Sobat Yoursay, kita sering kali terkecoh dengan penampilan luar. Sebuah negara bisa saja terlihat megah dengan infrastruktur yang luar biasa, rakyatnya tampak sibuk bekerja, dan perut mereka kenyang. Namun, apa jadinya jika di balik kemegahan itu, isi kepala rakyatnya perlahan-lahan dikosongkan?
Bayangkan sebuah masyarakat yang mudah sekali terombang-ambing oleh hoaks, menerima kebijakan tanpa bertanya "mengapa", dan diskusi publiknya hanya berisi caci maki tanpa argumentasi ilmiah. Bukankah negeri seperti itu terdengar rapuh, meskipun fisiknya terlihat kekar?
Negara yang kuat sering dibicarakan dalam bahasa angka. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, angka kemiskinan, tingkat pengangguran. Semua penting, tentu saja. Tapi ada satu ukuran yang lebih sulit dilihat, yaitu dari seberapa jauh warganya mampu memahami negaranya sendiri.
Karena negara tidak hanya berdiri dari gedung-gedung dan kebijakan. Negara juga hidup di kepala warganya. Di cara mereka menafsirkan berita. Di cara mereka menanggapi kebijakan. Dan di cara mereka membedakan mana informasi yang masuk akal dan mana yang tidak.
Di sinilah letak bahayanya ketika akses terhadap bacaan mulai melemah.
Mari kita ambil contoh sederhana yang sedang hangat belakangan ini. Ketika iPusnas—platform perpustakaan digital andalan kita—mengalami gangguan teknis berbulan-bulan akibat pemangkasan anggaran negara, dampak yang ditimbulkan bukan hanya soal mahasiswa yang kesulitan mencari referensi skripsi.
Lebih jauh dari itu, akses rakyat terhadap pengetahuan legal dan gratis sedang "dicekik" secara perlahan. Saat buku menjadi barang yang sulit dijangkau, baik secara fisik karena harganya mahal maupun secara digital karena aplikasinya rusak, masyarakat perlahan kehilangan alat utamanya untuk memahami negaranya sendiri.
Bayangkan konsekuensinya pada kualitas demokrasi kita. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi publik yang aktif dan kritis. Partisipasi yang kritis hanya bisa lahir dari kepala yang terisi dengan pengetahuan.
Jika masyarakat tidak lagi membaca, mereka akan mudah disetir oleh narasi-narasi populis, hoaks, atau propaganda yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengawasi kebijakan publik, bertanya "mengapa", atau mengkritisi keputusan yang tidak memihak pada kepentingan umum.
Ketika akses bacaan melemah, negara secara tidak langsung sedang membiarkan rakyatnya kehilangan "alat pertahanan diri" intelektual. Akibatnya, rakyat menjadi pasif.
Dalam jangka panjang, ini akan menciptakan ekosistem politik yang tidak sehat, di mana pemegang kekuasaan bisa berbuat sesuka hati tanpa takut dievaluasi oleh rakyatnya sendiri. Sebab, rakyat yang tidak membaca tidak akan tahu kalau mereka sedang dirugikan.
Sobat Yoursay, apakah negara kuat yang kita impikan adalah negara yang rakyatnya patuh karena tidak tahu, atau negara yang rakyatnya patuh karena paham dan sepakat dengan kebijakan yang logis?
Pertentangan antara efisiensi anggaran dan kebutuhan literasi seringkali menempatkan buku di posisi yang tidak menguntungkan. Literasi sering dianggap sebagai kebutuhan sekunder, padahal ia adalah kebutuhan pokok jika kita bicara tentang masa depan bangsa.
Jika besok seluruh perpustakaan ditutup dan internet dibatasi hanya untuk konten hiburan, apakah kita masih bisa menjadi warga negara yang kritis? Apakah kita masih bisa membedakan mana pemimpin yang tulus bekerja dan mana yang hanya pandai bersilat lidah?
Mempertahankan literasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Namun, negara memiliki instrumen untuk mempermudah akses tersebut. Ketika negara justru mempersulit akses bacaan—baik sengaja maupun tidak—mereka sedang memperlemah demokrasi itu sendiri.
Negara yang kuat tidak lahir dari rakyat yang diam dan pasrah. Negara yang kuat lahir dari rakyat yang membaca, berpikir, dan berani bersuara berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Literasi adalah mata uang utama dalam demokrasi. Jika mata uang itu didevaluasi terus menerus, jangan kaget jika negara ini perlahan-lahan menemui ajalnya.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
