Ketika Sistem ikut Menentukan Kesejahteraan, Kesenjangan Sosial atau Akses?

Kita sering mendengar nasihat bahwa siapa pun yang mau bekerja keras pasti akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seolah-olah kemiskinan hanyalah akibat kurangnya usaha, sementara kesejahteraan merupakan hadiah bagi mereka yang tekun dan pantang menyerah. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua orang yang bekerja keras mampu hidup layak. Ada guru honorer yang mengajar dengan penuh dedikasi, tenaga kesehatan yang menghabiskan waktu untuk merawat pasien, hingga tukang becak yang mengayuh kendaraan sepanjang hari. Mereka bekerja, berkontribusi, dan menjalankan peran penting dalam masyarakat. Sayangnya, kerja keras tersebut tidak selalu sebanding dengan penghasilan yang mereka terima.

Persoalannya bukan semata-mata tentang seberapa keras seseorang bekerja, melainkan juga tentang bagaimana sistem menghargai pekerjaannya. Di tengah masyarakat, kerja keras kerap diperlakukan sebagai ukuran utama keberhasilan. Orang miskin dianggap kurang berusaha, sedangkan orang kaya dipandang berhasil karena kegigihannya. Pandangan ini terdengar sederhana, tetapi mengabaikan kenyataan bahwa setiap orang memulai kehidupan dengan sumber daya, kesempatan, dan perlindungan yang berbeda.

Seorang guru honorer dapat bekerja dari pagi hingga siang, mempersiapkan materi pelajaran, memeriksa tugas, dan menghadapi berbagai tuntutan administratif. Namun, jika penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, dedikasi sebesar apa pun tidak serta-merta membuatnya sejahtera. Hal serupa dialami pekerja informal yang penghasilannya bergantung pada jumlah pelanggan, kondisi cuaca, dan situasi ekonomi.

Dalam kondisi demikian, menyuruh mereka bekerja lebih keras bukanlah jawaban yang memadai. Mereka mungkin sudah bekerja semaksimal mungkin. Yang perlu dipertanyakan justru mengapa pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat tidak selalu memberikan penghidupan yang layak.

Bayangkan dua orang yang bekerja sebagai kasir minimarket atau staf restoran. Keduanya memiliki jam kerja yang relatif sama dan menjalankan tanggung jawab serupa, tetapi tinggal di dua negara dengan sistem ketenagakerjaan berbeda. Pekerja di satu negara mungkin memperoleh upah yang cukup untuk membayar tempat tinggal, memenuhi kebutuhan sehari-hari, menabung, dan sesekali menikmati hiburan. Sementara itu, pekerja di negara lain bisa menghabiskan sebagian besar pendapatannya hanya untuk kebutuhan dasar.

Perbedaan tersebut tidak otomatis berarti pekerja di negara pertama lebih rajin atau lebih cerdas. Ada faktor lain yang ikut menentukan, seperti tingkat upah minimum, biaya perumahan, perlindungan pekerja, pajak, akses transportasi publik, jaminan kesehatan, dan kualitas layanan publik.

Karena itu, ketika melihat pekerja paruh waktu di luar negeri mampu berlibur ke Disneyland, mengunjungi kafe mahal, atau membeli gawai terbaru, kita tidak seharusnya langsung menyimpulkan bahwa hidup mereka lebih mudah. Harga barang, biaya hidup, daya beli, dan kondisi keluarga tetap perlu diperhitungkan. Namun, contoh tersebut membuka pertanyaan penting: mengapa pekerjaan dengan tingkat keterampilan dan tanggung jawab yang relatif serupa dapat menghasilkan daya beli yang begitu berbeda?

Jawabannya tidak bisa dijelaskan hanya dengan etos kerja. Sistem ekonomi dan kebijakan publik turut menentukan seberapa jauh upah dapat diubah menjadi kesejahteraan nyata.

Upah tidak ditentukan semata-mata oleh tingkat kesulitan atau manfaat sosial suatu pekerjaan. Posisi tawar pekerja, kebutuhan pasar, struktur industri, kebijakan pengupahan, dan kekuatan serikat pekerja juga berpengaruh. Pekerjaan yang sangat penting bagi masyarakat belum tentu dibayar tinggi apabila pekerjanya memiliki daya tawar yang lemah atau sistem penggajiannya tidak memadai.

Di sinilah politik dan kebijakan publik memainkan peran besar. Pemerintah menentukan kerangka perlindungan tenaga kerja, standar pengupahan, akses pendidikan, serta kualitas layanan kesehatan dan transportasi. Kebijakan yang baik dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan memperluas kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Sebaliknya, lemahnya perlindungan pekerja dapat membuat seseorang terus terjebak dalam pekerjaan berupah rendah meskipun telah bekerja keras selama bertahun-tahun.

Tentu saja, sistem bukan satu-satunya faktor. Pendidikan, keterampilan, pilihan pribadi, kondisi keluarga, dan kesempatan ekonomi tetap berpengaruh. Namun, menempatkan seluruh tanggung jawab pada individu sama kelirunya dengan mengabaikan peran usaha pribadi. Kesejahteraan lahir dari pertemuan antara usaha manusia dan lingkungan sosial-ekonomi yang memungkinkan usaha itu menghasilkan kehidupan yang layak.

Sudah waktunya kita berhenti menjadikan kerja keras sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Masyarakat yang sehat bukanlah masyarakat yang sekadar membuat warganya sibuk bekerja, melainkan masyarakat yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh perlindungan, memiliki waktu beristirahat, dan merencanakan masa depan.

Pemerintah perlu memperkuat perlindungan pekerja, mengevaluasi sistem pengupahan, meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, serta memperluas jaminan sosial bagi pekerja informal. Dunia usaha juga perlu memastikan bahwa produktivitas dan keuntungan tidak hanya dinikmati pemilik modal, tetapi turut tercermin dalam kesejahteraan pekerja.

Kemiskinan tidak selalu menandakan seseorang kurang berusaha, sebagaimana kekayaan tidak selalu membuktikan bahwa seseorang bekerja paling keras. Ada orang yang telah mengerahkan seluruh tenaga, tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena hasil kerjanya tidak dihargai secara layak. Kerja keras semestinya menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik, bukan hukuman yang membuat seseorang terus berjuang tanpa pernah benar-benar sampai.