Beberapa waktu terakhir, kita sering mendengar dua hal dibicarakan dalam konteks yang sangat berbeda. Di satu sisi ada program makan bergizi gratis yang disebut-sebut sebagai investasi besar untuk masa depan anak-anak.
Di sisi lain, ada kabar tentang layanan perpustakaan digital iPusnas yang sulit diakses berlarut-larut, di tengah pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Dua isu ini kelihatannya tidak berkaitan. Yang satu soal perut, yang satu soal buku. Tapi semakin lama diperhatikan, keduanya seperti ditarik ke satu titik yang sama, yakni prioritas negara.
Sobat Yoursay, ketika pemerintah memprioritaskan program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh sektor lain.
Salah satu yang terdampak adalah Perpustakaan Nasional (Perpusnas), yang anggarannya dipangkas signifikan, mencapai hampir 38,78% atau sekitar 280 miliar rupiah pada data anggaran 2025. Angka ini bahkan lebih rendah daripada masa pandemi, sebuah ironi mengingat kebutuhan literasi digital justru meningkat tajam.
Dilema ini memicu pertanyaan, haruskah kebijakan publik selalu bersifat zero-sum game—di mana satu pihak menang, pihak lain harus kalah?
Masalahnya mungkin bukan pada program makan bergizi itu sendiri. Program itu penting. Yang membuat persoalan menjadi rumit adalah ketika pembahasan kebijakan seperti ini seolah memaksa kita memilih salah satu. Seolah-olah kita harus menentukan mana yang lebih penting antara makan dan membaca.
Padahal dalam kehidupan sehari-hari, keduanya berjalan berdampingan. Anak yang makan dengan cukup tetap butuh buku. Anak yang suka membaca tetap butuh makan. Tidak ada pertentangan alami di antara keduanya. Pertentangan itu muncul ketika anggaran terbatas dan pilihan harus dibuat.
Makanan bergizi memang penting. Bagaimana mungkin seorang anak bisa memahami cerita sejarah atau menguasai rumus matematika jika perutnya keroncongan?
Kebijakan MBG berangkat dari niat mulia untuk memutus rantai stunting dan meningkatkan kualitas SDM fisik. Namun, jika efisiensi anggaran ini berakibat pada lumpuhnya layanan seperti iPusnas—tempat literasi digital bagi jutaan orang—apakah kita tidak sedang melangkah maju dua langkah, tapi mundur tiga langkah?
Sobat Yoursay mungkin merasakannya juga. iPusnas, bagi mahasiswa yang harga buku cetaknya selangit, atau masyarakat di daerah terpencil yang akses toko bukunya terbatas, platform ini adalah jendela dunia.
Ketika platform ini error berkepanjangan yang diduga akibat kekurangan dana untuk maintenance sistem, yang sebenarnya sedang terjadi adalah penutupan akses ilmu pengetahuan bagi mereka yang paling membutuhkannya.
Bayangkan saja, kita mungkin berhasil menciptakan generasi yang fisiknya sehat dan kuat, tapi kehilangan akses pada narasi-narasi yang membentuk jati diri bangsa. Tanpa kemampuan literasi yang kuat, masyarakat akan kesulitan memahami kebijakan, mengawasi jalannya pemerintahan, atau berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi.
Jadi, di mana titik tengahnya? Kebijakan yang ideal seharusnya tidak membuat sektor penting lain runtuh. Pertentangan antara Makan Bergizi Gratis dan literasi mungkin muncul karena cara kita memandang anggaran sebagai pos-pos yang terpisah, bukan sebagai satu kesatuan ekosistem pembangunan SDM. Efisiensi tidak melulu soal pemangkasan, tapi juga optimalisasi.
Sobat Yoursay, mungkin ini saatnya kita menuntut birokrasi untuk tidak hanya kreatif dalam memotong anggaran, tetapi juga kreatif dalam mencari solusi alternatif.
Tulisan ini tidak bertujuan untuk menyalahkan niat baik pemerintah untuk menyehatkan bangsa. Ini adalah ajakan untuk Sobat Yoursay merenung, apa gunanya tubuh yang sehat jika pemikirannya tidak terasah?
Literasi adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak terlihat dalam satu periode jabatan, tapi dampaknya akan terasa dalam beberapa generasi ke depan. Jika kita membiarkan suaka literasi ini tergusur oleh prioritas fisik semata, kita sedang mempertaruhkan kecerdasan bangsa demi kebutuhan sesaat.
