Ketika Masyarakat Apatis, Siapa yang Mengawasi Kebijakan Negara?

Setiap hari masyarakat sering kali disuguhi dengan kabar buruk, mulai dari melonjaknya harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik, melemahnya nilai tukar rupiah yang dapat memicu inflasi, hingga ketidakpastian ekonomi global. 

Berita ini mungkin terlihat sepele bagi sebagian masyarakat yang tidak memahami dampaknya. Sebagai contoh, konflik geopolitik di antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Masyarakat cenderung menganggap jarak Indonesia dengan tiga negara tersebut sangatlah jauh dan tidak akan menimbulkan dampak besar.

Namun, setelah lamanya eskalasi konflik tersebut terus berlanjut, per hari Rabu (10/6/2026), harga Pertamax melambung tinggi. Hal ini serupa dengan kondisi rupiah yang saat ini melemah, harga bahan pokok akan makin mahal. 

Pada akhirnya, biaya hidup yang biasanya cukup untuk menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat mulai merasa seakan banyak pengeluaran. Inilah dampak skala global yang tidak kasat mata kelak bermuara pada harga pasar kebutuhan pokok. Akibatnya, kemiskinan terus merajalela dan kesejahteraan masih jauh dari harapan.

Asal-usul Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Masyarakat perlu memahami bahwa harga setiap kebutuhan pokok tidak serta-merta mengalami kenaikan secara alami. Misalnya, harga Pertamax yang melambung tinggi bukan hanya karena lonjakan harga minyak mentah dunia, melainkan karena kebijakan pemerintah yang juga ikut menentukan.

Pemerintah awalnya menanggung sebagian selisih harga Pertamax agar tetap murah di kisaran harga Rp12.300/liter melalui skema dana kompensasi. Sebab anggaran negara selalu dialokasikan secara besar-besaran ke proyek strategis seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah kemudian menghentikan talangan pada Pertamax dan melepasnya ke harga pasar penuh.

Harga kebutuhan pokok yang meningkat tentu saja ada hukum pasar dan kebijakan pemerintah yang saling memengaruhi. Oleh karenanya, keambisiusan presiden untuk menjalani proyek strategis seharusnya dihentikan saat mengalami masa krisis, hal ini ditujukan agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya hidup yang hari ke hari terus bertambah.

Dampak Buruk dari Apatisme Massal

Sikap apatis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah justru secara tidak sadar menguras isi dompet dan berakhir hidup melarat. Bukan karena banyak membelanjakan keperluan rumah tangga, tetapi karena harga kebutuhan yang perlahan melejit. Tanpa adanya pengawasan dari masyarakat, pengambil kebijakan cenderung merumuskan regulasi yang berpihak pada kepentingan pribadi ataupun golongan serta mengabaikan kebutuhan rakyat.

Penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran negara bisa terjadi jika apatisme benar-benar tertanam pada perilaku masyarakat. Hal ini ditandai dengan aspirasi yang mulai memudar bukan karena mereka puas terhadap kinerja pemerintah tapi disebabkan oleh rasa lelah dan malas mengkritisi. Pemerintah yang tidak berbenah dan lebih sering untuk membalas caci maki daripada menyatakan solusi membuat masyarakat abai akan masalah negara.  

Pada titik ini, mengeluh tentang mahalnya biaya hidup tanpa mau mengkritisi kebijakan berakhir menjadi tindakan yang kontradiktif. Menolak peduli pada politik seraya berharap daya beli tetap stabil sama saja dengan mengharapkan hujan turun di tengah ruang hampa. Masyarakat diharapkan terus memupuk rasa peduli terhadap masalah negeri ini meskipun terkadang aspirasi itu belum tentu didengar.

Kesimpulan

Adanya argumen bahwa “siapa saja presidennya, kita tetap cari makan sendiri” adalah sebuah kekeliruan cara berpikir yang fatal. Masyarakat yang mulai mengabaikan kebijakan pemerintah sering lupa bahwa sepiring nasi di meja makan mereka ditentukan oleh ketukan palu di ruang sidang parlemen. Mengutip konsep Political Apathy dari ilmuwan politik Tom De Luca, sikap apatis massal bukanlah sebuah kepuasan, melainkan bentuk kepasrahan yang berbahaya. 

Ketika masyarakat memilih untuk menutup mata karena lelah melihat drama politik yang tidak ada akhirnya, di saat itulah para pengambil kebijakan merumuskan regulasi tanpa pengawasan. Imbasnya, alokasi anggaran yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial kerap digeser untuk membiayai proyek mercusuar yang ambisius. Sementara rakyat harus dilayani oleh negara karena sejatinya kita adalah atasan presiden.