Proyek 10 Kampus URI: Solusi Cetak Birokrat atau Pemborosan Dana APBN?

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Gubernur Universitas Republik Indonesia, Marsekal (Purn) Donny Ermawan Taufanto—yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan—serta Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia pada Rabu (22/7/2026) di Istana Negara. 

Rencana pembangunan Universitas Republik Indonesia (URI) ini kabarnya tidak hanya berpusat di satu wilayah, melainkan mencakup pembangunan 10 kampus baru yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Proyek megah yang diinisiasi oleh pemerintah ini diperkirakan akan menelan anggaran fantastis hingga mencapai puluhan triliun rupiah.

Dengan fasilitas serba modern dan kurikulum khusus, institusi ini diproyeksikan menjadi lembaga pendidikan kedinasan elite berstandar global guna mencetak kader-kader pemimpin korporasi negara dan birokrat masa depan.

Namun, di balik ambisi besar untuk meningkatkan mutu aparatur sipil negara, kebijakan visioner ini langsung memicu gelombang skeptisisme dan perdebatan hangat di tengah masyarakat yang mempertanyakan urgensi serta efektivitas alokasi dana raksasa tersebut.

Bayang-Bayang Kegagalan Sekolah Birokrat di Prancis

Lembaga ini dibentuk karena terinspirasi dari sebuah institusi elite di Prancis bernama Institut National du Service Public (INSP). Institusi tersebut bertugas melatih dan mencetak pejabat tinggi pemerintah, diplomat, hingga presiden.

Sebelum bertransformasi menjadi INSP pada 2021, institusi ini dikenal dengan nama École Nationale d’Administration (ENA). Perubahan tersebut dipicu oleh gelombang protes besar-besaran masyarakat Prancis yang menilai para pejabat lulusan ENA tidak paham akan penderitaan rakyat.

Masyarakat menyuarakan bahwa ENA telah menjadi simbol ketimpangan sosial. Mereka menuntut keadilan ekonomi dan menolak kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.

Kritik tajam lainnya menyoroti memburuknya akses rakyat biasa karena kursi pendidikan kian didominasi kelas atas, sistem seleksi yang sering menguntungkan orang kaya, hingga kebijakan alumni ENA yang terasing dari realitas kehidupan masyarakat bawah.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, kemudian mengambil langkah untuk membubarkan ENA. Namun, meskipun secara hukum resmi dibubarkan, mayoritas masyarakat dan pengamat menganggap INSP pada akhirnya tetap menjadi sekolah elite pencetak pejabat yang tidak jauh berbeda dari pendahulunya.

Kasus ini erat kaitannya dengan pepatah terkenal di Prancis: “Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse” (Tidak peduli botolnya, asalkan kita mendapat rasa mabuknya). Ungkapan tersebut mengisyaratkan pandangan bahwa hasil dianggap jauh lebih penting daripada cara atau proses untuk mencapainya.

Dalam konteks birokrasi, pepatah ini menyindir perilaku pejabat yang berfokus menghalalkan segala cara demi meraih keuntungan dan kekuasaan tanpa peduli melanggar prosedur atau tidak.

Begitu juga termasuk bagi mereka yang hanya berburu popularitas hingga menerima gratifikasi dan suap demi kepentingan politik pribadi maupun kelompok. Ungkapan ini dikhawatirkan terjadi pada negara kita yang sedang merumuskan pembangunan kampus URI.

Ratusan PTS Terancam Tutup, Untuk Apa Buat Kampus Baru?

Lebih-lebih lagi, rencana pembentukan 10 kampus URI tersebut menuai kontroversi di tengah krisis yang melanda Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dari 2.713 kampus swasta di Indonesia per tahun 2025, ratusan di antaranya menghadapi ancaman penutupan akibat keterbatasan modal, minimnya mahasiswa baru, serta ketidakmampuan memenuhi standar akreditasi.

Kondisi ini memicu pertanyaan kritis dari masyarakat terkait prioritas alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni apakah lebih bijak melahirkan 10 kampus elite baru senilai puluhan triliun rupiah atau menyelamatkan akses pendidikan tinggi rakyat miskin dan menengah yang selama ini ditopang oleh ribuan PTS?

Rencana membangun URI memang diniatkan untuk mencetak calon pejabat unggul. Namun, mari kita tatap realitanya. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat—yang tak jarang merupakan lulusan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri.

Hal itu terjadi bukan karena negara kekurangan orang pintar atau gedung kampus megah. Masalah utamanya ada pada kelemahan integritas, tingginya biaya politik, dan penegakan hukum yang belum maksimal.

Di sisi lain, ancaman bangkrutnya ratusan PTS skala kecil dan menengah juga diakibatkan oleh ekspansi kuota Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur mandiri yang menggerus calon mahasiswa baru PTS.

Apalagi, stereotipe masyarakat yang masih sangat mengagungkan PTN membuat PTS makin sulit bertahan. PTS juga kesulitan memenuhi rasio dosen berkualifikasi S-3 sehingga kesenjangan jabatan akademik terus menjadi persoalan.

Saatnya Selamatkan Pendidikan Rakyat, Bukan Bikin Menara Gading

Oleh sebab itu, jika pemerintah tetap memaksakan pembangunan URI tanpa menyelesaikan akar masalah yang ada pada sektor pendidikan, berbagai persoalan baru justru akan bermunculan. Membangun universitas baru membutuhkan dana berkisar Rp200 miliar hingga triliunan rupiah per kampus.

Jika anggaran raksasa tersebut dialokasikan untuk merevitalisasi dan menyelamatkan PTS, dampaknya akan jauh lebih nyata: keterjangkauan pendidikan bagi jutaan mahasiswa di daerah tetap terjaga, perekonomian daerah berputar, dan efisiensi anggaran negara meningkat.

Sisa dana tersebut bahkan bisa digunakan untuk membebaskan mahasiswa dari himpitan UKT yang kian mahal, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta memperkuat dana riset nasional.

Pada akhirnya, pemerintah harus bijak menentukan arah kompas pendidikan nasional. Jangan sampai ambisi mencetak "pejabat unggul” melalui URI justru mengulangi kegagalan ENA di Prancis—sekadar mengganti "botol" atau nama institusi, namun tetap melestarikan tembok eksklusivitas yang terpisah dari realitas rakyat kecil.

Mencetak birokrat yang berintegritas tidak cukup hanya dengan membangun gedung-gedung kampus baru berbiaya fantastis. Hal yang dibutuhkan bangsa saat ini bukanlah pabrik pejabat baru, melainkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh rakyat serta pembenahan sistem hukum dan politik yang bersih.

Sudah saatnya pemerintah menata ulang prioritas anggaran dengan menyelamatkan pendidikan rakyat di daerah sebelum memutuskan untuk membangun menara gading baru.