Fenomena Outfit Mewah Pejabat: Dipamerkan ke Publik, Kenapa Takut Dikuliti?

Pembahasan soal outfit mewah pejabat kembali ramai diperbincangkan setelah akun Instagram @cabinetcouture_idn dibatasi aksesnya di Indonesia oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

Akun tersebut pernah viral lantaran menyoroti harga pakaian, tas, jam tangan, hingga aksesoris para pejabat yang nilainya fantastis.

Hal ini sebenarnya menarik untuk dikulik. Jika barang-barang tersebut memang dibeli dari sumber kekayaan yang sah, mengapa ada kesan bahwa sebagian pihak begitu khawatir ketika publik mengetahui harganya?

Apalagi, akun Instagram tersebut pada dasarnya hanya membahas informasi yang sudah terlihat di ruang publik, bukan membongkar data pribadi yang bersifat rahasia. Mereka mengulas sesuatu yang memang sudah ditampilkan melalui foto atau video yang beredar luas.

Pejabat Punya Hak Bergaya, Publik Punya Hak Bertanya

Saya setuju bahwa setiap orang memiliki hak untuk menggunakan uangnya sesuai keinginan, termasuk membeli barang mahal.

Pejabat juga manusia biasa yang memiliki selera, hobi, dan kehidupan pribadi. Selama kekayaan tersebut diperoleh secara sah, tidak ada aturan yang melarang seseorang memakai barang bermerek dengan harga fantastis.

Namun, posisi pejabat berbeda dengan masyarakat biasa. Mereka bukan sekadar individu yang menjalani kehidupan pribadi, melainkan orang yang dipercaya memegang jabatan dengan amanah yang besar. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mereka tampilkan di hadapan publik bisa menjadi sorotan.

Ketika seorang pejabat memakai tas ratusan juta atau jam tangan dengan harga setara satu unit mobil, tidak hanya melihat barang tersebut sebagai produk fashion, tetapi juga menghubungkannya dengan citra, gaya hidup, dan kepantasan seorang pejabat.

Apalagi di tengah kondisi banyak masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemewahan yang terlihat mencolok tentu mudah mengundang perhatian.

Miris rasanya saat melihat ada jarak dan kesenjangan yang begitu lebar antara gaya hidup sebagian pejabat dengan realita kehidupan rakyat yang katanya mereka wakili.

Kalau Tidak Mau Jadi Sorotan, Mengapa Harus Ditampilkan?

Media sosial adalah ruang terbuka yang bisa diakses siapa saja. Apa yang di tampilkan di sana akan berpotensi dilihat oleh masyarakat luas. Sementara itu, menjadi pejabat berarti harus siap dilihat, dinilai, dan dikritik.

Yang dilakukan Cabinet Couture hanya membahas sesuatu yang sudah dipublikasikan. Foto pejabat yang mengenakan pakaian atau aksesoris tertentu sebelumnya sudah beredar melalui berbagai platform.

Justru janggal jika informasi tentang harga barang yang terlihat publik bisa dianggap begitu mengganggu. Jika semuanya memang berasal dari sumber yang jelas, seharusnya tidak ada alasan untuk merasa keberatan ketika masyarakat membicarakannya. Membatasi informasi hanya akan memunculkan lebih banyak spekulasi.

Transparansi Tidak Berhenti pada Laporan Kekayaan

Selama ini, pembahasan mengenai kekayaan pejabat sering dikaitkan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun, transparansi sebenarnya tidak hanya berbicara tentang angka dalam laporan tersebut.

Cara seorang pejabat membawa diri di depan publik juga menjadi bagian dari komunikasi politik. Gaya hidup, cara berpakaian, hingga barang yang digunakan bisa memengaruhi bagaimana masyarakat melihat integritas dan kepedulian mereka.

Jika seorang pejabat memilih menampilkan gaya hidup mewah, hal tersebut tentu akan menjadi bagian dari sorotan publik. Begitu pula sebaliknya, sikap sederhana juga bisa membentuk persepsi masyarakat terhadap dirinya.

Sebab, yang menjadi concern bukanlah harga tas atau jam tangan mewah itu. Yang ingin dilihat masyarakat adalah apakah pejabat memiliki keterbukaan dan kepekaan terhadap kondisi orang-orang yang mereka layani.