Menggugat Kesetaraan Hak saat Mau Daftar Kerja

Dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan secara nasional, negara mestinya harus menjamin setiap warganya bisa bebas dari belenggu kemiskinan. Melalui itu, negara harus hadir untuk bisa membuka lowongan kerja kepada semua anak bangsa secara merata dan berkeadilan. 

Bicara mengenai lapangan kerja, sejak dulu hingga saat ini masih saja menuai banyak polemik, terlebih sangat nggak berbanding mengenai data statistik pengangguran dan lowongan kerja yang terbuka setiap tahun. Ribuan mahasiswa yang lulus setiap tahun, tapi lowongan kerja nggak mampu menampung mereka secara keseluruhan. 

Di sisi lain, beberapa lowongan kerja yang terbuka pun, baik swasta maupun dari pemerintah, selalu saja bisa dibikin ribet. Berbagai persyaratan yang bisa saja bikin puyeng kepala jika nggak tabah menghadapinya kalau memang mau daftar. 

Tahun 2023 ini, pemerintah kembali membuka lowongan kerja CPNS dan PPPK, ribuan orang pun berbondong-bondong mendaftar, walau peluang lulus bisa dibilang amat sulit. 

Di tengah tak seimbangnya lowongan kerja yang terbuka dengan lulusan mahasiswa setiap tahunnya, hal yang jadi masalah juga ketika ada lowongan kerja yang terbuka justru sangat dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. 

BACA JUGA: Beauty Privilege: Salah Siapa Kalau Perempuan Mengagungkan Kecantikan?

Nggak aneh memang, banyak lowongan kerja memberikan syarat seperti, batas minimal dan maksimal umur, tinggi dan berat badan, akreditasi kampus, serta mengharuskan ada sertifikat TOEFL/IELTS. 

Artinya, dengan persyaratan-persyaratan seperti itu, justru memberikan batasan ratusan bahkan ribuan anak bangsa untuk mencari pekerjaan. Misal mengenai akreditasi kampus, jika melihat persyaratan CPNS yang terbuka baru-baru ini, itu banyak lembaga mempersyaratkan akreditasi kampus minimal B. 

Lalu, bagaimana nasib bagi alumni yang kampusnya akreditasi C atau belum terakreditasi? Itu kan bisa lebih merusak mental mereka. Belum lagi yang minta syarat lain, itu lebih rumit lagi. 

Harusnya pemerintah sadar kalau di negeri yang kita cintai ini, ternyata masih banyak kampus yang akreditasi C. Kasian mahasiswanya jika pemerintah hanya nutup mata melihat persoalan itu. 

Itu baru yang pertama, selanjutnya yang mengerikan lagi, mengenai persyaratan tinggi dan berat badan. Persyaratan ini menurut saya nggak masuk akal jika dikaitkan dengan sisi kemanusiaan. 

Pasalnya, tentu semua orang nggak ada yang mau tinggi dan berat badannya di bawah standar. Nggak ada orang yang sengaja membuat dirinya supaya bisa pendek, itu nggak mungkin ada yang mau. Hanya karena tidak bisa menolak keadaan, badan pendek pun menimpa dirinya yang bisa saja dipengaruhi faktor biologis. 

Jadi, kalau tinggi dan berat badan dipersyaratkan dalam dunia kerja, itu sama saja menjerumuskan sebagian orang yang tinggi badannya nggak normal, lebih terpuruk lagi justru bisa saja dihimpit cacian ditambah lagi tuntutan ekonomi yang makin mendesak pada dirinya. 

BACA JUGA: Dear Orang Kota yang Bercita-cita Ingin Tinggal di Desa, Yakin Bakal Betah?

Artinya apa, kesetaraan bagi seluruh warga Indonesia dalam dunia kerja, itu nihil sama sekali. Peran pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial hanya omong kosong. Lowongan kerja dari pemerintah saja begitu, apalagi kalau perusahaan swasta itu lebih mengerikan lagi. 

Jadi, menurut hemat saya, pemerintah nggak usah ngomong soal keadilan sosial kalau persyaratan masuk di dunia dikerja dibikin ribet seperti itu. Belum lagi kalau memang bisa lulus dari persyaratan itu, praktek nepotisme juga masih sangat kental. Seperti mereka yang berpotensi lulus di dunia kerja jika memiliki kenalan di dalam kantor yang dilamar. Sedangkan yang tidak punya kenalan, bisa saja tersingkir karena nggak punya jaringan yang bisa menarik mereka masuk. 

Kalau pun persyaratan itu nggak bisa dihilangkan, tapi pemerintah harus bisa memberikan solusi kepada mereka yang tinggi dan berat badannya di bawah standar, pemerintah juga harus bisa memberi solusi mengenai kampus yang akreditasi kampus masih C. Karena kalau masalah itu nggak diselesaikan, maka selamanya nggak akan ada kesetaraan hak pada semua orang di dalam dunia kerja. 

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS