Soal Gubernur Dipilih Presiden di RUU DKJ, Mahfud MD: Ini Akal-akalan Baru

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD meminta masyarakat untuk tak lengah dalam mengawal Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang akan dibahas oleh DPR dan pemerintah.

Pasalnya, salah satu poin yang krusial dalam RUU DKJ adalah penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden. Maka dari itu, Mahfud meminta masyarakat tetap mengawal jalannya pembahasan RUU ini di DPR.

"Saya minta masyarakat agar mengawal pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta," kata cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, sebagaimana dilihat dari video yang diunggah di akun Instagram resmi @mohmahfudmd, dikutip penulis pada Sabtu (2/3/2024).

Mantan Menko Polhukam ini meminta masyarakat untuk mengawasi pembahasan RUU ini di DPR, karena ada wacana DPR akan menentukan dua nama untuk menjadi gubernur DKJ, kemudian dua nama tersebut diserahkan kepada presiden, dan nantinya presiden yang akan menentukan satu nama untuk menjadi gubernur Jakarta.

Usulan tersebut mencuat lantaran wacana sebelumnya soal gubernur DKJ dipilih langsung oleh presiden menuai penolakan dari masyarakat.

"Sangat mengecoh kalau tidak hati-hati, yaitu gubernur DKI semula itu akan dipilih oleh presiden langsung, masyarakat tidak setuju, lalu sekarang kesepakatan sementara itu nanti gubernur DKJ itu akan dipilih dua nama oleh DPR lalu diserahkan kepada presiden, presiden menentukan satu," kata Mahfud MD.

Menurutnya, masyarakat harus menolak poin-poin krusial tersebut. Penunjukan gubernur oleh presiden, tutur Mahfud, adalah upaya baru cawe-cawe dalam pemilihan gubernur Jakarta.

"Ini bisa berpotensi kronisme lagi, oleh sebab itu, masyarakat harus tetap menolak. Ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe tidak jujur di dalam pemilihan gubernur Jakarta," ucap Mahfud MD.

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga meminta partai-partai yang ada di parlemen untuk menolak keras usulan gubernur Jakarta dipilih presiden. Ini adalah upaya untuk menjaga jalannya demokrasi di Indonesia.

"Saya berharap partai-partai besar tetap menolak gagasan pemilihan, kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa. Itu harus kita kawal bersama untuk demokrasi dan keadilan kita," kata Mahfud MD.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS