Sebagai calon tenaga medis, kita harus paham secara menyeluruh mengenai sistem kesehatan nasional karena nantinya akan bekerja dalam suatu sistem tersebut. Menurut WHO, sistem kesehatan yang baik yaitu yang mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada semua orang, kapanpun dan di manapun dibutuhkan.
Saat ini, Indonesia mempunyai banyak sekali kebijakan tentang sistem kesehatan. Kebijakan sistem kesehatan memang harus diterapkan di berbagai negara guna meningkatkan status kesehatan masyarakatnya.
Di Indonesia sendiri, kebijakan sistem kesehatan ini sudah dimulai sejak tahun 1982. Indonesia memang terbilang sudah cukup lama untuk memulai kebijakan sistem kesehatan tersebut. Namun, apakah sistem kesehatan yang dibangun oleh negara ini sudah memenuhi kriteria yang baik menurut WHO?
Indonesia menganut sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi merupakan suatu sistem yang terdapat penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah.
Adanya sistem desentralisasi, daerah diberi kesempatan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan daerahnya sendiri. Jadi, di Indonesia selain ada SKN (Sistem Kesehatan Nasional), ada juga yang disebut dengan SKD (Sistem Kesehatan Daerah).
Indonesia memiliki empat focus tatanan sistem kesehatan yang sampai saat ini masih terpantau, yaitu :
- Penurunan AKI
- Penurunan AKB
- Peningkatan UHH (Usia Harapan Hidup)
- Penurunan Prevalensi Kekurangan Gizi Balita
Menurut data terbaru, penurunan AKI sebesar 280 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan penurunan AKB sebesar 30 per 1.000 kelahiran hidup. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait masalah tersebut adalah memperbaiki sistem kesehatan ibu dan anak di setiap daerah, serta memperkuat kebijakan ekonomi untuk program kesehatan ibu dan anak di daerah.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan pelayanan KIA di pusat-pusat layanan kesehatan terutama di desa-desa yang standar pelayanannya masih kurang. Walaupun Indonesia masih dikatakan sulit dalam mencapai target SDGs, tetapi adanya penurunan AKI dan AKB yang sudah lumayan signifikan ini membuat angka harapan hidup menjadi lebih tinggi.
Usia Harapan Hidup (UHH) juga menjadi indikator pertama untuk menilai sistem kesehatan di suatu negara. Usia harapan hidup menjadi alat untuk menilai kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya dan meningkatkan derajat kesehatan penduduknya.
Menurut data dari Biro Pusat Statistik, Indonesia memiliki usia harapan hidup antara 70-77 tahun. Secara keseluruhan, harapan hidup di negara Indonesia meningkat. Namun, usia harapan hidup tersebut belum optimal.
Ada beberapa faktor penyebab usia harapan hidup di Indonesia belum optimal, yaitu misalnya dikarenakan kematian pada neonatus dan neonatal masih cukup tinggi, dan juga kematian yang disebabkan oleh PM (Penyakit Menular) serta PTM (Penyakit Tidak Menular) masih sangat tinggi.
Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan jumlah penyakit DM terbanyak, prevalensi DM di Indonesia juga terus meningkat. Selain itu, penyakit TB juga sangat berkembang pesat di Indonesia.
Hal-hal tersebut menjadi salah satu faktor terbesar penghambat usia harapan hidup menjadi optimal. Apabila ditemukan usia harapan hidup yang rendah di suatu negara, maka pemerintah perlu meningkatkan lebih banyak program pembangunan, kesehatan, dan program sosial lainnya seperti contohnya program kecukupan gizi dan kalori, serta juga program pemberantasan kemiskinan.
Indonesia juga termasuk ke dalam 17 negara yang mengalami tiga permasalahan gizi sekaligus, yaitu stunting, wasting, dan obesitas. Berdasarkan hasil RIskesdas 2018 bahwa balita masih mengalami masalah gizi.
Balita (bayi dibawah lima tahun) yang mengalami gizi buruk sebesar 3,9% dan yang menderita gizi kurang sebesar 13,8%. Saat ini, pemerintah mempunyai beberapa program terkait perbaikan masalah gizi di masyarakat.
Contohnya yaitu pemerintah wajib menjaga bahan makanan agar memenuhi standar mutu gizi yang sudah diterapkan. Pemerintah juga mengadakan penyuluhan terkait dengan perbaikan perilaku sadar gizi dan perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang.
Sebenarnya, kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut sudah cukup baik. Beberapa contohnya seperti pembangunan Puskesmas di desa-desa terpencil dan juga diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan pengobatan tanpa harus memikirkan biaya yang mahal.
Akan tetapi, diperlukan juga kerjasama dari berbagai pihak. Upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya saja tidak cukup.
Perlu adanya tanggapan yang baik juga dari masyarakatnya. Contohnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan pelayanan KIA di desa-desa, jika masyarakatnya tidak menjalankan kebijakan tersebut, maka akan tetap sulit untuk meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia.
Oleh karena itu, bukan hanya peran atau upaya pemerintah saja yang penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Namun, peran masyarakat dalam mendukung dan menjalankan semua kebijakan atau program yang telah dibuat oleh pemerintah pun tidak kalah pentingnya. Untuk itu, mari kita bersama-sama turut serta dalam meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia.
