Politik Kampus: Laboratorium Kecil untuk Sistem Tata Negara

Kalau ingin melihat bagaimana politik bekerja, kita tidak selalu harus pergi ke gedung DPR, kantor partai politik, atau pusat kekuasaan di Jakarta. Coba lihat kampus. Di sana, dalam skala yang jauh lebih kecil, kita bisa menemukan banyak hal yang juga terjadi dalam politik nasional: pemilihan pemimpin, perebutan pengaruh, pembentukan koalisi, negosiasi kepentingan, kelompok pendukung, oposisi, lobi, konflik internal, bahkan persoalan loyalitas dan distribusi kekuasaan. Karena itu, politik kampus sesungguhnya adalah laboratorium kekuasaan dalam skala kecil.

Mahasiswa yang hari ini berdebat mengenai pemilihan ketua organisasi, besok bisa saja menjadi anggota legislatif, birokrat, aktivis, pengusaha, atau pemimpin masyarakat. Apa yang mereka pelajari tentang kekuasaan di kampus dapat menjadi bekal penting ketika kelak mereka masuk ke ruang politik yang lebih besar.

Di kampus, pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa misalnya, memiliki versi sederhananya dalam pemilihan kepala daerah atau pemilu nasional. Ada kandidat, tim sukses, program kerja, kampanye, debat, pemilih, strategi komunikasi, dan upaya mendapatkan dukungan.

Koalisi antarkelompok mahasiswa pun bukan sesuatu yang asing. Kelompok yang sebelumnya berbeda kepentingan dapat bekerja sama ketika memiliki tujuan politik yang sama. Setelah pemilihan selesai, koalisi bisa bertahan, berubah, atau bahkan pecah ketika kepentingannya tidak lagi sejalan.

Bukankah pola semacam itu juga kita temukan dalam politik nasional? Perbedaannya hanya pada ukuran kekuasaan dan besarnya konsekuensi. Di tingkat kampus, perebutan posisi mungkin hanya menentukan siapa yang menjadi ketua organisasi atau pengurus lembaga mahasiswa. Di tingkat negara, perebutan kekuasaan menentukan arah kebijakan publik yang berdampak pada jutaan orang. Karena itu, politik kampus tidak seharusnya dianggap sekadar aktivitas mahasiswa yang ingin mendapatkan jabatan organisasi.

Justru di sanalah mahasiswa dapat belajar mengenai etika kekuasaan. Bagaimana cara memenangkan kompetisi tanpa memanipulasi informasi? Bagaimana memperlakukan kelompok yang kalah? Apakah kritik terhadap pemimpin dianggap sebagai ancaman atau sebagai mekanisme pengawasan? Apakah jabatan digunakan untuk kepentingan organisasi atau kepentingan kelompok sendiri?

Persoalan politik bukan hanya mengenai siapa yang mendapatkan kekuasaan. Persoalan yang lebih besar adalah apa yang dilakukan seseorang setelah memperoleh kekuasaan tersebut. Kampus juga memperlihatkan bagaimana sebuah organisasi dapat menjadi sehat atau justru rusak karena budaya politik di dalamnya. Jika kritik dibungkam, keputusan hanya ditentukan oleh segelintir orang, jabatan dibagikan berdasarkan kedekatan, dan perbedaan pendapat dianggap sebagai pengkhianatan, maka mahasiswa sebenarnya sedang mempraktikkan politik yang sama dengan politik buruk yang sering mereka kritik.

Ironisnya, seseorang bisa sangat keras mengkritik oligarki ketika berbicara tentang negara, tetapi menerapkan oligarki kecil-kecilan ketika memimpin organisasi kampus. Seseorang bisa mengkritik politik transaksional, tetapi kemudian membangun dukungan dengan membagi posisi dan fasilitas kepada kelompok tertentu. Seseorang bisa berbicara tentang demokrasi, tetapi tidak siap menerima kritik ketika dirinya terpilih.

Di sinilah kampus seharusnya menjadi ruang pendidikan politik yang sesungguhnya. Organisasi mahasiswa bukan hanya tempat mengumpulkan pengalaman untuk dicantumkan dalam CV. Ia adalah ruang untuk belajar memimpin, bernegosiasi, menyusun kebijakan, mengelola konflik, mempertanggungjawabkan keputusan, dan menerima kekalahan.

Jika proses tersebut dijalankan secara sehat, kampus dapat melahirkan generasi yang memahami bahwa kekuasaan bukan sekadar hak untuk memerintah. Kekuasaan adalah tanggung jawab. Sebaliknya, jika politik kampus dipenuhi praktik manipulatif, politik uang, patronase, intimidasi, atau budaya “yang penting kelompok saya menang”, jangan heran apabila praktik serupa kemudian terbawa ketika sebagian mahasiswa memasuki politik nasional. Karena itu, pendidikan politik tidak cukup hanya dilakukan melalui mata kuliah kewarganegaraan atau teori demokrasi. Mahasiswa harus mengalami demokrasi secara langsung.

Mereka harus merasakan bagaimana rasanya berbeda pendapat, kalah dalam pemilihan, menjadi oposisi, mengawasi pemimpin, menyusun kompromi, dan pada saat yang sama tetap menghormati aturan. Sebab demokrasi bukan hanya teori yang dibaca di buku.

Demokrasi adalah kebiasaan yang dilatih. Dan kampus adalah salah satu tempat terbaik untuk melatihnya. Apa yang terjadi di kampus mungkin terlihat kecil. Tetapi dari ruang organisasi mahasiswa itulah seseorang belajar bagaimana menggunakan pengaruh, membangun dukungan, mengelola kekuasaan, dan memperlakukan orang yang berbeda kepentingan. Karena itu, jangan remehkan politik kampus.

DPR, partai politik, kabinet, dan pemerintahan memang berada di level nasional. Tetapi logika kekuasaannya sering kali sudah dipelajari seseorang jauh sebelumnya. Di ruang kelas, organisasi mahasiswa, dan arena politik kampus. Jika kita ingin politik nasional menjadi lebih sehat, mungkin salah satu tempat pertama yang harus dibenahi adalah laboratorium kecil tempat calon-calon pemimpin itu belajar berpolitik.