Prabowo Cap Wartawan Londo Ireng: Saat Kritik Dibalas Stigma, Demokrasi Dikorbankan?

Presiden Prabowo Subianto menyebut wartawan, jurnalis, pengamat, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan sebutan ‘londo Ireng’ yang merujuk pada pribumi yang bekerja atau berpihak pada kepentingan kolonial. Artinya, presiden menuduh secara terang-terangan bahwa media pers saat ini dianggap sebagai perpanjangan tangan agenda asing, oligarki, dan sebuah kelompok yang menginginkan kedaulatan dan kepentingan publik hancur. 

Fenomena ini dari masa ke masa memang sering kali terjadi ketika kekuasaan terdesak oleh pengawasan, narasi yang dipakai selalu sama: menyerang setiap integritas profesi untuk mengalihkan perhatian dari substansi kritik. Tudingan seperti ini bilamana berhasil membutakan mata masyarakat dari pers yang disiarkan di televisi, radio, media sosial, dan lain sebagainya, maka benteng pertahanan terakhir pengawasan adalah masyarakat sipil yang berakal sehat.

Saat ini, kita seharusnya berterima kasih kepada media-media nasional yang berani untuk menyampaikan informasi kepada publik di tengah penguasa rezim berlatar belakang militer. Lagi pula, negara demokrasi sebenarnya tidak perlu mengkhawatirkan keberanian atau ketakutan untuk melaporkan isu terkini, sebab pekerjaan itu dilindungi oleh undang-undang dan bebas dari pelarangan penyiaran.

Jangan Salahkan Pers, Buktikan dengan Kerja Nyata

Selain mengatakan ‘londo ireng’, presiden juga mengkritik cara kerja media-media nasional yang sering kali menyoroti bangunan sekolah rusak di saat pemerintah merevitalisasi 67 ribu sekolah di tanah air. Padahal, menurut saya presiden seharusnya tidak perlu membahas hal tersebut karena memang tugas wartawan menyampaikan informasi secara independen, sehingga menaruh foto sekolah yang hancur di media bukanlah bertujuan untuk menebar kebencian.

Di samping itu, foto yang disebar juga tidak direkayasa dan dipotret langsung di area sekolah. Sebagai pengambil kebijakan idealnya berita tersebut ditanggapi dengan mengungkapkan berbagai upaya agar perbaikan sekolah terus berjalan, lebih baik lagi ketika sekolah rusak yang dipotret wartawan mendapat perhatian dari pemerintah untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini juga, pemerintah seharusnya tertantang untuk merevitalisasi sekolah besar-besaran.

Buatlah wartawan merasa bingung untuk memotret sekolah mana lagi yang bermasalah saat di sekeliling mereka sudah melihat tiap sekolah dalam kondisi baik. Upaya ini tidak untuk menyenangkan wartawan karena merasa laporan yang mereka bagikan ditanggapi oleh pemerintah, tetapi justru membahagiakan para guru, siswa, dan semua warga sekolah yang hasilnya bisa dirasakan, yakni mengajar dan menimba ilmu dengan tenang dan nyaman. 

Wartawan dan jurnalis bukan humas pemerintah yang harus selalu menyebar berita baik kepada publik, mereka adalah kumpulan orang yang jeli terhadap masalah kecil. Bagi presiden, menyelesaikan 67 ribu sekolah yang rusak mungkin sudah terlihat membanggakan. Akan tetapi, wartawan justru melihatnya dengan mata kepala sendiri di lapangan. Ketika masih ada sekolah yang tidak layak, wajar saja mereka memotret sekolah tersebut untuk dijadikan laporan kepada publik di media nasional.

Pers Mengawasi dan Pemerintah Membenahi

Saya berharap masyarakat mengawal kebijakan pemerintah melalui platform media pers tepercaya dan jajaran pemerintah membenahi setiap masalah. Bukan bekerja untuk saling menghakimi, menuntut, dan mengkritik, tetapi merefleksi setiap kinerja dan layanan yang kurang maksimal. Pers adalah cermin realita yang membutuhkan tindakan nyata dari penguasa, sehingga tidak justru memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Jika pemerintah benar-benar ingin memajukan pendidikan serta menjaga kedaulatan, jalan terbaiknya bukanlah dengan meragukan integritas wartawan dan jurnalis, melainkan membuktikan bahwa setiap sekolah di pelosok negeri ini dari Sabang sampai Merauke mendapat perhatian dan perbaikan yang layak. Mari saling bekerja sama dan tidak menyudutkan, apalagi mendiskreditkannya dengan sebutan yang tidak pantas seperti antek asing.

Pada akhirnya, kedaulatan bangsa tidak akan runtuh hanya karena foto sekolah rusak beredar di media, melainkan bisa lapuk jika kritik terus direspons dengan stigma dan prasangka. Biarkan pers tetap menjadi alarm yang nyaring dalam menyuarakan fakta di lapangan, dan biarkan pemerintah menjawabnya melalui bukti kerja nyata yang tak terbantahkan. Sebab dalam demokrasi yang sehat, bangsa ini tidak membutuhkan pembungkaman, melainkan perbaikan yang sungguh-sungguh dirasakan oleh seluruh rakyat.