15 Jam Jalan Membuka Mata: Potret Ketimpangan Layanan Kesehatan Indonesia

Ada hal-hal yang baru benar-benar kita pahami setelah mengalaminya sendiri. Salah satunya adalah betapa lebarnya jarak antara pusat dan daerah dalam memperoleh layanan kesehatan.

Perjalanan darat hampir 15 jam melintasi beberapa kota dalam satu provinsi di Kalimantan membuat saya melihat persoalan kesehatan Indonesia dari sudut pandang yang berbeda. Di atas peta, kota-kota itu tampak berdekatan. Namun di lapangan, jaraknya bukan sekadar kilometer. Ia adalah jarak antara seseorang yang bisa segera menemui dokter spesialis dan seseorang yang harus menempuh belasan jam perjalanan untuk mendapatkan pemeriksaan yang memadai.

Pengalaman itu membuat satu hal terasa semakin jelas: persoalan kesehatan Indonesia tidak berhenti pada ketersediaan rumah sakit. Persoalannya adalah akses.

Kita kerap mendengar tentang pembangunan fasilitas kesehatan, penambahan tenaga medis, hingga program pemerataan layanan. Namun pemerataan di atas kertas belum tentu berarti pemerataan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah fasilitas kesehatan memang bisa berdiri di sebuah daerah, tetapi pertanyaannya kemudian: apakah dokter spesialis tersedia? Apakah alat diagnostik memadai? Apakah obat tersedia? Apakah tenaga kesehatan bersedia dan mampu bertahan di sana?

Di banyak wilayah, jawabannya belum tentu.

Karena itu, ketika muncul gagasan seolah-olah persoalan kekurangan dokter dapat diselesaikan dengan konsep dokter “terbang” dari satu daerah ke daerah lain, kita patut bertanya lebih dalam. Apakah persoalan kesehatan sesederhana memindahkan manusia dari satu titik ke titik lain?

Dokter bukan pesawat yang cukup dijadwalkan datang, mendarat, memberikan pelayanan, lalu pergi. Pelayanan kesehatan membutuhkan kesinambungan. Pasien membutuhkan rekam medis yang terintegrasi, pemantauan berkala, tenaga kesehatan pendamping, fasilitas penunjang, laboratorium, obat-obatan, hingga sistem rujukan yang bekerja.

Bayangkan seorang pasien di daerah terpencil harus menunggu dokter spesialis datang. Jika dokter hanya tersedia beberapa hari dalam sebulan, bagaimana dengan pasien yang membutuhkan kontrol rutin? Bagaimana jika kondisi pasien memburuk ketika dokter tersebut tidak berada di tempat? Dan bagaimana jika untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan, pasien kembali harus menempuh perjalanan berjam-jam?

Di sinilah ketimpangan layanan kesehatan menjadi persoalan struktural, bukan sekadar persoalan geografis.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan karakter wilayah yang sangat beragam. Kebijakan kesehatan yang terlalu berpusat pada logika kota besar berisiko gagal memahami kenyataan di lapangan. Infrastruktur jalan, transportasi, distribusi tenaga kesehatan, konektivitas digital, hingga kemampuan ekonomi masyarakat semuanya menentukan apakah layanan kesehatan benar-benar dapat dijangkau.

Sebab, akses kesehatan bukan hanya soal apakah rumah sakit itu ada. Akses berarti seseorang mampu mencapai rumah sakit tersebut tepat waktu, dengan biaya yang masuk akal, dan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

Perjalanan 15 jam membuat saya menyadari bahwa angka-angka statistik sering kali tidak mampu menceritakan seluruh persoalan. Di balik satu angka rasio dokter dan penduduk, ada keluarga yang harus menyewa kendaraan. Di balik satu angka cakupan layanan kesehatan, ada pasien yang harus meninggalkan pekerjaan dan rumahnya. Di balik satu fasilitas kesehatan yang tercatat dalam data, mungkin ada masyarakat yang tetap harus pergi ke kota lain untuk mendapatkan dokter spesialis.

Karena itu, pemerataan kesehatan tidak cukup dilakukan dengan membangun gedung atau mendistribusikan tenaga medis secara administratif. Negara harus memastikan ekosistemnya ikut tumbuh.

Insentif bagi tenaga kesehatan di daerah harus serius. Pendidikan dan pelatihan harus diperkuat. Rumah sakit daerah perlu memiliki fasilitas penunjang yang layak. Sistem rujukan harus efisien. Transportasi medis harus tersedia. Teknologi telemedicine dapat dimanfaatkan, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk menggantikan kebutuhan tenaga kesehatan dan fasilitas fisik.

Yang paling penting, kebijakan kesehatan harus disusun berdasarkan realitas masyarakat yang dilayani, bukan semata-mata berdasarkan kenyamanan birokrasi.

Sebab bagi mereka yang tinggal di kota besar, perjalanan 15 jam mungkin terdengar seperti perjalanan panjang. Namun bagi sebagian masyarakat di wilayah lain, 15 jam bisa menjadi harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik.

Dan jika akses terhadap dokter, rumah sakit, serta layanan kesehatan dasar masih ditentukan oleh seberapa jauh seseorang tinggal dari pusat kota, maka pekerjaan rumah pemerataan kesehatan Indonesia masih sangat panjang.

Perjalanan 15 jam itu akhirnya bukan hanya perjalanan melintasi jalan dan kota. Ia seperti perjalanan untuk memahami satu kenyataan. Indonesia boleh memiliki sistem kesehatan yang sama di atas kertas, tetapi pengalaman mendapatkan layanan kesehatan belum tentu sama bagi setiap warganya.