Cerita Fiksi
Kertas Impian di Lorong Senayan
"Anggota parlemen itu wakil rakyat, Pak, bukan pasien rumah sakit jiwa yang rekam medisnya harus dilindungi undang-undang kerahasiaan negara!" Suara Arkan memecah keheningan di balik loket kaca Gedung Arsip Dewan Perwakilan Rakyat Republik Nusantara di Senayan Timur. Tangannya menggenggam erat map plastik berwarna biru laut yang sudutnya mulai terkelupas dan lecek karena terlalu sering ia keluarkan dan masukkan kembali ke dalam tas ranselnya yang sudah pudar.
Di balik kaca tebal yang membatasi ruang publik dan ruang birokrasi berpendingin udara itu, seorang petugas berkemeja batik cokelat tua hanya menghela napas panjang. Kacamata minus yang bertengger di hidungnya melorot sedikit. Ia menatap Arkan dengan tatapan datar, tatapan khas aparatur yang sudah kebal terhadap teriakan, keluhan, amarah, maupun air mata para pencari keadilan administratif.
"Sudah saya jelaskan berkali-kali, Mas Arkan," ujar petugas itu dengan nada tenang, nyaris tanpa emosi. "Berdasarkan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, riwayat pendidikan dan salinan ijazah pejabat legislatif masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan apabila menyangkut data pribadi yang dapat mengungkap kondisi privasi seseorang. Kami tidak bisa membuka dokumen milik Yang Terhormat Tuan Bima Samudera tanpa adanya persetujuan tertulis dari yang bersangkutan."
Arkan tertawa pendek, tawa yang kering, pahit, dan nyaris terdengar seperti ringisan orang kesakitan. "Privasi? Sejak kapan gelar akademik yang ditempelkan di baliho raksasa sepanjang jalan protokol, dicetak di surat suara pemilu, dan dibayar tunjangannya pakai uang pajak rakyat jelata berubah menjadi privasi? Kalau beliau mencantumkan gelar Doktor Kehormatan dan Sarjana Hukum dari universitas antah-berantah di luar negeri untuk menarik simpati pemilih, bukankah rakyat berhak tahu apakah kertas itu dicetak rektor sungguhan atau tukang sablon di pinggir pasar?"
Petugas itu melirik jam dinding di belakangnya. Jarum pendek sudah menunjuk angka dua belas. "Mas, ini sudah jam istirahat. Kalau Mas masih keberatan, silakan ajukan sengketa informasi resmi ke Komisi Yudisial Kebebasan Informasi. Antreannya sekitar delapan bulan. Sekarang, tolong beri jalan untuk pemohon lain di belakang Mas."
Arkan menoleh ke belakang. Di ruang tunggu yang luas itu, tak ada siapa-siapa. Kursi-kursi tunggu berderet kosong melompong, hanya menyisakan dengung mesin pendingin ruangan dan aroma karbol yang menyengat. Ia melangkah keluar dari gedung megah berpilar marmer putih itu dengan langkah gontai. Panas terik matahari ibu kota langsung menyengat wajahnya.
Di dalam map biru yang ia pegang tersimpan masa depan Arkan yang baru saja digugurkan oleh sistem secara sepihak. Tiga hari lalu, pengumuman seleksi administrasi abdi negara Seleksi Pegawai Aparatur Negara (SPAN) dirilis secara daring. Nama Arkan Pratama, lulusan terbaik jurusan Administrasi Publik dari salah satu universitas negeri terkemuka, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Alasannya sungguh puitis dalam kekejamannya: surat keterangan akreditasi program studi tidak melampirkan stempel basah asli dari dekanat, dan pindaian dokumen ijazah asli dinilai kurang kontras sehingga nomor seri di pojok kanan atas terbaca agak samar oleh kecerdasan buatan pemindai.
Arkan masih ingat betul betapa ia harus berjuang setengah mati hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi itu. Tiga minggu sebelum pendaftaran ditutup, ia harus pulang kampung ke kabupaten asalnya demi mengurus legalisasi ijazah, mengantre sejak pukul enam pagi, menunggu pejabat kampus dinas luar kota, hingga membeli meterai elektronik yang servernya kerap tumbang diakses jutaan pelamar.
Belum lagi verifikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Satu huruf saja berbeda antara KTP, Kartu Keluarga, dan ijazah, sistem portal pendaftaran akan langsung menolak tanpa ampun. Sistem itu bekerja layaknya algojo digital: dingin, kaku, dan tanpa kompromi. Bagi rakyat kecil yang bermimpi menjadi pegawai negeri golongan III/a dengan gaji pokok awal tiga juta rupiah sekian, transparansi adalah harga mati. Seluruh rekam jejak hidupnya harus telanjang bulat di hadapan server negara.
