Dunia rekrutmen kerja memang banyak misteri, namun ia menjadi incaran banyak orang agar bisa bertahan hidup. Rekrutmen kerja tak sesederhana mencari jodoh di aplikasi kencan.
Ada kalanya kita seperti Indiana Jones yang berburu artefak di tengah hutan informasi. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tak luput dari perhatian, yakni biaya administrasi.
Mari kita mulai dengan pertanyaan filosofis, sebenarnya biaya administrasi itu tujuannya apa sih? Oke, mari kita terima alasan dengan lapang dada.
Tak sedikit dari lowongan kerja saat ini memberikan syarat administrasi yang begitu rumit, rumit bukan karena tidak bisa diurus, melainkan karena harus mengeluarkan duit yang cukup banyak.
Memang tak bisa dipungkiri, kalau dalam dunia kerja selalu terselip unsur politik dan bahkan dijadikan tempat berbisnis. Dengan kondisi seperti ini, justru membuat dilematis kepada para pencari kerja.
Bagaimana tidak? Di saat mereka yang kesusahan mencari pekerjaan, pada saat mendapatkan lowongan kerja malah dibebankan dengan biaya administrasi yang cukup tinggi. Ini orang baru mau mencari kerja bos, tidak ada juga jaminan akan lulus kan, kenapa malah dibebankan biaya administrasi dengan biaya yang cukup gede?
Salah satu contoh kecilnya, dari program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2025.
Dengan program ini, para lulusan nantinya akan diarahkan menjadi ASN dan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional.
Perlu diingat bahwa ini hanyalah sampel, dan mungkin banyak yang seperti ini dengan banyaknya syarat administrasi yang diperlukan. Sebenarnya, program ini dibuka dan diumumkan secara gratis kepada publik. Hal itu memang sesuai dengan persyaratan yang tertera.
Tetapi, secara fakta, rekrutmen ini mempersyaratkan administrasi yang diperoleh secara tak gratis. Di antara syarat administrasinya, yakni surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat bebas narkoba, dan SKCK.
Bukan sembarangan pula, surat sehat jasmani dan rohani harus dikeluarkan di rumah sakit minimal tipe c, dan begitu pula surat bebas narkoba dibuat di kantor BNN atau rumah sakit.
Kalian tahu? Biaya administrasi untuk itu semua, surat sehat jasmani dan rohani, yakni Rp315.000, sementara surat bebas narkoba, yakni Rp150.000. Itu belum masuk biaya SKCK Rp35.000, dan biaya-biaya yang lain. Ini biaya yang ada di daerah saya, belum tahu kalau di daerah lain.
Secara fakta pendaftaran SPPI ini, dari awal harus mengurus administrasi dengan biaya lebih Rp500.000. Ini baru syarat administrasi lho, belum lagi kalau bisa masuk ke tahap berikutnya.
Yang bikin saya geleng-geleng kepala sebenarnya, pendaftaran yang baru awal memperebutkan bisa lulus administrasi, mesti dibebankan dengan biaya administrasi dengan jumlah yang tak kecil untuk orang-orang yang ekonominya kelas menengah ke bawah.
Seandainya ada jaminan sudah pasti lolos, ya mungkin tidak masalah amat jika harus mengeluarkan biaya sebesar itu, tapi masalahnya tidak ada kepastian sama sekali. Ini diibaratkan seperti orang yang berjudi, menang kalah harus bisa diterima itu semua.
Kondisi ini bisa menjadi sarang diskriminasi. Bayangkan, ada dua kandidat dengan kualifikasi yang sama. Yang satu berasal dari keluarga kaya, sementara yang lain harus berjuang mencari uang untuk bisa membayar biaya administrasi.
Apakah ini adil? Tentu tidak. Biaya administrasi bisa menjadi penghalang bagi mereka yang kurang beruntung secara finansial.
Parahnya lagi, jika dalam rekrutmen kerja tersebut, berjalan secara tak adil. Maksudnya orang lebih gampang lulus ketika memakai jalur orang dalam, bukan karena kemampuan dan kualitas pelamar, tetapi dengan jalur keluarga atau kenalan. Hal ini memang bukan hal baru kan?
Pada kondisinya mereka yang tak punya jalur orang dalam hanya akan menjadi korban, dengan biaya administrasi yang mahal ditambah pula pola rekrutmen yang tidak adil harus menimpanya.
Untuk itu, kepada pemerintah mesti memperhatikan pola rekrutmen kerja ini, selain dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelamar, proses seleksinya juga harus secara adil. Apalagi kalau lowongan kerja dari pemerintah bukan dari swasta.
Tentu kasihan, mereka yang baru mencari kerja dengan finansial yang tidak cukup, akan dilema saat mendaftar dengan adanya biaya administrasi yang cukup tinggi, belum lagi kalau harus memakai orang dalam pula. Sehingga anggapan mereka tidak salah yang menyatakan, “hanya buang-buang duit saja mendaftar yang seperti itu.”
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS.
