Provinsi Kalimantan Selatan diprediksi akan mengalami bonus demografi dalam rentang waktu 2020-2030. Menurut BPS Provinsi Kalimantan Selatan, bonus demografi yang dialami oleh Kalimantan Selatan diprediksi akan mencapai puncaknya di sekitar tahun 2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat usia anak dan usia lanjut.
Bonus demografi sering kali identik dengan keuntungannya saja, padahal terdapat ancaman yang juga mengintai jika suatu daerah tidak mempersiapkan bonus demografi dengan baik. Bonus demografi dapat menjadi kesempatan yang strategis bagi Kalimantan Selatan untuk melakukan pembangunan yang didukung dengan sumber daya manusia (SDM) usia produktif yang melimpah.
Sebaliknya, kegagalan dalam mempersiapkan bonus demografi pada akhirnya dapat menjadikannya sebagai bencana demografi. Adapun dampak negatif dari bonus demografi adalah peningkatan jumlah pengangguran dan jumlah aging population (penduduk usia lanjut) serta kualitas sumber daya manusia yang rendah. Oleh karena itu, peru dipahami faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat optimalisasi bonus demografi.
Beberapa poin yang dapat menjadi perhatian bagi pemerintah Kalimantan Selatan dapat mengoptimalkan bonus demografi adalah sebagai berikut:
1. Kualitas Penduduk
Tingkat kualitas penduduk dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu tingkat pendapatan penduduk, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan. Salah satu ukuran yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggambarkan ketiga aspek tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Lalu, bagaimana capaian pembangunan kualitas manusia di Kalimantan Selatan? Berdasarkan data BPS, IPM Kalimantan Selatan mencapai 71,84 pada tahun 2022. Angka ini sudah termasuk dalam kategori tinggi, tetapi perlu diketahui bahwa angka ini masih berada di bawah angka nasional, yaitu sebesar 72,91.
Dilihat dari angka tersebut, jika dibandingkan dengan angka nasional, Kalimantan Selatan hanya lebih unggul pada dimensi kesejahteraan. Sementara, untuk dimensi kesehatan yang diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) dan pendidikan yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) masih di bawah angka nasional.
Hal ini tentunya menjadi sebuah cambukan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya khususnya untuk dimensi kesehatan dan pendidikan di Kalimantan Selatan.
2. Ketenagakerjaan
Permasalahan yang nyata di Kalimantan Selatan adalah penduduk bekerja masih didominasi oleh lulusan SD. Berdasarkan Sakernas Agustus 2022, hampir separuh dari jumlah penduduk bekerja pendidikannya SD ke bawah, yaitu sebesar 44,17 persen. Sebagian besar mereka bekerja pada kegiatan informal yang ditandai dengan ketiadaan jaminan sosial.
Pada periode yang sama penduduk Kalimantan Selatan yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 57,13 persen. Hal ini menandakan kualitas penduduk usia produktif masih rendah atau daya saing tenaga kerja di Kalimantan Selatan belum cukup baik. Selain itu, pengangguran di Kalimantan Selatan masih didominasi generasi Z.
Berdasarkan data Sakernas Agustus 2020 tingkat pengangguran untuk generasi Z sebesar 6,55 persen, untuk generasi Milenial sebesar 3,65, untuk generasi X sebesar 2,23, dan untuk generasi baby boomer sebesar 1,17. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak pengangguran di usia muda.
Solusi dari Pemerintah
Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi bonus demografi yang akan datang beberapa tahun lagi adalah dengan mempersiapkan para generasi muda melalui peningkatan kualitas pemuda Kalimantan Selatan.
Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, pendidikan merupakan salah satu kekhawatiran yang masih dianggap mengancam pengoptimalan dampak positif dari bonus demografi. Adapun kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan pemberian beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP). Pemberian PIP ini diharapkan dapat meningkatkan akses bagi para pemuda Kalimantan Selatan untuk memperoleh pendidikan hingga minimal tamat SMA dan menjadi langkah pencegahan untuk putus sekolah karena kesulitan ekonomi.
Selain PIP, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus menggiatkan kebijakan revitalisasi pendidikan sesuai kebutuhan tenaga kerja atau yang sering dikenal dengan link and match. Konsep link and match ini dianggap dapat menjadi jawaban untuk menyelaraskan struktur pendidikan dan lapangan kerja.
Sejak tahun 2021, Kalimantan Selatan telah menjadi salah satu wilayah yang melaksanakan Gebyar Menara Vokasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong kolaborasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas lulusan pendidikan vokasi serta pengembangan potensi ekonomi daerah melalui pembentukan akselerator daerah.
