekarang ini sebagai wujud dari jargon mereka, yaitu "revolusi dimulai dari istana." Mantan kawan mereka yang bertahan di luar tentu saja meradang dan mengutuk istilah tersebut sebagai bentuk skizofrenia politik yang sengaja diciptakan untuk mengilusi kesadaran massa.

Sementara di sudut lain, muncul para pemikir menara gading dan pengamat kampus sekelas Rocky Gerung atau Tiyo Ardianto (mantan Ketua BEM UGM) yang gemar berkhotbah tentang perubahan radikal dalam diskusi-diskusi elitis, berdampingan dengan industri kritik film atau advokasi yang subur disokong oleh remahan kue lembaga donor internasional.

Pertanyaannya kemudian, di manakah posisi revolusi yang sejati dalam kekacauan ini?

Terus terang, bagi saya orang yang berbicara tentang revolusi tetapi tidak pernah berbicara tentang organisasi, hanyalah suatu bentuk onani intelektual belaka. Perubahan sosial yang besar tidak muncul begitu saja hanya karena kemarahan publik atau perdebatan yang ramai di media sosial. Mengharapkan hadirnya perubahan sosial yang mendasar hanya dari keriuhan digital adalah bentuk kenaifan yang halu. Mengira bahwa sebuah tagar yang viral, infografis yang estetik, atau petisi online dapat mengarahkan kemarahan rakyat menjadi perubahan politik yang nyata, bagi saya adalah seperti khayalan orang mabuk belaka.

Di era budaya instan ini, generasi muda kerap mengidap klik-aktivisme (clicktivism). Mereka merasa telah berjuang keras hanya dengan menyebarkan konten atau postingan di media sosial, padahal yang paling banyak diuntungkan justru perusahaan-perusahaan platform digital yang menjadi bagian dari mesin kapitalisme global dan hidup dari lalu lintas serta perhatian para penggunanya.

Saya belum pernah menemukan satu pun contoh dalam sejarah ketika perubahan besar terjadi hanya karena kemarahan massa yang meledak begitu saja. Rusia, Kuba, Vietnam, bahkan banyak gerakan nasional di berbagai negara menunjukkan pola yang hampir sama. Selalu ada organisasi yang bekerja jauh sebelum perubahan besar itu menjadi kenyataan.

Karena itu, perubahan struktural yang radikal memerlukan organisasi yang solid, disiplin, dan memiliki arah politik yang jelas. Dalam tradisi gerakan kiri, alat itu biasanya disebut partai politik revolusioner.

Jadi kalau mau revolusi, jangan hanya berpikir untuk menumbangkan kekuasaan, tetapi bagaimana kemudian kekuasaan negara yang sebelumnya dipakai untuk menindas rakyat diubah menjadi kekuasaan yang revolusioner dan pro-rakyat.

Tanpa perspektif tersebut, yang terjadi bukanlah revolusi, melainkan kekacauan yang pada akhirnya tidak akan mengubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik.