Ironi di Sungai Mahakam: Batu Bara Melaju, Rumah Warga Layu

Dari bibir Sungai Mahakam, pemandangan malam hari menyajikan sebuah parade kemewahan industri. Puluhan tongkang raksasa hilir mudik tanpa henti, lampu-lampunya gemerlap membelah laut, membawa jutaan ton batu bara—"emas hitam" yang akan menerangi kota-kota megah di pulau lain atau bahkan di belahan dunia lain.

Namun, tengoklah ke daratan, hanya beberapa kilometer dari jalur pelayaran emas itu. Rumah-rumah warga justru gelap gulita, sunyi, dikebiri oleh rutinitas klasik yang memuakkan: pemadaman listrik bergilir.

Ironi ini bukan lagi sekadar masalah teknis PLN, melainkan sebuah tamparan moral. Bagaimana mungkin sebuah wilayah yang menjadi lumbung energi terbesar di negeri ini, justru harus akrab dengan lilin dan genset di malam hari?

Kondisi ini memicu satu pertanyaan mendasar yang telanjur bersarang di kepala masyarakat: Untuk siapa sebenarnya pemerintah bekerja? Apakah mereka lebih memprioritaskan keuntungan kelompok dan korporasi daripada hak dasar rakyatnya sendiri?

Cuan untuk Penguasa, Ampas untuk Rakyat

Sulit untuk tidak berprasangka buruk ketika melihat kontras yang begitu telanjang. Batu bara dikeruk habis-habisan, merusak lingkungan lokal, meninggalkan lubang-lubang tambang yang merenggut nyawa anak-anak, namun hasilnya langsung dilarikan keluar pulau. Konsep Domestic Market Obligation (DMO) yang katanya mewajibkan pengusaha menyisokkan batu bara untuk dalam negeri, seolah tumpul di tanah borneo.

Pemerintah tampak begitu gesit dan ramah saat memberikan karpet merah, izin konsesi, dan kemudahan fasilitas bagi para taipan tambang demi menggenjot pendapatan negara (dan barangkali, pundi-pundi politik). Namun, ketika rakyat berteriak meminta kestabilan aliran listrik agar anak-anak mereka bisa belajar di malam hari, atau agar usaha kecil mereka tidak bangkrut karena alat elektronik yang rusak, jawaban yang diterima selalu sama: alasan klasik tentang gangguan sistem transmisi atau pemeliharaan pembangkit.

Rakyat dipaksa maklum, sementara para pengambil kebijakan mandi keuntungan dari royalti dan ekspor. Ini adalah bentuk nyata dari ketidakadilan hulu-hilir: Kalimantan diperas energinya, tetapi ditinggalkan dalam kegelapan.

200 Tongkang per Hari: Sungai Mahakam Macet demi Cuan, Rumah Warga Gelap Gulita

Mari kita bicara angka agar pemerintah tidak berdalih bahwa ini hanya sekadar sentimen negatif masyarakat. Menurut data lalu lintas air di Kalimantan Timur, tidak kurang dari 200 kapal tongkang batu bara hilir mudik memadati Sungai Mahakam setiap harinya. Sungai bersejarah ini telah berubah fungsi menjadi "jalan tol" korporasi super sibuk.

Satu kapal tongkang berukuran besar rata-rata mampu mengangkut 8.000 hingga 12.000 ton batu bara dalam sekali jalan. Jika dikalikan 200 kapal, artinya ada sekitar 2 juta ton "emas hitam" yang dikuras dari isi perut bumi Kalimantan setiap hari, mengalir lancar tanpa hambatan menuju pelabuhan bongkar muat untuk menyuplai industri luar pulau dan pasar global. Perputaran nilai komoditas yang melintasi sungai ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah per hari.

Lalu, ke mana uangnya pergi? Sektor energi murni ini menyumbang angka yang fantastis bagi kas pusat. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara secara nasional secara konsisten menyumbang angka fantastis di atas Rp170 triliun per tahun, di mana porsi raksasanya dikeruk dari bumi Kalimantan Timur.

Menghamburkan Uang di Atas Penderitaan Daerah

Keresahan masyarakat makin memuncak saat melihat bagaimana uang hasil keringat bumi Kalimantan itu dikelola. Alih-alih dialokasikan secara masif untuk membangun infrastruktur kelistrikan yang modern dan mandiri di seluruh pelosok Kalimantan, anggaran negara sering kali terasa habis untuk proyek-proyek kosmetik yang tidak menyentuh urusan perut dan hajat hidup orang banyak.

Rakyat berhak curiga bahwa perputaran uang miliaran dolar dari isi bumi mereka justru habis dihambur-hamburkan untuk fasilitas mewah pejabat, perjalanan dinas yang tidak urgen, atau proyek mercusuar yang sarat kepentingan politis. Ketika anggaran dihamburkan untuk hal-hal yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan warga lokal, pemerintah secara tidak langsung sedang mempertontonkan keserakahannya: mendahulukan gaya hidup birokrasi di atas hak kegelapan rakyatnya.

Mengembalikan Hak Kalimantan

Masyarakat Kalimantan tidak butuh janji-janji pertumbuhan ekonomi yang angkanya hanya indah di atas kertas laporan Jakarta. Yang mereka butuhkan sederhana: listrik yang menyala tanpa kedip, sebagai bukti bahwa mereka adalah pemilik sah dari tanah kaya ini, bukan sekadar penonton di pinggir jalan.

Selama tongkang batu bara masih bebas melenggang di Teluk Kalimantan sementara ruang tamu warga masih mengandalkan temaram lilin, selama itu pula kita tahu bahwa pemerintah sedang gagal menjalankan mandat konstitusi. Ini bukan lagi soal kegagalan teknis kelistrikan, ini adalah kegagalan moral sebuah negara yang lebih mencintai cuan daripada rakyatnya sendiri.