Narasi Makar di Hambalang: Kritik Rakyat atau Ancaman Negara?

Pernah nggak sih Sobat Yoursay lagi asyik nongkrong, terus tiba-tiba ada obrolan yang suasananya mendadak serius dan bikin dahi berkerit? Itulah yang saya rasakan waktu menonton video "Presiden Prabowo Menjawab". Di tengah suasana Hambalang yang tenang dan format diskusi meja bundar yang terlihat inklusif, ada satu kata yang terlontar dan bikin kopi saya mendadak terasa lebih pahit, yaitu Makar.

Ya, Pak Presiden kita secara gamblang menyebut aksi demonstrasi besar-besaran Agustus 2025 lalu sebagai upaya makar. Dalam video tersebut, Prabowo menyatakan dengan nada sangat tegas, "Waktu Agustus ya jelas makar, dia mau bakar gedung DPR, kantor gubernur... institusi pemerintahan mau dibakar, makar bikin kerusuhan bawa bom molotof." Kalimat ini seolah-olah menyambar di tengah ruang diskusi, menciptakan narasi bahwa apa yang kita lihat di jalanan waktu itu bukanlah sekadar protes, melainkan plot film aksi penuh ledakan yang bertujuan meruntuhkan negara.

Tapi, Sobat Yoursay, mari kita ngobrol sebagai sesama warga yang peduli pada kesehatan demokrasi kita. Kalau kita ingat-ingat lagi momen Agustus itu, apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan? Kita melihat mahasiswa, buruh, hingga masyarakat umum berkumpul karena keresahan murni atas apa yang dianggap sebagai ketidakadilan dan manipulasi konstitusi. Mereka membawa poster-poster kreatif, teriakan tuntutan agar hukum tidak ditekuk demi kepentingan politik sesaat, dan semangat menjaga marwah demokrasi.

Ketika sebuah fenomena "suara rakyat" yang lahir dari kegelisahan organik ditarik paksa ke narasi besar bernama "makar", rasanya ada sesuatu yang salah secara logika. Makar itu terminologi hukum yang sangat berat, Sobat Yoursay. Itu artinya ada upaya sistematis dan terencana untuk menggulingkan kekuasaan yang sah. Pertanyaannya adalah, apakah kemarahan publik atas ketidakadilan bisa langsung disamakan dengan niat jahat meruntuhkan negara? Ataukah kita sedang terjebak dalam apa yang disebut sebagai delusi stabilitas?

Delusi stabilitas ini adalah sebuah kondisi di mana pemerintah merasa "semua baik-baik saja" dan menganggap setiap gangguan terhadap kenyamanan mereka sebagai ancaman nasional. Penggunaan label "makar" atau tuduhan "bom molotov" secara generalisir ini sangat efektif untuk mendelegitimasi keresahan masyarakat sipil.

Bayangkan saja, kalau sebuah gerakan dicap makar, maka substansi kritiknya otomatis dianggap sampah. Alih-alih mendengar keresahan publik, pemerintah justru sibuk bahas "siapa aktor intelektual yang mau bakar gedung". Ini adalah strategi pengalihan isu yang cukup cerdas, tapi sekaligus berbahaya bagi ruang dialektika.

Sobat Yoursay, narasi ini sejujurnya terasa sangat akrab, bahkan bagi kita yang mungkin hanya membaca sejarah Orde Baru lewat buku. Dulu, setiap ada kritik, label "komunis" atau "antek asing" langsung ditempelkan. Sekarang, tampaknya narasi "makar" dan "intervensi asing" menjadi hantu menakutkan untuk membungkam aspirasi domestik yang sah.

Dampaknya tentu tidak main-main. Kalau setiap aksi jalanan langsung diberi stempel kriminalitas tingkat tinggi, anak muda kita bakal mikir dua kali buat peduli pada isu negara. Akan muncul rasa takut yang perlahan mematikan inisiatif warga untuk mengoreksi pemerintah.

Pak Prabowo memang bilang dalam video itu bahwa beliau rutin memantau podcast kritis agar tidak terjebak budaya "Asal Bapak Senang" (ABS). Itu sikap yang sangat jempolan. Namun, menghargai kritik di layar YouTube tentu berbeda jauh dengan menerima teriakan kritik di depan gerbang gedung pemerintahan. Menghargai kritik digital tapi melabeli demonstran fisik sebagai pelaku makar rasanya seperti sebuah lelucon yang lucu dan miris disaat yang bersamaan.

Mungkin kita perlu refleksi bareng, Sobat Yoursay. Dalam demokrasi, pemilik saham terbesar negara ini adalah rakyat. Kalau pemilik saham protes karena merasa manajemennya lagi "ngaco", apakah itu bisa disebut ingin membakar perusahaan? Jangan-jangan, batas antara "kritik yang sehat" dan "makar yang jahat" itu bukan ditentukan oleh fakta objektif di lapangan, melainkan oleh seberapa tipis telinga penguasa dalam mendengarkan keluhan rakyatnya sendiri.

Jadi, menurut kamu, apakah kita benar-benar sedang menghadapi ancaman makar yang nyata seperti yang dikhawatirkan Pak Presiden, atau kita hanya sedang melihat sebuah kekuasaan yang mulai merasa gerah dengan cermin raksasa yang kita sodorkan di depan wajahnya?