Menstruasi merupakan bagian alami dari kehidupan perempuan. Setiap bulan, tubuh mengalami proses biologis yang tidak bisa ditawar.
Meski begitu, pengalaman menstruasi setiap perempuan tidak selalu sama. Ada yang bisa menjalaninya dengan nyaman karena memiliki akses terhadap produk menstruasi dan fasilitas yang memadai, sementara sebagian lainnya harus menghadapi berbagai keterbatasan.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa menstruasi bukan hanya persoalan biologis. Kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal, akses terhadap air bersih, hingga fasilitas sanitasi turut menentukan bagaimana seseorang menjalani menstruasinya.
Lantas, bagaimana ketimpangan kelas memengaruhi hak perempuan atas kebutuhan menstruasinya?
Period Poverty Bukan Cuma Urusan Pembalut
Period poverty sering kali disederhanakan sebagai kondisi ketika seseorang tidak memiliki cukup uang untuk membeli pembalut. Padahal, cakupannya jauh lebih luas.
Perempuan membutuhkan akses terhadap air bersih, toilet yang layak, tempat untuk mengganti produk menstruasi dengan aman, fasilitas pembuangan, serta informasi mengenai kesehatan menstruasi. Tanpa hal-hal tersebut, memiliki pembalut saja belum tentu membuat perempuan dapat menjalani menstruasi dengan layak.
Bagi orang dengan kondisi ekonomi terbatas, masalah ini bisa menjadi lebih sulit. Membeli pembalut harus dipertimbangkan bersama kebutuhan lain seperti makanan, biaya sekolah, transportasi, atau keperluan rumah tangga. Oleh karena itu, pembalut juga menjadi pengeluaran yang harus dipikirkan setiap bulan.
Kita juga perlu berhenti menganggap pembalut reusable atau menstrual cup sebagai solusi yang otomatis murah. Menstrual cup memang dapat digunakan dalam jangka panjang, tetapi tetap membutuhkan biaya awal dan akses terhadap air bersih serta fasilitas sanitasi.
Begitu pula pembalut kain. Menggunakannya membutuhkan kain yang layak, air untuk mencuci, sabun, serta tempat yang bersih dan aman untuk mengeringkannya. Solusi yang murah bagi seseorang belum tentu terjangkau bagi orang lain. Kemampuan memilih alternatif produk menstruasi juga merupakan bentuk privilege.
Ketika Kelas Menentukan Pengalaman Menstruasi
Menurut saya, hal yang sering luput dari pembahasan ini adalah pengalaman menstruasi setiap perempuan tidak selalu sama.
Perempuan dengan kondisi ekonomi yang cukup mungkin tidak perlu khawatir kehabisan pembalut atau menyisihkan uang khusus untuk membelinya. Mereka juga memiliki keleluasaan untuk memilih produk yang paling nyaman, mengganti merek jika tidak cocok, atau membeli lebih banyak ketika sedang ada potongan harga.
Situasinya berbeda bagi perempuan yang hidup dalam keterbatasan. Pilihan yang tersedia mungkin jauh lebih sedikit. Produk yang digunakan bukan lagi yang paling nyaman, melainkan yang masih mampu dibeli.
Fenomena pembalut reject atau pembalut curah juga menunjukkan bagaimana keterbatasan ekonomi dapat memengaruhi pilihan perempuan. Produk yang dijual dengan harga lebih murah memang bisa menjadi alternatif bagi mereka yang kesulitan membeli pembalut dengan harga normal.
Menstruasi Bukan Beban yang Harus Ditanggung Sendiri
Ada kecenderungan untuk menganggap kebutuhan menstruasi sebagai tanggung jawab pribadi perempuan. Menurut saya, cara pandang seperti ini membuat period poverty semakin sulit dilihat sebagai masalah bersama.
Membicarakan period poverty bukan berarti menjadikan semua kebutuhan perempuan sebagai tanggung jawab negara atau masyarakat. Namun, setidaknya ada kebutuhan dasar yang perlu dipandang sebagai bagian dari kesejahteraan publik.
Menstruasi bukan gaya hidup, bukan pilihan, dan jelas bukan pengeluaran yang bisa dihapus hanya karena kondisi ekonomi sedang sulit.
Penyediaan produk menstruasi di sekolah atau ruang publik, fasilitas sanitasi yang layak, edukasi kesehatan menstruasi, hingga kebijakan yang membuat produk menstruasi lebih mudah dijangkau dapat menjadi bentuk dukungan yang nyata.
Baca Juga
-
Ulasan The Atypical Family, Fantasi Superhero dengan Pendekatan Psikologis
-
Ulasan Doctor Slump: Memaknai Kegagalan di Tengah Tuntutan Kesuksesan
-
Pemerintah Bakal Rombak Buku Pelajaran: Seberapa Mendesak bagi Pendidikan?
-
Pemerintah Bidik Pajak Kontrakan: Ancaman Baru bagi Hunian Terjangkau
-
Di Balik Narasi 'Kecerdasan Bukan dari Sekolah': Mengingatkan Kembali Tanggung Jawab Negara
Artikel Terkait
-
Pekerja Garmen Didominasi Perempuan, Kesadaran Risiko Kanker dan Deteksi Dini Perlu Diperkuat
-
Membaca Patiwangi: Merenungi Suara Perempuan Bali Lewat Goresan Puisi Oka Rusmini
-
3 Karakter Hijab untuk Perempuan dengan Aktivitas yang Beragam
-
Menopause Bukan Akhir dari Aktivitas Perempuan, Kenali Perubahan dan Cara Menjalaninya
-
Dilema Emosional Perempuan Modern: Belajar Batasan tapi Takut Kesepian
Kolom
-
HUT ke-81 RI dan Kebebasan Digital: Saatnya Merdeka dari Scroll Tanpa Henti
-
Indonesia Emas 2045: Mungkinkah Berinovasi jika Sewa Rumah Saja Cemas?
-
Fenomena 'Beli Teman' dan Jasa Teman Jalan: Solusi Kesepian atau Modus Terselubung?
-
Bukan Lembek! Ini Alasan Kenapa Gen Z Paling Jujur soal Kesehatan Mental
-
Career Break Bukan Penghalang, Mengapa Dunia Kerja Sulit Memahaminya?
Terkini
-
Viral Karena TikTok, Menkes Ungkap Manfaat Luar Biasa Umbi Kimpul untuk Kesehatan
-
4 Facial Wash Anti-Aging Rawat Elastisitas Kulit, Harga Murah Rp30 Ribuan
-
Indonesia Hadapi Peserta Piala Dunia 2026, Cape Verde Jadi Kandidat Kuat?
-
Erick Thohir Tegaskan Komitmen terhadap Sepak Bola Putri, Ada Buktinya?
-
Atasi Bibir Kering, Ini 5 Lip Serum Peptide yang Bikin Makin Memesona