Di Balik Narasi 'Kecerdasan Bukan dari Sekolah': Mengingatkan Kembali Tanggung Jawab Negara

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa kecerdasan dan keberanian seseorang tidak mutlak berasal dari sekolah menimbulkan perdebatan di media sosial.

Dalam acara peluncuran buku di Jakarta, Jumat (7/8/2026), Prabowo mencontohkan perjalanan hidup Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Menurut Prabowo, Bahlil mampu mencapai posisi sebagai menteri meski menempuh pendidikan di kampus yang tidak terlalu dikenal.

"Jadi, tadi keberanian, kecerdasan. Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah," tutur Prabowo, dikutip Senin (10/8/2026).

Prabowo kemudian mengatakan bahwa perjalanan hidup Bahlil menunjukkan kecerdasan dan keberanian tidak selalu ditentukan oleh latar belakang pendidikan. Ia menduga, karakter Bahlil terbentuk dari didikan kedua orang tuanya serta kondisi kehidupan yang sederhana.

Lantas, apakah pernyataan tersebut juga mencerminkan cara pandang Prabowo terhadap pentingnya pendidikan?

Kecerdasan Memang Tak Hanya Dibentuk Sekolah

Saya setuju bahwa sekolah bukan satu-satunya tempat seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan dan kecerdasan. Banyak hal dalam kehidupan yang turut membentuk kemampuan seseorang, mulai dari keluarga, lingkungan, pengalaman, hingga persoalan yang pernah dihadapi.

Artinya, seseorang yang tumbuh dalam kondisi sulit juga bisa memiliki daya juang dan kemampuan memecahkan masalah yang tidak selalu didapatkan dari ruang kelas.

Dalam konteks ini, contoh Bahlil yang disampaikan Prabowo sebenarnya menarik. Kesuksesan seseorang memang tidak semestinya ditentukan hanya dari nama kampusnya. Institusi pendidikan yang terkenal tidak otomatis menghasilkan orang-orang yang lebih cerdas, begitu pula kampus yang kurang dikenal tidak otomatis menghasilkan lulusan yang tidak berkualitas.

Meski begitu, saya kira pernyataan tersebut tidak lantas membuat peran sekolah menjadi kecil. Sekolah mungkin bukan satu-satunya tempat seseorang menjadi cerdas, tetapi pendidikan tetap menjadi ruang penting untuk memperoleh pengetahuan, membangun keterampilan, dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

School Privilege Masih Menjadi Realita

Diskursus di media sosial juga menunjukkan masalah lain yang tidak bisa dilepaskan dari pernyataan tersebut, yaitu school privilege. Dalam praktiknya, tidak semua siswa memulai perjalanan pendidikan dari titik yang sama.

Siswa yang bersekolah di institusi dengan fasilitas lengkap tentunya memiliki akses terhadap laboratorium, komputer, kegiatan pengembangan diri, guru yang memadai, hingga lingkungan belajar yang lebih mendukung.

Di sisi lain, masih ada siswa di daerah yang bahkan belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara. Perbedaan ini kemudian memengaruhi kemampuan dan kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Oleh karena itu, menurut saya, agak tidak adil jika kesuksesan individu seperti Bahlil digunakan sebagai contoh bahwa almamater tidak jadi masalah. Negara justru harus memastikan agar lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk berkembang, bukan berharap semua orang mampu mengatasi ketimpangannya sendiri.

Masalah ini semakin terlihat nyata dalam dunia kerja. Di satu sisi, kita sering mendengar bahwa kemampuan seseorang tidak bisa dinilai hanya dari almamater.

Namun, di sisi lain, masih ada lowongan pekerjaan yang memberikan syarat berdasarkan reputasi kampus atau akreditasi. Artinya, nama institusi pendidikan masih memiliki nilai dalam menentukan peluang seseorang.

Bagaimana Negara Memandang Pendidikan?

Hal yang membuat pernyataan ini terasa mengganjal bagi saya adalah posisi pemerintah sendiri. Pemerintah memiliki berbagai program yang menempatkan pendidikan sebagai bagian penting dari pembangunan manusia.

Ada upaya memperluas akses sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga membangun berbagai institusi pendidikan baru. Semua itu menunjukkan bahwa pendidikan seharusnya tetap memiliki posisi strategis dalam pembangunan negara.

Kalau seorang anak dari keluarga sederhana bisa menjadi pintar, berani, dan sukses karena tempaan hidup, itu tentu sesuatu yang patut diapresiasi. Tetapi negara tidak boleh terpaku pada cerita keberhasilan individu. Negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak lain tidak harus mengalami kesulitan yang sama hanya untuk mendapatkan kesempatan yang layak.

Pendidikan seharusnya tidak dipandang sebagai mesin yang otomatis menghasilkan orang pintar. Fungsi pendidikan jauh lebih besar dari itu. Pendidikan adalah salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan kesempatan. Sekolah yang berkualitas dapat membantu anak dari latar belakang berbeda memiliki titik awal yang lebih setara.

Kalau sekolah memang bukan tempat penting untuk membentuk kecerdasan, mungkin pemerintah perlu menjelaskan mengapa begitu bersemangat membangun Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Universitas Republik Indonesia. Jangan sampai sekolah dibangun dengan anggaran negara, tetapi pentingnya pendidikan justru dikecilkan lewat narasi di podium.