Negara Mau Pajak Kreator, Tapi Birokrasinya Masih 'Gagap' Digital?

Belakangan ini, wacana optimalisasi kantong kas negara lewat sektor ekonomi digital kian gencar diperbincangkan. Menyoroti ulasan dari RRI Purwokerto mengenai pentingnya memanen ekonomi digital untuk ketahanan fiskal Indonesia, kita disadarkan bahwa potensi pajak dari para kreator konten, afiliator, hingga freelancer lokal sesungguhnya sangat masif.

Namun, ada satu paradoks besar yang luput dari radar kebijakan: mengapa mendulang uang secara digital begitu mudah, sementara melaporkannya ke negara terasa begitu purba?

Terjebak di "Zaman Batu" Perpajakan

Bayangkan kontras yang menggelitik ini. Anak muda zaman sekarang bisa menghasilkan puluhan juta rupiah, berinvestasi saham luar negeri, hingga membeli barang dari lintas benua hanya dengan modal rebahan dan beberapa kali ketukan layar ponsel. Ekosistem digital telah memanjakan kita dengan kepraktisan yang paripurna.

Namun, begitu para pekerja lepas ini berniat menjadi warga negara yang taat dan membuka situs perpajakan, mereka mendadak seperti terlempar kembali ke zaman batu. Mereka dipaksa berhadapan dengan labirin birokrasi: memahami apa itu Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), memilah kode akun pajak yang membingungkan, hingga mengisi formulir SPT yang rumitnya minta ampun. Jangankan membayar, membaca petunjuknya saja sudah membuat motivasi luntur duluan. Walhasil, kebingungan administrasi ini sering kali disalahartikan sebagai tindakan mangkir pajak.

Menanti Era "Pajak Satu Klik"

Ditjen Pajak (DJP) memang sedang gencar melakukan modernisasi melalui core-tax system. Langkah ini tentu patut diapresiasi. Namun, reformasi digital tersebut seharusnya tidak hanya berfokus pada kecanggihan sistem di belakang layar atau kemudahan bagi korporasi besar saja. Waktunya telah tiba bagi pemerintah untuk memikirkan user experience (UX) bagi jutaan pelaku ekonomi digital mikro dengan menciptakan konsep "Pajak Satu Klik".

Mengapa kita tidak mengadopsi kesederhanaan industri teknologi ke dalam sistem fiskal? Jika aplikasi belanja daring bisa memotong biaya admin dan ongkos kirim secara otomatis dalam hitungan milidetik, mengapa sistem perpajakan kita tidak bisa bekerja dengan cara yang sama?

Solusi Konkret: Integrasi dan Potong Otomatis

Bagaimana mewujudkan "Pajak Satu Klik" ini? Kuncinya ada pada dua solusi konkret:

• Integrasi Sistem Pembuat Duit: DJP dapat menyediakan API perpajakan yang langsung ditanamkan pada platform tempat para freelancer dan afiliator mendulang rupiah—seperti Shopee/TikTok Affiliate, Google AdSense, hingga platform transportasi online.
• Opsi Automated Withholding Tax: Sediakan fitur opsional yang memungkinkan sistem langsung memotong sekian persen untuk setoran pajak di awal setiap kali komisi atau fee mereka cair.

Dengan metode potong otomatis ini, para pekerja lepas tidak perlu lagi pusing menghitung manual di akhir tahun. Mereka juga terhindar dari syok kultural akibat harus membayar rapelan kekurangan pajak yang membengkak dalam satu waktu.

Pajak yang Memanusiakan Inovasi

Prinsip dasarnya sederhana: bayar pajak seharusnya dibuat semudah dan senyaman melakukan check-out belanjaan online. Ketika negara menuntut kontribusi fiskal dari industri yang bergerak secepat kilat, maka instrumen penagihannya pun tidak boleh berjalan merangkak.

Menyederhanakan administrasi bukan berarti memanjakan, melainkan memanusiakan para pelaku industri kreatif digital yang karakternya memang menuntut kepraktisan. Jika pemerintah mampu memangkas kerumitan birokrasi ini, kepatuhan pajak akan tumbuh secara sukarela tanpa perlu dikejar-kejar dengan sanksi.

Pertanyaannya kini, siapkah otoritas fiskal kita menurunkan ego birokrasinya demi merangkul generasi digital dengan cara yang mereka pahami?