Dinamika pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Indonesia berdampak kepada semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat. Kebutuhan penduduk dari pelosok desa sampai ke pusat perkotaan beraneka ragam, sejalan dengan standar dan tuntutan kehidupan yang terus berubah.
Masyarakat pada umumnya seringkali hanya berpikir bahwa barang yang dibutuhkan saat ini ada dan tersedia di pasar, serta didapatkan dengan mudah. Ketika terjadi kelangkaan, maka akan langsung mengambil kesimpulan pihak mana yang memang pantas untuk disalahkan.
Pemikiran seperti ini sangatlah wajar karena masyarakat sudah bekerja keras, menyiapkan segala sesuatunya untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan. Seringkali kita tidak berpikir bahwa di balik semua barang primer, sekunder, maupun tersier yang tersedia di masyarakat, merupakan kerja keras dari pemikiran dan tangan–tangan hebat yang merencanakan semua prosesnya dengan baik.
Kita ketahui bersama bahwa saat ini pemerintah cukup gencar melakukan pembangunan infrastruktur sampai menembus daerah terpencil dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlihat dari berbagai kegiatan peresmian yang dilakukan oleh Presiden ataupun pejabat pemerintah di berbagai daerah.
Di tengah situasi new normal dan keluar dari jerat pendemi, pemerintah tetap berupaya memastikan bahwa perekonomian dapat terjaga dengan baik. Pemerintah perlu mengawal keberlangsungan usaha dari masyarakat yang memproduksi dan mengelola barang maupun jasa.
Bukan perkara mudah untuk dapat bertahan di era sekarang. Akan tetapi, bukan tidak mungkin melahirkan banyak peluang untuk berkembang dan lebih survive menghadapi ketidakpastian.
Negara Indonesia memiliki sumber daya manusia dan alam berlimpah yang tidak kalah dengan negara-negara lain di dunia. Pekerjaan rumah yang cukup berat saat ini adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada, untuk menghidupkan semua sendi dan sektor dalam membangkitkan perekonomian nasional secara merata.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, secara spesial, struktur kinerja ekonomi Indonesia pada triwulan I-2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,70 persen, dengan kontraksi pertumbuhan 0,83 persen. Kemudian diikuti oleh provinsi Maluku dan Papua dengan catatan pertumbuhan 8,97 persen. Masyarakat usaha, industri dan pemangku kepentingan diharapkan untuk terus membenahi dan memperbaiki proses dan kreatifitas dengan mengoptimalkan sinergi.
Sebuah produk untuk sampai kepada tangan konsumen memerlukan rangkaian proses yang panjang atau kita kenal dengan supply chain. Proses yang dilalui seperti menyiapkan bahan baku utama, masuk kepada suplier, kemudian diolah dan didistribusikan secara luas. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan tahapan yang harus dilewati dengan perhitungan kebutuhan peralatan, sarana, sumber daya dan kegiatan pasca produksi.
Sebuah usaha tentunya tidak lepas dari tujuan mencari keuntungan ,sehingga dari sisi biaya produksi, kualitas produk perlu mendapatkan perhatian khusus.
Perlu diakui bahwa usaha yang dilakukan akan berdampingan dengan persaingan yang ketat dari kompetitor, terlebih untuk usaha sekala besar yang cakupannya sudah antar provinsi dan antar negara. Negara–negara berkembang maupun maju akan berlomba-lomba dalam mendistribusikan dengan cepat segala produknya, agar segera dapat dinikmati oleh konsumen.
Kita tentunya masih sering mendengar cerita tentang kesulitan bahan baku, kesulitan membayar tenaga kerja, dan kesulitan dalam memasarkan hasil produksi. Kondisi geografis di Indonesia dengan luas wilayah mencapai 5.193.250 km2 bukanlah hal mudah untuk menyiapkan infrastruktur dan moda transportasi yang dapat mengakomodir semua wilayah.
Indonesia sebagai negara maritim saat ini memiliki hampir 82 pelabuhan yang tersebar di 34 provinsi, dengan potensi yang kuat sebagai pintu gerbang, terminal, dan kegiatan eksport import barang.
Keberadaan pelabuhan saja tidak cukup jika tidak ditunjang oleh fasilitas pendukung lain yang memadai. Ketika pertanyaan ini tugas siapa, sebenarnya ini adalah tugas kita semua, bagaimana kita memberikan kemudahan kepada pemerintah dalam melaksanakan program.
Produk–produk yang dihasilkan oleh perusahaan berskala besar, menengah, kecil maupun UMKM, memerlukan kemudahan mendapatkan bahan baku, suplier yang handal, lokasi produksi yang representatif, jaringan distribusi yang memadai, dan yang paling utama adalah pasar yang kuat dengan pelanggan yang berkesinambungan.
Kemajemukan sebagai bangsa melahirkan banyak golongan dan kelompok yang memerlukan pendekatan khusus. Pendekatan yang dilakukan dapat melalui kelompok-kelompok pengelolaan yang ada di masyarakat, baik tingkat desa maupun kelurahan.
Kelompok masyarakat yang ada di desa atau kelurahan merupakan titik tumpuan stategis untuk kegiatan kolektif pra produksi. Mereka biasanya akan melihat dinamika yang berkembang di masyarakat, dan mengambil inisiatif secara cepat untuk memastikan bahwa semua yang dibutuhkan siap serta tersedia pada waktunya.
Secara hierarki, komunikasi dapat dilanjutkan secara luas ke tingkat kecamatan, kemudian kabupaten. Keterlibatan pemangku kepentingan diperlukan dalam menfasilitasi dan menjembatani, melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Provinsi yang merupakan satuan teritorial dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi sekaligus daerah otonom di bawah negara, dapat membuka jalan melalui kebijakan regulasi yang fleksibel, tetapi tetap berpedoman pada Undang-Undang.
Pihak-pihak yang berkepentingan sudah saatnya lebih terbuka dan merespons dengan cepat terhadap setiap kesempatan. Sementara pemangku kepentingan mengambil peran yang lebih terhadap tugas dan tanggung jawabnya.
Jika semua elemen berkolaborasi dan bersinergi, kita yakin bahwa segala kesulitan dapat ditembus secara bersama–sama. Bukan mustahil bahwa kesulitan bahan baku, pengolahan, dan distribusi akan menemukan jalannya dengan penerapan regulasi berimbang.
Di negara maju seperti Korea dan Jepang misalnya, tidak lagi berkutat dengan regulasi. Mereka telah bergerak cepat melalui perubahan pengelolaan transportasi terintegrasi. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah konektivitas dengan titik strategis, tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dengan memanfaatkan teknologi.
Kegiatan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, penyesuaian regulasi, dan pengembangan moda transportasi akan dapat mengurangi biaya rantai pasokan yang selama ini menjadi beban cukup besar bagi kegiatan distribusi.
Regulasi pemerintah dapat segera dilakukan penyesuaian dan diatur serta ditetapkan secara berjenjang, yang mengakomodir bukan hanya pusat tetapi juga daerah-daerah. Memperkuat sinergi dengan masyarakat ekonomi untuk membuka jaringan baru akan mempermudah arus supply chain dalam memperdagangkan barang atau jasa secara lebih luas.
Saat kebutuhan dasar produksi dapat diperoleh dengan mudah, jalur distribusi yang cepat, kecenderungan kebijakan yang berpihak, dan area perdagangan yang terbuka, bukan tidak mungkin arus pergerakan akan menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari daerah terluar, tertinggal, terpencil dari sabang sampai merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote.
Penulis: Suroso, Mahasiswa Pascasarjana, S2 Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
