Kemiskinan vs Menstruasi: Saat Kebutuhan Dasar Perempuan Tak Terjangkau

Pernahkah kita membayangkan harus memilih antara membeli makanan dan membeli pembalut ketika menstruasi datang, sementara uang yang dimiliki hanya cukup untuk salah satunya?

Di tengah harga naiknya segala sesuatu, menstruasi menjadi beban nyata untuk sebagian perempuan.  Bagi perempuan yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, kebutuhan menstruasi bisa menjadi persoalan nyata yang menyangkut kesehatan, martabat, dan hak atas kehidupan yang layak. Karena itulah, tuntutan untuk membebaskan pembalut dari pajak atau memberikan subsidi agar harganya lebih terjangkau bukan sekadar persoalan diskon. Ini adalah tuntutan agar kebutuhan dasar perempuan tidak diperlakukan seperti barang mewah.

Dalam perdebatan mengenai produk menstruasi, menstrual cup kerap dipromosikan sebagai alternatif yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Produk ini memang memiliki kelebihan bagi sebagian pengguna. Namun, tidak berarti menstrual cup dapat menggantikan pembalut sekali pakai untuk semua orang.

Ada perempuan yang mengalami kondisi medis tertentu sehingga tidak cocok menggunakan menstrual cup. Ada pula yang kesulitan memasukkan atau melepasnya, tidak nyaman dengan penggunaannya, atau menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi untuk membersihkannya. Sebagian lainnya tidak mampu membeli produk alternatif yang membutuhkan biaya awal relatif besar.

Setiap perempuan memiliki kondisi tubuh, kebutuhan, pengalaman, dan kemampuan ekonomi yang berbeda. Karena itu, menawarkan alternatif tidak boleh berubah menjadi kewajiban yang memaksa perempuan meninggalkan produk yang paling sesuai bagi dirinya.

Pembalut sekali pakai tetap penting karena praktis, mudah ditemukan, dan dapat digunakan ketika alternatif lain tidak tersedia. Dalam situasi darurat, ketika menstruasi datang tanpa persiapan atau seseorang tidak memiliki akses terhadap fasilitas yang memadai, pembalut bisa menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Ketika harga pembalut meningkat, dampaknya tidak selalu berhenti pada berkurangnya uang belanja. Sebagian perempuan mungkin terpaksa memperpanjang waktu penggunaan pembalut melebihi anjuran, mengurangi frekuensi penggantian, atau menggunakan bahan lain yang kurang sesuai. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko iritasi dan masalah kesehatan.

Fenomena ketika seseorang kesulitan memperoleh produk menstruasi yang layak dikenal sebagai period poverty atau kemiskinan menstruasi. Masalah ini bukan hanya berkaitan dengan harga pembalut, melainkan juga keterbatasan akses terhadap produk menstruasi, toilet yang layak, air bersih, informasi kesehatan, dan fasilitas sanitasi.

Dalam konteks Indonesia, persoalannya menjadi semakin kompleks karena kemampuan ekonomi masyarakat tidak merata. Harga yang mungkin terasa ringan bagi kelompok berpenghasilan tinggi dapat menjadi beban rutin bagi keluarga berpenghasilan rendah, pelajar, pekerja informal, dan perempuan yang tidak memiliki penghasilan sendiri.

Oleh sebab itu, kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan fungsi suatu barang dalam kehidupan masyarakat. Jika produk menstruasi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi secara berkala, kebijakan yang membuatnya lebih terjangkau layak diprioritaskan.

Ironisnya, perempuan sering didorong untuk mandiri, menjaga kesehatan, dan berpartisipasi penuh dalam pendidikan maupun pekerjaan. Namun, dukungan terhadap kebutuhan biologis yang memungkinkan mereka menjalani aktivitas tersebut terkadang masih dianggap sebagai urusan pribadi.

Padahal, menstruasi bukan pilihan. Perempuan tidak memilih untuk mengalami menstruasi setiap bulan, sebagaimana mereka tidak selalu dapat memilih kondisi ekonomi dan kesehatan yang dimiliki. Di sinilah solidaritas antarperempuan diuji. Kita tidak bisa menganggap semua orang mempunyai akses, pilihan, dan kemampuan yang sama hanya karena satu produk alternatif tersedia di pasaran.

Menjadi perempuan, termasuk menjadi ibu, semestinya memperluas empati terhadap pengalaman perempuan lain, bukan melahirkan penilaian bahwa mereka seharusnya lebih hemat atau cukup beralih ke produk lain. Perempuan berhak menentukan produk menstruasi yang sesuai bagi tubuh dan kondisinya tanpa harus menghadapi hambatan ekonomi yang tidak perlu.

Pembebasan pajak merupakan salah satu pilihan kebijakan, tetapi bukan satu-satunya jalan. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan subsidi yang tepat sasaran, penyediaan pembalut gratis di sekolah dan fasilitas kesehatan, serta distribusi produk menstruasi bagi kelompok rentan.

Kebijakan tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak nyata terhadap harga yang dibayar konsumen. Pengurangan pajak tidak otomatis menjamin harga turun apabila penghematan tersebut tidak diteruskan kepada pembeli. Karena itu, pengawasan harga dan evaluasi kebijakan tetap diperlukan.

Pembalut bukan barang mewah. Ia merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kenyamanan, dan kemampuan perempuan menjalani kehidupan sehari-hari. Kita tidak sedang meminta keistimewaan bagi perempuan. Kita sedang memperjuangkan akses yang lebih adil terhadap kebutuhan biologis yang tidak bisa dihindari.

Jika kebutuhan dasar masih harus diperdebatkan seolah-olah merupakan kemewahan, berarti ada sesuatu yang keliru dalam cara kita memahami keadilan sosial. Pembalut harus terjangkau. Suara perempuan harus didengar. Dan perjuangan untuk menghapus pajaknya atau memastikan subsidi yang efektif bukan hanya urusan perempuan, melainkan tanggung jawab bersama.