Negara Ternyata Bisa Gercep: Rekening Sigap Diblokir, Proyek Kilat Dikebut

Saya mengamati beberapa hal yang terasa janggal dari cara pemerintah bekerja belakangan ini. Untuk urusan tertentu, pemerintah bisa bergerak cepat. Pemblokiran rekening dana aksi warga Pati, misalnya, membuat orang membandingkannya dengan lambannya penanganan rekening penipu.

Begitu pula pengerahan ribuan aparat untuk mengawal demonstrasi yang memunculkan ironi tersendiri. Personel sebanyak itu bisa dikerahkan untuk menjaga aksi, tetapi rasa aman masyarakat sehari-hari masih sering terasa jauh dari kata ideal.

Anggaran besar untuk program tertentu juga dibandingkan dengan nasib guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang kesejahteraannya masih terus menjadi perbincangan. Lantas, kalau negara bisa bergerak cepat untuk urusan tertentu, mengapa urusan rakyat justru kerap berlarut?

Negara Bisa Bergerak Cepat, Tinggal Menunggu Prioritas

Negara punya anggaran, aparatur, lembaga, dan kewenangan yang cukup besar untuk menggerakkan sesuatu. Hal itu terlihat dari bagaimana rekening yang digunakan untuk menampung dana aksi warga Pati dapat diblokir setelah adanya permintaan dari aparat penegak hukum.

Terlepas dari perdebatan mengenai dasar dan konteks pemblokirannya, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ketika sebuah urusan dianggap perlu ditindak, ada mekanisme dan sumber daya yang bisa segera digerakkan. Mengapa rekening yang berkaitan dengan aksi bisa segera mendapat tindakan, sementara korban penipuan masih kesulitan menghentikan aliran dana?

Hal serupa terlihat dari pengerahan aparat untuk mengawal demonstrasi. Dalam satu momentum, ribuan personel dapat disiapkan untuk menjaga jalannya aksi. Artinya, mengumpulkan sumber daya dalam jumlah besar dan mengarahkannya pada satu kebutuhan bukan sesuatu yang mustahil dilakukan pemerintah.

Logika yang sama bisa kita lihat dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah mampu menetapkan target puluhan ribu unit, mengatur tenggat pembangunan, dan mendorong pelaksanaannya hingga berbagai daerah. Lagi-lagi, ini menunjukkan bahwa birokrasi yang sering dianggap lamban sebenarnya bisa bergerak lebih cepat ketika sebuah program ditempatkan sebagai prioritas.

Oleh karena itu, saya kira kurang tepat jika kita berhenti pada kesimpulan bahwa pemerintah tidak mampu. Pemerintah mampu-mampu saja bergerak cepat ketika sebuah urusan dianggap penting. Hanya saja, mengapa kecepatan tersebut tidak selalu muncul dalam masalah lain, terutama yang menyangkut kepentingan rakyat secara langsung?

Yang Cepat Ternyata Bukan yang Paling Mendesak

Saya yakin, pemerintah tentu memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan program mana yang harus didahulukan. Namun, dari sudut pandang masyarakat, ukuran urgensi bisa sangat berbeda.

Dengan kata lain, sebuah proyek mungkin dianggap strategis bagi pemerintah, sementara bagi warga, sekolah yang hampir roboh atau akses kesehatan yang sulit sangat jauh lebih mendesak.

Masalahnya, jarak antara dua sudut pandang ini bisa membuat kebijakan terasa jauh dari kenyataan di lapangan. Pemerintah mungkin melihat sebuah program sebagai investasi jangka panjang, sementara masyarakat yang sedang menghadapi kebutuhan mendesak tentu berharap masalah di depan mata segera ditangani.

Di sini, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil sebuah program, tetapi juga rasa bahwa pemerintah benar-benar memahami apa yang sedang dihadapi rakyat. Apalagi, masyarakat sekarang bisa melihat sendiri bagaimana cepatnya negara mengerahkan sumber daya untuk urusan tertentu.

Jangan Sampai Rakyat Hanya Kebagian Giliran Menunggu

Rasa percaya masyarakat terhadap negara ikut dipertaruhkan jika keadaan terus-menerus seperti ini. Rakyat tentu paham bahwa tidak semua masalah bisa selesai dalam satu kedipan mata. Namun, sulit untuk tidak mempertanyakan keadaan ketika negara mampu bergerak cepat untuk satu urusan, sementara kebutuhan sehari-hari mereka terus berhadapan dengan ketidakpastian.

Wajar jika masyarakat mulai bertanya, apakah sebuah masalah rakyat selama ini memang sulit diselesaikan atau memang belum dianggap cukup penting untuk segera ditangani?

Proyek boleh dikebut, aparat memang perlu dikerahkan jika situasinya menuntut. Namun, kecepatan serupa semestinya juga terasa dalam urusan yang menyangkut kehidupan rakyat. Jangan sampai negara terlihat sangat cekatan untuk urusan tertentu, sementara rakyat terus diminta menunggu untuk mendapatkan hal-hal yang menjadi hak mereka.