Sobat Yoursay, ada momen yang terjadi di Gorontalo pada Rabu, 24 Juni 2026, yang rasanya sulit untuk sekadar dilewatkan dengan senyum dan lanjut scroll. Di hadapan para petani dan nelayan dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sesuatu yang... yah, tidak biasa keluar dari mulut seorang kepala negara di podium resmi.
Ceritanya begini. Saat berbicara tentang bagaimana kekayaan negara seharusnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat bawah, sebuah celetukan spontan yang kurang pantas justru meluncur begitu saja.
"Kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah... ndasmu, eh sorry, sorry," ujar Prabowo di tengah pidatonya.
Beliau kemudian buru-buru menambahkan sambil berseloroh kepada media, "Coba di-delete, delete. Eh friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin? Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh."
Sobat Yoursay, kalau ini terjadi di warung kopi antara teman lama, mungkin kita semua akan tertawa. Tapi ini terjadi di podium resmi kenegaraan, di depan ribuan petani dan nelayan yang datang jauh-jauh dengan harapan mendengar sesuatu yang bermakna untuk kehidupan mereka.
Dan di situlah letak masalahnya.
Bukan soal kata "endasmu"-nya saja — meski itu sendiri sudah cukup untuk membuat banyak orang mengerutkan dahi. Masalahnya ada pada konsistensi. Ini bukan pertama kalinya gaya komunikasi Presiden Prabowo memantik perdebatan. Pola ini terjadi berulang kali, dari pernyataan lepas, disambut tawa, lalu diklaim sebagai "kejujuran" atau "blak-blakan." Dan memang ada segmen publik yang justru menyukainya — menganggap ini tanda bahwa pemimpinnya autentik dan tidak dibuat-buat.
Menjadi sosok yang "bicara apa adanya" tentu bukanlah sebuah dosa, bahkan sering kali dianggap menyegarkan di tengah kaku dan birokratisnya dunia politik kita. Namun, ada batas tipis yang sangat tegas antara bersikap autentik dengan berbicara secara asal tanpa memikirkan dampak serta etika publik.
Komunikasi publik seorang pemimpin seharusnya berfungsi sebagai penenang, pemberi arah, sekaligus pemantik optimisme yang terukur. Ketika yang tersaji justru sebaliknya—pidato yang terasa kosong dari visi konkret dan dipenuhi gimik serta seloroh spontan—rakyat yang mendengarkan tentu berhak merasa kecewa.
Mungkin ini strategi komunikasi baru. Bukan presidential speech, tapi presidential stand-up comedy. Dan permintaan "tolong jangan diberitakan" itu — Pak Presiden, dengan hormat, itu bukan cara kerja demokrasi. Kamera ada di sana bukan untuk menjebak, tapi karena rakyat punya hak tahu apa yang disampaikan pemimpinnya.
Yang lebih mengkhawatirkan bukan kejadian ini sebagai insiden tunggal. Yang mengkhawatirkan adalah pernyataan beliau sendiri bahwa ia tidak terlalu mempersoalkan jika ucapannya kembali dikritik. Tentu, ketebalan mental itu penting bagi seorang pemimpin. Tapi ada batas tipis antara tahan banting dan abai terhadap umpan balik. Kalau kritik dianggap angin lalu, lalu apa gunanya rakyat bersuara?
Komunikasi publik seorang presiden adalah cermin dari seberapa serius pemimpin itu memandang jabatannya dan rakyat yang menitipkan kepercayaan kepadanya. Kata-kata yang diucapkan di podium negara bisa menguatkan, tapi bisa juga melukai — tergantung bagaimana ia dipilih dan disampaikan.
Sangat disayangkan jika panggung strategis nasional sekelas Penas Petani dan Nelayan hanya berakhir menjadi ruang pameran retorika tanpa isi yang jelas. Sudah saatnya ada evaluasi mendalam terkait bagaimana tata bahasa dan cara penyampaian pesan di ruang publik ini dikelola.
Sobat Yoursay, kita tidak sedang meminta presiden untuk menjadi robot berdasi yang bicara seperti teks hukum. Spontanitas dan kedekatan dengan rakyat itu nilai yang bagus. Tapi ada cara menjadi dekat tanpa merendahkan forum. Ada cara menjadi manusiawi tanpa mengabaikan substansi. Dan ada cara memimpin yang bisa hangat sekaligus berbobot.
Petani dan nelayan Indonesia layak mendapat pemimpin yang, ketika berdiri di hadapan mereka, pikirannya penuh dengan solusi — bukan kekhawatiran soal kamera atau kelakar yang perlu ditarik kembali.
Karena pada akhirnya, Pak Presiden, rakyat tidak butuh tontonan. Mereka butuh keberpihakan. Dan itu dimulai dari cara Anda memilih kata-kata di depan mereka.
Baca Juga
-
Perry Warjiyo Mundur: Jangan Sampai Bos Baru BI Mudah Disetir Politisi!
-
Rumah Bocor Malah Usir Pemiliknya: Sengkarut Narasi 'Pindah Negara'
-
Anggaran Perpusnas Dipangkas Separuh, Perut Dikenyangkan Otak Dibiarkan
-
Heboh Sensus Ekonomi 2026: Ditanya soal Gaji, Warga Parno Naik Pajak?
-
Dari Pahlawan Teknologi Jadi Terdakwa: Akhir Getir Perjalanan Nadiem
Artikel Terkait
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Sejarah Baru! Rakyat Bisa Pilih Sendiri Logo HUT ke-81 RI, Prabowo Siapkan Hadiah Undangan ke Istana
-
Ada Upaya 'Jurang Pemisah' Prabowo-Gibran? Gerindra Buka Suara Soal Isu Suap BEM UBK
-
Guyon Prabowo Usai Bilang Endasmu di Depan Petani: Nanti Gue Dihajar Lagi, Emang Gue Pikirin!
-
Prabowo Resmikan Jalan Daerah Sepanjang 1.151 KM di Seluruh Indonesia
Kolom
-
Period Poverty dalam Ketimpangan Kelas: Menggugat Hak Dasar Tubuh Perempuan
-
HUT ke-81 RI dan Kebebasan Digital: Saatnya Merdeka dari Scroll Tanpa Henti
-
Indonesia Emas 2045: Mungkinkah Berinovasi jika Sewa Rumah Saja Cemas?
-
Fenomena 'Beli Teman' dan Jasa Teman Jalan: Solusi Kesepian atau Modus Terselubung?
-
Bukan Lembek! Ini Alasan Kenapa Gen Z Paling Jujur soal Kesehatan Mental
Terkini
-
Membongkar Dosa Besar Para Anak Rantau Lewat Lagu Sesi Potret
-
Viral Karena TikTok, Menkes Ungkap Manfaat Luar Biasa Umbi Kimpul untuk Kesehatan
-
4 Facial Wash Anti-Aging Rawat Elastisitas Kulit, Harga Murah Rp30 Ribuan
-
Indonesia Hadapi Peserta Piala Dunia 2026, Cape Verde Jadi Kandidat Kuat?
-
Erick Thohir Tegaskan Komitmen terhadap Sepak Bola Putri, Ada Buktinya?