Ironi Perayaan Kemerdekaan: Pejabat Pakai Anggaran, Warga Bayar Patungan

Setiap memasuki bulan Agustus, masyarakat kembali disibukkan dengan berbagai persiapan untuk merayakan HUT Kemerdekaan RI.

Warga bergotong-royong menghias jalan, menyelenggarakan lomba-lomba yang meriah, membeli hadiah untuk doorprize, hingga mempersiapkan konsumsi untuk acara warga.

Hanya saja, baru-baru ini ada diskursus yang cukup menggelitik di media sosial tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk merayakan hari jadi republik ini.

Sebab, ketika pemerintah menggelar peringatan HUT RI, anggarannya tentu disiapkan dari uang negara. Sementara di lingkungan warga, tidak sedikit perayaan 17 Agustus yang masih mengandalkan iuran per kepala keluarga.

Saya sendiri mengalaminya. Saya tinggal di sebuah perumahan baru di Semarang yang belum memiliki RT sendiri sehingga masih bergabung dengan RT desa setempat.

Menjelang perayaan 17 Agustus, warga diminta membayar iuran per kepala keluarga untuk kebutuhan acara. Di lingkungan saya, biayanya dipatok Rp50 ribu per kepala keluarga.

Nominalnya mungkin tidak seberapa bagi sebagian orang. Namun, bukankah HUT Kemerdekaan merupakan perayaan yang seharusnya juga bisa mendapat dukungan anggaran dari negara?

Di sisi lain, kita melihat berbagai perayaan dan seremoni kenegaraan yang tentu membutuhkan biaya tidak sedikit. Di sinilah letak ironi perayaan kemerdekaan yang menurut saya menarik untuk dibahas.

HUT Kemerdekaan dan Tradisi Iuran Warga

Selama ini, iuran untuk kegiatan 17-an seolah sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi masyarakat. Ada panitia yang datang membawa daftar nama, kemudian setiap keluarga diminta memberikan sejumlah uang.

Saya tidak sepenuhnya mempermasalahkan tradisi seperti ini. Bagaimanapun, gotong royong merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat, terutama di Indonesia.

Namun, sesuatu yang seharusnya lahir dari kesukarelaan bisa berubah menjadi kewajiban sosial yang sulit ditolak. Padahal, kondisi ekonomi setiap keluarga tentu berbeda.

Bagi sebagian orang, iuran puluhan ribu rupiah mungkin tidak berarti banyak. Namun, bagi keluarga yang sedang mengatur pengeluaran dengan ketat, tambahan biaya sekecil apa pun tetap harus dipikirkan.

Apalagi iuran di lingkungan tempat tinggal tidak hanya muncul saat Agustus. Ada kas RT, kegiatan sosial, kerja bakti, hingga kebutuhan lainnya.

Menurut saya, iuran 17-an bukan sekadar tentang besar kecilnya uang yang dikumpulkan. Namun, rasanya miris ketika perayaan kemerdekaan di tingkat masyarakat masih begitu bergantung pada uang pribadi warga.

Pejabat Berpesta dengan Anggaran Negara, Warga Masih Patungan

Hal yang membuat masalah ini terasa semakin janggal adalah adanya perbedaan cara negara dan masyarakat membiayai perayaan kemerdekaan.

Pemerintah memiliki anggaran untuk menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan, termasuk peringatan hari-hari nasional. Sementara masyarakat di tingkat RT dan desa sering kali harus mengandalkan swadaya untuk membuat perayaan 17 Agustus tetap berjalan.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa seluruh kegiatan lomba 17-an harus dibebankan kepada APBN. Namun, setidaknya pemerintah daerah atau pemerintah desa bisa memikirkan bentuk dukungan yang lebih jelas untuk kegiatan kemasyarakatan dalam rangka HUT Kemerdekaan.

Tidak harus dalam bentuk pesta besar. Dukungan tersebut bisa digunakan untuk kegiatan sederhana seperti lomba anak-anak, pentas seni, kegiatan sosial, kerja bakti, atau acara kebersamaan warga.

Dengan begitu, gotong royong tetap bisa dipertahankan tanpa menjadikan iuran sebagai satu-satunya sumber pembiayaan.

Nasionalisme Tidak Seharusnya Diukur dari Iuran

Ada satu hal yang menurut saya penting untuk dipisahkan. Mencintai Indonesia dan mengkritik pemerintah bukanlah dua hal yang bertentangan.

Menghormati jasa para pahlawan dan merayakan kemerdekaan bukan berarti seseorang harus menutup mata terhadap berbagai persoalan yang terjadi di negeri ini.

Oleh karena itu, saya merasa kurang tepat jika persoalan iuran 17-an kemudian dibawa ke ranah nasionalisme. Tidak membayar iuran bukan berarti seseorang tidak menghargai kemerdekaan. Begitu pula seseorang yang tidak ikut dalam pesta perayaan belum tentu tidak mencintai negaranya.

Nasionalisme seharusnya tidak berubah menjadi semacam kewajiban untuk terus mengeluarkan uang. Cinta terhadap negara tidak seharusnya memiliki tarif.

HUT Kemerdekaan adalah momentum yang seharusnya membuat masyarakat merasa menjadi bagian dari negara.

Jangan sampai muncul kesan bahwa ketika pejabat merayakan dengan seremoni megah dengan uang negara, rakyat justru harus merogoh kantong sendiri dan mengais sisa-sisa receh yang tak seberapa.