Geruduk DPR dan Kemenhub, Ini Rincian 7 Tuntutan Demo Ojol untuk Pemerintah dan Aplikator

Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari Garda Indonesia menggelar demonstrasi di dua lokasi strategis, yakni Gedung DPR RI dan Kementerian Perhubungan, Rabu (17/9/2025), menuntut perbaikan kesejahteraan mereka.

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Para driver ojol datang dengan membawa tujuh tuntutan utama yang mereka nilai sangat mendesak untuk diperhatikan pemerintah maupun perusahaan aplikator.

Di sisi lain, kepolisian dan aparat terkait juga bersiaga penuh untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kemacetan lalu lintas.

Ribuan Aparat Gabungan Diturunkan

Untuk mengawal aksi ini, sebanyak 6.118 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta diturunkan. Mereka disebar di berbagai titik strategis, mulai dari sekitar DPR, Kemenhub, hingga jalur-jalur utama yang diperkirakan padat massa.

Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif. Menurutnya, ribuan personel tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga memastikan arus lalu lintas tetap berjalan meski ada potensi penutupan jalan.

"Polri bersama TNI dan Pemda DKI menurunkan lebih dari enam ribu personel gabungan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas selama aksi berlangsung," ujar Ade Ary.

Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan Situasional

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang sifatnya situasional. Artinya, pengalihan arus baru akan diberlakukan ketika massa aksi memenuhi titik-titik tertentu.

Jika kawasan depan DPR penuh, kendaraan dari arah Slipi menuju Jalan Gatot Subroto akan dialihkan ke arah Pejompongan. Sebaliknya, arus dari Pancoran menuju Slipi bisa diarahkan ke Jalan Rasuna Said atau MT Haryono. Sementara itu, jalur dari Jalan Gerbang Pemuda menuju Gatot Subroto ditutup bila terjadi penumpukan massa.

Selain di sekitar DPR, potensi kepadatan juga diantisipasi di kawasan Medan Merdeka, Jalan MH Thamrin, hingga Jalan Medan Merdeka Barat, mengingat area tersebut sering jadi rute alternatif maupun tempat konsentrasi massa tambahan.

Polisi pun mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan DPR dan Kemenhub agar tidak terjebak macet.

“Kami imbau masyarakat menggunakan jalur alternatif atau transportasi umum bila memungkinkan,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman.

Situasi Pagi Hari Masih Normal

Pantauan pada pagi hari sebelum aksi dimulai menunjukkan arus lalu lintas menuju DPR masih relatif normal. Jalanan di sekitar Senayan hingga Slipi bisa dilalui kendaraan tanpa hambatan berarti. Namun menjelang siang, ribuan driver ojol mulai memadati kawasan DPR dengan atribut masing-masing.

Sejumlah bus komando dan iring-iringan driver yang datang dari berbagai wilayah Jabodetabek terlihat mulai memasuki kawasan Senayan. Dari kejauhan, warna hijau jaket driver ojol mendominasi, menjadi simbol kuat kebersamaan mereka dalam menyuarakan tuntutan.

Aksi Pemadaman Aplikasi Massal

Selain turun langsung ke jalan, aksi ini juga diwarnai dengan langkah taktis berupa pemadaman aplikasi secara massal. Para driver kompak menonaktifkan akun mereka untuk sementara sebagai bentuk tekanan terhadap aplikator.

Dampaknya, layanan transportasi daring sempat terganggu di sejumlah titik, membuat penumpang kesulitan mendapatkan armada. Situasi ini juga berpotensi menambah kepadatan lalu lintas, sebab masyarakat beralih ke kendaraan pribadi maupun transportasi lain.

Tujuh Tuntutan Garda Indonesia

Ketua Presidium Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menegaskan bahwa aksi ini dilakukan demi memperjuangkan kesejahteraan para driver. Menurutnya, sudah terlalu lama nasib ojol diabaikan baik oleh aplikator maupun pemerintah.

