M. Reza Sulaiman | Atalie June Artanti
Deretan jip petualangan di dekat Gunung Bromo yang ikonik di Jawa Timur, Indonesia. (Pexels/Ilham Zovanka)
Atalie June Artanti

Gunung Bromo selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling ikonik di Indonesia. Lautan pasir yang luas, panorama matahari terbit, dan pengalaman menjelajah dengan jip menjadi paket yang sulit dipisahkan dari daya tarik kawasan ini.

Namun, di balik sensasi menjelajah jalur ekstrem Bromo, ada persoalan yang mulai mendapat sorotan serius, yakni keselamatan kendaraan wisata.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini mengambil langkah baru. Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Pemprov tengah menyiapkan aturan khusus berupa Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur standar keamanan jip wisata yang beroperasi di kawasan Gunung Bromo.

Langkah ini muncul bukan tanpa alasan. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah insiden kecelakaan jip wisata di kawasan Bromo menjadi pengingat bahwa pengalaman wisata yang berkesan tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan.

Wisata Bromo Ramai, Risiko Tidak Bisa Diabaikan

Selama bertahun-tahun, kendaraan jip menjadi moda utama bagi wisatawan yang ingin menjelajahi area Bromo. Medan yang berpasir, tanjakan, turunan curam, hingga jalur berbatu membuat kendaraan biasa sulit digunakan.

Di sisi lain, tingginya permintaan wisata memunculkan persaingan layanan transportasi yang makin ketat. Kepala Disbudpar Jawa Timur, Evy Afianasari, menyebutkan bahwa pemerintah menemukan fakta bahwa sebagian kendaraan mengalami modifikasi yang belum tentu memenuhi standar keamanan.

Temuan tersebut menjadi alarm penting. Sebab, kendaraan wisata di area berisiko tinggi seharusnya tidak hanya mengandalkan pengalaman sopir atau kebiasaan operasional di lapangan, tetapi juga harus memiliki standar teknis yang jelas dan bisa diawasi.

Melalui Pergub yang sedang disusun, kendaraan yang beroperasi nantinya diharapkan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk aspek uji kelayakan kendaraan.

Belajar dari Deretan Insiden yang Terjadi

Dorongan untuk membuat regulasi baru juga tidak lepas dari sejumlah kecelakaan yang sempat terjadi di kawasan Bromo.

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah kecelakaan jip wisata yang menabrak tebing hingga menyebabkan korban jiwa, termasuk sopir dan wisatawan. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai kondisi kendaraan, standar operasional, serta kesiapan mitigasi risiko di lapangan.

Ada pula kisah wisatawan yang sebelumnya datang untuk menikmati liburan, tetapi justru mengalami tragedi yang mengubah rencana hidup mereka.

Insiden-insiden seperti ini menjadi pengingat bahwa destinasi populer sekalipun tetap membutuhkan sistem keamanan yang terus diperbarui. Oleh karena itu, pendekatan yang dipilih pemerintah bukan membatasi wisata, melainkan memperkuat fondasi keselamatannya.

Bukan Hanya Bromo, Wisata Berisiko Tinggi Juga Akan Disasar

Menariknya, standardisasi ini tidak berhenti di kawasan Bromo. Pemprov Jatim memberi sinyal bahwa pola serupa bisa diterapkan pada sektor wisata lain yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Mulai dari wisata gunung, wisata laut, hingga aktivitas berbasis perairan seperti arung jeram akan menjadi perhatian berikutnya. Artinya, arah kebijakan ke depan bukan sekadar memperbanyak destinasi, melainkan memastikan pengalaman wisata tetap aman dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan aturan ini, Pemprov juga akan melibatkan pemerintah daerah yang wilayahnya masuk kawasan Bromo, yaitu Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, dan Malang. Tidak hanya pemerintah, pelaku usaha transportasi wisata juga disebut akan diajak dalam proses public hearing agar regulasi yang lahir tetap realistis untuk diterapkan.

Tarif Akan Diatur, Perang Harga Akan Dihentikan

Selain persoalan keamanan kendaraan, pemerintah juga menyoroti masalah tarif jip wisata. Selama ini, variasi harga antarpenyedia jasa kerap menimbulkan persaingan yang kurang sehat. Ada operator yang memasang harga terlalu rendah demi menarik pelanggan, tetapi berisiko mengurangi kualitas perawatan kendaraan.

Oleh karena itu, Pemprov dan pemerintah kabupaten berencana menyepakati standar tarif. Tujuannya bukan untuk menyeragamkan keuntungan, melainkan menciptakan persaingan yang sehat sekaligus menjaga kualitas layanan.
Dengan tarif yang lebih terukur, wisatawan juga diharapkan lebih mudah memperkirakan biaya perjalanan tanpa khawatir terkena lonjakan harga.

Saatnya Wisata Ekstrem Memiliki Standar yang Serius

Bromo memang menawarkan pengalaman yang berbeda. Namun, pengalaman yang mengesankan tidak seharusnya dibayar dengan rasa waswas. Jika aturan ini benar-benar diterapkan secara konsisten, bukan hanya wisatawan yang akan diuntungkan.

Operator yang tertib akan memiliki standar operasional yang lebih jelas, sementara citra Bromo sebagai destinasi kelas dunia juga bisa makin kuat.

Sebab pada akhirnya, wisata yang baik bukan hanya soal pemandangan indah, melainkan juga tentang bagaimana semua orang bisa pulang dengan selamat.