Kurang lebih hampir lima tahun program Merdeka Belajar berjalan sejak episode pertama diluncurkan pada 2019. Berbagai terobosan dilakukan Kemendikbudristek demi transformasi pendidikan di Indonesia, sebagaimana tergambar dalam 26 Episode Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang diinisiasi Nadiem Makarim sejak 2019 telah mendorong semua komponen pendidikan bergerak bersama untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan dunia pendidikan.
Keberanian melakukan terobosan dan transformasi sudah terlihat sejak awal. Masalah dunia pendidikan di Indonesia sejak dulu seperti adanya UN (Ujian Nasional) langsung diatasi. Di tahun pertama Merdeka Belajar, UN dihapus. Asesmen Nasional (AN) diterapkan demi pembelajaran yang aman, inklusif dan menyenangkan.
Di tahun kedua, Merdeka Belajar menghadirkan Kurikulum Merdeka. AN bertujuan mengukur dan memetakan, sedangkan Kurikulum Merdeka menjadi jalan untuk mencapai tujuan. Tercatat, 283.609 satuan pendidikan telah melaksanakan AN pada tahun 2021, 282.962 satuan pendidikan pada tahun 2022, dan 492.204 satuan pendidikan pada tahun 2023 (termasuk Uji Kesetaraan dan Sulingjar PAUD).
Berbagai Program Merdeka Belajar terus memberi kebermanfaatan dan dampak di dunia pendidikan. Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Prinsip penyelenggaraan pendidikan di antaranya adalah demokrastis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif (UU No 20 Tahun 2003).
Hal tersebut salah satunya diwujudkan lewat ikhtiar meningkatkan akses layanan pendidikan. Dalam Sidang Komisi X DPRI RI (6/3/2024), Nadiem Makarim menyampaikan berbagai capaian kinerja, termasuk akses layanan pendidikan yang berhasil ditingkatkan cakupannya. Di antaranya Angka Kesiapan Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun, dan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat dan Perguruan Tinggi.
Bagaimana dengan kemampuan peserta didik? Indikator sederhana bisa dilihat dari kemampuan anak didik dalam hal literasi dan numerasi sebagai bekal paling mendasar untuk berkembang. Dalam hal ini, proporsi peserta didik dengan nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi telah mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan indeks kemahiran berbahasa Indonesia (Siaran Pers Nomor: 62/sipers/A6/III/2024).
Akses pendidikan yang adil dan merata adalah amanat Undang-Undang. Maka Merdeka Belajar juga hadir lewat berbagai program bantuan pendidikan seperti PIP, KIP Kuliah, ADEM, hingga Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik). Pada 2020-2023, ada 14.891 siswa menerima bantuan ADEM, 18.109.119 siswa mendapat bantuan PIP pada tahun 2023, 916.827 mahasiswa mendapat KIP Kuliah pada tahun 2023, dan 7.614 mahasiswa mendapat bantuan ADik pada tahun 2023.
Pendidikan harus menjawab kebutuhan zaman. Lulusan SMK mesti punya skill yang dibutuhkan dunia usaha dan industri. Dalam hal ini, Merdeka Belajar episode 8 yakni SMK Pusat Keunggulan juga telah memberikan manfaat pada jutaan siswa di pendidikan vokasi.
Ada 1.785.872 siswa menerima manfaat dalam program SMK Pusat Keunggulan dari tahun 2021 hingga 2023. Rp 643,17 miliar investasi industri telah dihasilkan dari program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan (Matching Fund) dengan melibatkan 720 industri dan 769 SMK pada tahun 2022 dan 2023.
Selain itu, ada 202.457 orang peserta program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dari tahun 2020-2023, 87.311 peserta program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dari tahun 2020-2023; dan 37.492 guru kejuruan, kepala sekolah, dosen yang mengikuti upskilling dan reskilling berstandar industri dari tahun 2020-2023.
Banyak manfaat telah dirasakan para siswa, guru, dan semua stakeholder pendidikan dari program Merdeka Belajar. Kita harapkan ke depan program-program tersebut bisa berjalan semakin matang, sehingga terus memberi kemanfaatan dalam mendorong kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia.
