Fenomena korupsi di Indonesia seakan tak pernah surut. Ironisnya, banyak pelaku korupsi adalah individu dengan latar belakang pendidikan yang tinggi. Mereka yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, justru terjerat dalam praktik yang merugikan negara dan rakyat.
Mereka tentu pernah mempelajari Pancasila dan UUD 1945 di bangku sekolah. Lantas, mengapa mereka tega melakukan tindakan korupsi? Mungkin saja, mereka hanya menghafal teori tanpa benar-benar memahami makna di balik setiap kata.
Mereka lupa bahwa korupsi adalah perbuatan tercela yang merugikan banyak orang. Mereka lupa bahwa sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan integritas.
Kita semua ingat betul pelajaran PPKn yang mengajarkan kita tentang Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai luhur bangsa. Kita diajarkan tentang pentingnya kejujuran, keadilan, dan gotong royong. Lantas, mengapa nilai-nilai tersebut seolah sirna begitu saja ketika seseorang menduduki jabatan publik?
Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya. Pertama, bisa jadi pemahaman terhadap nilai-nilai moral hanya sebatas pengetahuan teoretis. Banyak orang menghafal Pancasila dan UUD 1945 tanpa benar-benar menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari.
Kedua, tekanan sosial dan lingkungan kerja yang koruptif dapat memengaruhi perilaku seseorang. Ketika melihat rekan kerja atau atasan melakukan tindakan korupsi, seseorang mungkin merasa terdorong untuk ikut terlibat agar tidak tersisihkan.
Ketiga, godaan materi yang besar bisa membuat seseorang lupa diri dan mengabaikan nilai-nilai moral yang selama ini dipegang teguh.
Namun, kita tidak bisa menyalahkan pendidikan semata. Pendidikan karakter memang penting, tetapi pembentukan karakter seseorang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, teman sebaya, dan media massa. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moral sejak dini.
Masalahnya, korupsi kini tidak hanya mengakar di lingkungan pemerintahan, tetapi juga masih menjalar diam-diam dalam lingkungan pendidikan. Korupsi di sektor pendidikan adalah luka menganga yang terus menggerogoti fondasi bangsa.
Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, justru dialihkan untuk kepentingan pribadi segelintir oknum.
Akibatnya, fasilitas sekolah yang memprihatinkan, kekurangan guru berkualitas, dan rendahnya mutu pendidikan menjadi pemandangan yang lumrah. Korupsi di sektor pendidikan adalah pengkhianatan terhadap masa depan generasi muda.
Kasus yang sering terjadi, seperti jual beli bangku, pungutan-pungutan ilegal, suap untuk kepentingan pribadi, penggelapan dana pembangunan, dan sebagainya.
Ruang pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman untuk membentuk karakter diri, kini dirusak oleh oknum yang memanfaatkan situasi demi kesenangan pribadi. Hal yang seharusnya menjadi tabu, korupsi sekarang menjadi rahasia umum yang malah membuat hukum menjadi bisu.
Untuk mengatasi masalah korupsi, diperlukan upaya yang komprehensif. Selain penegakan hukum yang tegas, perlu juga dilakukan perbaikan sistem pendidikan.
Pendidikan karakter harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di semua jenjang. Tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang nyata sehingga nilai-nilai moral terinternalisasi dengan baik.
Selain itu, perlu juga dilakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan transparan. Sistem pengawasan yang efektif dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga sangat penting.
Korupsi adalah masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, kita bisa mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
Pendidikan karakter yang kuat adalah salah satu kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Mari kita mulai perubahan dari diri sendiri dan lingkungan sekitar kita.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