Namun, hukum besi itu mendadak mencair begitu menyentuh gerbang besi Gedung Parlemen di Senayan Timur.
Di sepanjang jalan menuju halte bus, matanya disuguhi baliho raksasa yang menampilkan wajah Bima Samudera, anggota Komisi Hukum dan Pemerintahan. Di bawah foto wajahnya yang tersenyum lebar mengenakan jas rapi dan peci, tertulis deretan gelar akademik yang panjangnya menyamai gerbong kereta: Dr. (H.C.) H. Bima Samudera, S.H., M.H., M.Si.
Ironisnya, pekan lalu, investigasi aliansi mahasiswa dan jurnalis independen membongkar kejanggalan fatal: universitas swasta tempat Bima meraih gelar Sarjana Hukum ternyata sudah dicabut izin operasionalnya sepuluh tahun sebelum tahun kelulusannya. Namanya pun tak tercatat dalam arsip PDDikti.
Publik gempar menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Sekretariat Jenderal Parlemen membuka salinan ijazah Bima. Namun, tembok birokrasi justru membangun benteng pertahanan. KPU berdalih dokumen pencalonan tak bisa dibuka tanpa izin pemilik. Sekretariat Parlemen menyatakan itu bukan wewenang mereka. Partai politik memilih bungkam dan menuding pengkritik sebagai provokator.
Ponsel di saku Arkan bergetar. Sebuah pesan masuk dari grup pejuang SPAN: "Masa sanggah untuk berkas TMS akibat pindaian ijazah buram resmi ditolak massal. Alasannya kelalaian peserta. Disuruh coba lagi tahun depan."
Di layar yang sama, muncul notifikasi berita: "Rapat Paripurna Bahas Kenaikan Tunjangan Kehormatan dan Penambahan Fasilitas Rumah Dinas Anggota Dewan Berjalan Lancar, Mayoritas Fraksi Sepakat."
Kontras itu membuat perut Arkan mual. Untuk menjadi pelayan masyarakat rendahan, warga harus membuktikan keaslian setiap helai kertas hingga tingkat resolusi piksel. Satu piksel buram, negara menendangnya keluar tanpa ampun. Sebaliknya, untuk menjadi pembuat undang-undang yang menguasai anggaran triliunan, selembar ijazah bisa disulap menjadi rahasia negara yang sakral di balik pasal perlindungan data pribadi.
Sore harinya, Arkan menemui Dira, seorang jurnalis muda di sebuah kafe sederhana dekat kampus lamanya. Dira duduk dengan laptop terbuka dan tumpukan berkas.
"Gimana hasil di Gedung Arsip?" tanya Dira.
"Ditolak mentah-mentah. Katanya data pribadi. Harus ada surat kuasa dari Yang Terhormat Tuan Bima Samudera," jawab Arkan lesu.
Dira mendengus sinis. "Kemarin redaksi kami baru saja menerima surat somasi dari kuasa hukum Bima karena mempertanyakan keabsahan gelarnya. Bukan cuma itu..." Dira memutar layar laptopnya. "Lihat ini. Draf revisi aturan internal yang bocor. Riwayat pendidikan pejabat legislatif diusulkan untuk dikategorikan sebagai arsip tertutup permanen selama masa jabatan untuk mencegah kegaduhan publik."
"Berarti secara hukum, mempertanyakan ijazah anggota dewan sama dengan melanggar undang-undang?" gumam Arkan pelan.
"Tepat sekali. Mereka menjahitkan jas hukum mahal untuk menutupi boroknya," jawab Dira getir.
Tiba-tiba, ponsel Dira berdering dari nomor tak dikenal. Dira menekan tombol pengeras suara.
"Selamat sore, Mbak Dira. Saya staf khusus Bapak Bima Samudera. Kami tahu Mbak sedang bersama Saudara Arkan Pratama. Arsip masa lalu biarlah menjadi urusan sejarah. Jika Mbak dan rekan Mbak bersedia menghentikan penelusuran dokumen pendidikan Bapak, kami bisa membantu memulihkan status kelulusan administrasi Saudara Arkan di portal rekrutmen kementerian tahun ini. Cukup satu telepon ke panitia pusat, dan nomor seri ijazah yang buram itu akan langsung terbaca sangat jelas."
Sambungan telepon terputus.
Arkan membeku di kursinya. Tangannya masih memegang lembar pengumuman gagal seleksi SPAN, sementara layar laptop di hadapannya menampilkan draf pembungkaman hukum. Dira menatap Arkan lekat-lekat, menunggu reaksi sahabatnya yang kini disodori jalan pintas oleh sistem yang telah menginjak-injak harga dirinya. Tak satu pun dari mereka tahu, lembar mana yang kelak harus Arkan pilih untuk dibakar.