Adapun 7 tuntutan demo ojol utama yang disuarakan adalah:

1. Kenaikan tarif dasar yang dianggap tidak sesuai lagi dengan biaya operasional, terutama harga bahan bakar dan perawatan kendaraan.
2. Perlindungan hukum serta jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar driver tidak rentan ketika mengalami kecelakaan kerja.
3. Penghentian suspend sepihak oleh aplikator tanpa adanya mekanisme pembelaan diri bagi driver.
4. Transparansi pembagian hasil agar tidak ada lagi potongan yang tidak jelas.
5. Penghapusan potongan berlebihan yang membuat penghasilan driver semakin kecil.
6. Pemerataan insentif dan bonus agar lebih adil serta tidak hanya menguntungkan driver di wilayah tertentu.
7. Keterlibatan perwakilan driver dalam perumusan kebijakan dan regulasi transportasi daring.

"Driver ojol hanya ingin keadilan. Kami tidak menolak aturan, tetapi kami minta pemerintah menghadirkan regulasi yang berpihak pada pekerja transportasi daring, bukan hanya pada aplikator," tegas Igun di depan massa.

Polisi Imbau Tetap Damai

Polda Metro Jaya mengingatkan seluruh peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban. Polisi menekankan bahwa demonstrasi merupakan hak yang dijamin konstitusi, namun harus dilakukan tanpa anarkisme.

“Silakan sampaikan aspirasi dengan damai, jangan sampai ada yang memanfaatkan aksi ini untuk kepentingan lain,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Hingga siang menjelang sore, aksi berjalan relatif kondusif. Meski begitu, lalu lintas di sekitar Senayan, Slipi, dan Pejompongan mengalami perlambatan cukup signifikan.

Potensi Macet di Jakarta

Dengan ribuan driver berkumpul di titik-titik strategis serta adanya pemadaman aplikasi, Jakarta berpotensi mengalami kemacetan yang lebih parah dari biasanya. Masyarakat yang hendak beraktivitas diminta mengatur waktu perjalanan lebih awal.

Selain itu, sektor transportasi daring diperkirakan terganggu hingga malam hari. Banyak pengguna aplikasi mengeluhkan sulitnya mendapatkan driver, baik untuk layanan transportasi maupun pesan-antar makanan.

Mengapa Demo Ini Terjadi?

Demo ojol kali ini bukan yang pertama, tetapi termasuk salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Aksi ini dipicu oleh kekecewaan driver terhadap kebijakan tarif dan sistem kerja aplikator yang dinilai tidak berpihak pada mereka.

Sejak awal tahun, harga BBM dan biaya hidup meningkat, sementara tarif ojol dianggap stagnan. Potongan dari aplikator pun dinilai memberatkan, membuat penghasilan bersih driver jauh dari kata layak.

Di sisi lain, pemerintah dianggap lamban dalam merespons permasalahan yang berulang. Peraturan transportasi daring yang ada belum mampu melindungi driver dari kebijakan sepihak aplikator.

Respons Pemerintah dan Aplikator

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Perhubungan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tujuh tuntutan tersebut. Namun, pejabat Kemenhub menyebut akan membuka ruang dialog dengan perwakilan driver agar masalah bisa diselesaikan tanpa menimbulkan gejolak berkepanjangan.

Sementara itu, beberapa aplikator transportasi daring enggan memberi komentar langsung. Mereka hanya menegaskan bahwa kebijakan perusahaan sudah sesuai dengan aturan pemerintah dan akan mengikuti perkembangan situasi.

Kesimpulan

Aksi unjuk rasa ojol di Jakarta pada 17 September 2025 ini menandai tingginya keresahan para driver terhadap kebijakan aplikator dan regulasi pemerintah. Dengan membawa tujuh tuntutan utama, ribuan pengemudi menuntut keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Meski dijaga ketat oleh lebih dari enam ribu personel gabungan, situasi sejauh ini berjalan kondusif. Namun, dampak terhadap lalu lintas dan layanan transportasi daring cukup terasa di ibu kota.

Ke depan, bola panas ada di tangan pemerintah dan aplikator. Jika tuntutan para driver tidak mendapat respons yang memadai, bukan tidak mungkin aksi serupa akan kembali terjadi dengan skala yang lebih besar.