Penulis J.S. Kahiren Beberkan 4 PR Pemerintah demi Tingkatkan Minat Baca

Setiap kali data minat baca Indonesia muncul di media, publik ramai-ramai mengelus dada. Judul-judul berita kerap menyorot orang Indonesia malas membaca, indeks literasi rendah, budaya baca kian terpinggirkan.

Rasanya, pembaca selalu jadi kambing hitam utama. Seakan-akan rendahnya minat baca adalah masalah karakter masyarakat semata.

Padahal, sebagaimana diingatkan penulis J.S. Khairen, akar persoalan literasi justru lebih kompleks. Melalui media sosialnya ia menyebutkan, pekerjaan rumah terbesar dunia literasi bukan di penulis, bukan di penerbit, bukan di komunitas pembaca, bahkan bukan di bookfluencer. Masalah utama ada di kebijakan pemerintah.

Pernyataan ini mungkin terdengar menohok, tetapi jika ditelaah, ada benarnya. Bagaimana mungkin kita menuntut masyarakat untuk lebih banyak membaca jika ekosistem pendukungnya rapuh?

Bagaimana masyarakat bisa antusias membaca bila harga buku kian melambung, pembajakan merajalela, dan tidak ada insentif nyata bagi generasi muda untuk mengakses buku?

J.S. Khairen menyebut empat poin yang bisa jadi jalan keluar. Jika dijalankan, minat baca akan meningkat tanpa perlu terlalu banyak seminar atau jargon kampanye literasi.

Pertama, soal pajak.

Indonesia masih menganggap buku sebagai barang dagangan biasa, padahal buku adalah barang publik yang punya nilai edukasi. Pajak atas buku, kertas, hingga ongkos distribusi membuat harga buku relatif mahal bagi banyak kalangan.

Tak heran, masyarakat menengah ke bawah lebih memilih kebutuhan primer dibanding membeli bacaan. Jika beban pajak dikurangi atau dihapus, harga buku bisa lebih terjangkau, sehingga akses membaca lebih luas.

Kedua, pembajakan.

Fenomena buku bajakan adalah isu lama yang tak kunjung hilang. Ironisnya, harga murah buku bajakan justru membuat sebagian orang merasa sedang membantu literasi.

Padahal, praktik ini sangat membunuh ekosistem, penulis kehilangan hak, penerbit kesulitan bertahan, toko buku mati perlahan.

Pemerintah mestinya hadir menindak tegas praktik pembajakan, bukan sekadar membiarkan ia tumbuh subur terutama di marketplace daring.

Ketiga, akses gratis bagi pelajar dan mahasiswa.

Khairen mencontohkan Malaysia yang menyediakan program baca buku gratis melalui dukungan dana pemerintah. Langkah ini sederhana tapi berdampak luas.

Bayangkan jika siswa dan mahasiswa Indonesia punya akses serupa, mereka tidak perlu menunggu uang saku lebih untuk membeli buku. Dengan kebijakan afirmatif ini, generasi muda bisa tumbuh dengan budaya membaca yang sehat sejak dini.

Keempat, subsidi impor kertas dan dukungan penerbitan.

Kertas adalah bahan baku utama buku. Tanpa subsidi atau kemudahan impor, harga kertas terus naik, membuat harga jual buku ikut melonjak.

Jika pemerintah memberi insentif, beban penerbit, penulis, dan toko buku akan berkurang. Buku pun lebih mudah diterbitkan dengan harga yang wajar.

Keempat hal ini sesungguhnya konkret, jelas, dan bisa diukur. Tidak lagi berhenti di slogan “ayo membaca,” tetapi langsung menyentuh akar persoalan struktural.

Jika pemerintah serius menuntaskan empat poin ini, ekosistem literasi akan sehat dengan sendirinya. Pembaca tidak perlu dipaksa untuk mencintai buku, mereka akan datang dengan sukarela karena akses terbuka lebar.

Sayangnya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Pemerintah lebih senang menggelar acara seremonial, mengundang penulis, menyusun slide presentasi, membuat pidato, lalu berfoto bersama.

Semua terlihat gemerlap, tetapi hal itu hanya sekadar formalitas belaka, jarang melahirkan kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan dasar dunia literasi.

Minat baca bukan soal malas atau rajin, melainkan soal apakah negara menciptakan ekosistem yang memudahkan masyarakat untuk membaca.

Jika akses, harga, dan ketersediaan sudah terjamin, urusan membangun kebiasaan membaca bisa dilanjutkan oleh penulis, komunitas, hingga masyarakat.

Maka benar adanya seruan J.S. Khairen, jangan hanya mengandalkan semangat komunitas literasi atau kreativitas bookfluencer.

Pemerintah harus turun tangan pada hal-hal mendasar. Sebab, tanpa kebijakan yang tepat, literasi hanya akan menjadi jargon kosong yang berputar-putar di ruang seminar.