facebook

Persepsi PKS sebagai Partai yang Ditinggalkan oleh Partai Gelora

Rahma Putri Khasanah
Persepsi PKS sebagai Partai yang Ditinggalkan oleh Partai Gelora
Ilustrasi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gelora (Repro)

Kemampuan partai dalam mengelola organisasi sesuai dengan perubahan dan kebutuhan lingkungan, merupakan salah satu faktor yang memungkinkan sebuah partai bertahan di panggung politik dan mempertahankan eksistensinya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) identik sebagai partai ideologis dengan ideologi Islamnya. Sejarah berdirinya PKS dimulai dari organisasi dakwah, kemudian menjadi Partai Keadilan (PK), hingga akhirnya resmi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan mengangkat isu-isu politik yang lebih cair. PKS sebagai partai yang memiliki organisasi kokoh, namun dalam pengelolaannya juga diikuti kesulitan untuk memperluas basis massanya.

Dalam proses perjalanan demokrasi di Indonesia diwarnai dengan kemunculan beberapa partai baru, salah satunya Partai Gelombang Rakyat (Gelora). Partai ini muncul dari faksionalisasi Partai Keadilan Sejahtera, yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 2019 oleh mantan tokoh PKS, Anis Matta dan Fahri Hamzah yang berujung banyaknya kader PKS yang memilih keluar dan bergabung dengan Partai Gelora. Terbentuknya partai ini juga disebabkan adanya konflik internal PKS dengan kader yang sudah tidak sejalan pada narasi politik partai pusat.  Berdasarkan tulisan Harry J. Benda (1965) yang menyatakan konsep demokrasi konstitusional berdasarkan historis dan dinamika politik di Indonesia, dikaitkan dengan faksionalisasi (perpecahan partai) sebagai fenomena dinamika politik di Indonesia yang sudah biasa terjadi bahkan sejak orde baru dan faksionalisasi ini legal secara konstitusi. 

Persepsi PKS Sebagai Partai yang Ditinggalkan?

Persepsi merupakan tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang atau kelompok setelah menerima stimulus dari pancaindranya. Stimulus inilah yang kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang membuat sesorang memiliki pandangan terkait suatu kasus yang terjadi.

Berkaitan dengan kemunculan Partai Gelora yang berasal dari faksionalisasi dari PKS sendiri, maka PKS sebagi partai induk ini juga memberi persepsi yang positif berkaitan dengan lahirnya partai baru ini, dengan mengaitkan bahwa adanya fenomena ini merupakan bentuk dinamika politik, seperti yang disampaikan Muhammad Syafei, anggota DPRD Kota Batam Fraksi PKS dalam wawancara bersama penulis tanggal 4 November 2021: 

Jadi Gelora ini sebelumnya adalah Garbi Gerakan Indonesia Baru, berbentuk Ormas ketika sebelum Pileg 2019. Setelahnya ormas garbi ini menjadi sebuah Partai gelora, ya sebagaian dari pengurus partai PKS tapi sebagian saja, tidak semua pengurus gelora dari PKS. Ya ini namanya dinamika politik, mungkin ada pandangan yang berbeda dan perbedaan tersebut disikapi dengan mendirikan partai yang lain. Gapapa, namanya jugakan jamaah manusia, ada kekurangan ada kelebihan, yang jelas kita sama-sama bagaimana untuk berkontribusi dalam pembangunan dalam memajukan bangsa Indonesia. Jadi, itu sebuah pilihan yang tidak bisa dipaksakan, jadi ya silahkan saja yang penting sama-sama tidak menganggu dan bekerja sama untuk bisa berkontribusi untuk mensejahterakan Indonesia.

Partai Gelora memilih ideologi berbeda dengan PKS yakni nasionalis, walaupun di media Anis Matta menjelaskan Partai Gelora berideologi nasionalis dengan jati diri Islam. Artinya, Partai Gelora memilih ideologi nasionalis religius. PKS sendiri mengaku tidak khawatir dan legowo dengan kehadiran Partai Gelora yang berasal dari faksinya, walaupun berpotensi saling berebut basis dukungan dan mengaitkan dengan historis faksionalisasi di Indonesia, seperti yang disampaikan Muhammad Syafei:

Oh tidak, karena tidak hanya PKS yang pindah ke gelora. Kalau dilihat sejarah dulu cuman ada 3 partai Golkar, PPP, PDI, ya kan? Kemudian dari Golkar pecah ke mana-mana ada Hanura, ada Nasdem macam-macam lah termasuk PDIP pecah juga, partai islam juga pecah ada PKB ada PAN ada PKS. Jadi pandangan kami biasa aja, ini kan sebuah demokrasi, mungkin memang harus seperti itu. Tidak bisa dipaksakan suatu partai ketika ada pandangan politik yang berbeda, yang masih bisa komitmen dengan azas visi misi partai sebelumnya PKS silakan lanjut, tapi ketika mungkin dirasa kurang puas atau mungkin mencari kendaraan yang berbeda juga silakan.

Strategi Politik PKS dalam Memperluas Basis Pemilih

Strategi Politik merupakan seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan dengan modal yang dimiliki partai. Dalam upaya mempertahankan eksistensinya terutama ketika partai-partai baru lahir, PKS melakukan pola-pola dengan rencana untuk mencapai tujuan tersebut dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang atau akan dilaksanakan suatu organisasi. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, eksistensi PKS dapat dilihat dari konsolidasi partai itu sendiri 

Terkait hal ini, PKS juga memiliki strategi dalam memperluas basis pemilih dengan menjadi partai terbuka dengan tidak lagi eksklusif sebatas umat Islam saja, melainkan seluruh entitas politik di masyarakat, bahkan sudah lebih pragmatis dengan mengikuti kondisi lokal daerah, terutama pada daerah minoritas seperti di Papua, seperti yang disampaikan narasumber dalam wawancara bersama penulis:

Jadi sekarang, PKS itu adalah partai terbuka. Memang dulu awalnya berlandaskan Islam ya partai dakwah, jadi kita ubah sedikit visi misinya menjadi partai Islam yang rahmatan lil’ alamin, yang terdepan dan kokoh melayani masyarakat. Jadi, gak lagi partai dakwah. Kadang kalau masyarakat mendengar kata dakwah kadang alergi ya, atau ada pemahaman yang sedikit eksklusif atau tertutup bagi kalangan agama tertentu saja. Makanya diubah menjadi partai Islam yang rahmatan lil’ alamin, yang memberikan manfaat bagi seluruh alam. Nah, berarti kepada seluruh manusia, gak hanya Islam saja tetapi seluruh umat manusia dan terdepan dalam melayani masyarakat, karena PKS terbuka. Bahkan, di daerah yang minoritas seperti di Papua, ada juga dewan dari nonmuslim jadi terbuka. Memang, di daerah mayoritas kita mengedepankan kader atau caleg yang muslim, tetapi ketika di daerah yang minoritas kita pun tidak memaksakan, dari yang minoritas bisa kita angkat menjadi caleg yang ada di daerah tersebut, seperti Papua dan seterusnya. 

Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

Tampilkan lebih banyak