Wacana Tutup Prodi: Solusi Relevansi atau Kedok Kegagalan Negara?

Wacana penutupan program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) belakangan ini sukses membuat suhu diskusi di jagat maya memanas. Bayangkan saja, Sobat Yoursay, di tengah perjuangan mahasiswa mengerjakan skripsi demi masa depan yang lebih baik, tiba-tiba ada wacana bahwa prodi yang mereka tempuh mungkin akan "dieksekusi" karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan zaman.

Alasan yang dikemukakan memang terdengar logis, katanya ada jurang raksasa antara jumlah lulusan dengan ketersediaan lapangan kerja. Namun, apakah benar prodi-prodi itu yang menjadi biang kerok pengangguran, atau justru ada masalah sistemik yang sengaja ditutup-tutupi dengan dalih relevansi?

Mari kita bedah angka yang disampaikan Sekjen Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, sebagai salah satu pemantiknya. Beliau mencontohkan sektor kependidikan di mana ada sekitar 470.000 lulusan yang dianggap "menganggur" setiap tahunnya karena lowongan guru hanya tersedia sedikit. Sobat Yoursay, angka ini memang mengerikan jika dilihat sekilas sebagai data mentah. Namun, menyimpulkan bahwa prodinya harus ditutup adalah bentuk penyederhanaan masalah yang sangat gegabah.

Mengatakan ratusan ribu orang itu tidak punya pekerjaan seolah mengabaikan fakta pahit bahwa negara kita sebenarnya masih kekurangan tenaga ahli di pelosok, tapi pemerintah sepertinya enggan atau tidak mampu membuka keran pengangkatan secara masif dengan anggaran yang layak. Jadi, pertanyaannya, apakah prodinya yang kelebihan orang, atau peluang pekerjaan di negara kita yang semestinya diperluas?

Sobat Yoursay, kalau para pejabat kementerian sesekali mau "blusukan" di algoritma media sosial seperti Instagram atau TikTok, mereka akan menemukan realitas yang jauh berbeda dari sekadar angka statistik kaku. Kita tidak bisa hanya bicara soal jumlah lowongan. Masalah sebenarnya adalah tentang martabat dan kelayakan hidup; apakah pekerjaan yang tersedia bagi para pencari kerja ini cukup untuk membiayai kehidupan mereka secara layak atau tidak.

Mengambil contoh guru, bagaimana mungkin kita bisa menarik minat lulusan baru jika gaji yang ditawarkan di tahun 2026 ini masih ada yang menyentuh angka 200 ribu rupiah per bulan? Itu pun terkadang masih harus menghadapi potongan administrasi atau keterlambatan pembayaran. Dengan gaji yang bahkan jauh di bawah UMR, mending pilih jadi (misalnya) ojol, dagang cilok, atau babysitter sekalian, bukan?

Hal serupa juga terjadi di prodi-prodi lain; lulusan pertanian yang lahannya makin sempit, hingga lulusan sastra yang dihargai murah. Fenomena ini membuktikan bahwa masalah utamanya bukan pada keilmuannya, melainkan pada ekosistem kerja yang tidak menghargai keahlian tersebut.

Logika kementerian yang ingin menutup prodi ini seolah-olah menganggap bahwa pendidikan hanyalah pabrik pencetak tukang yang harus langsung laku di pasar industri layaknya barang dagangan. Jika orientasinya hanya "laku atau tidak laku" berdasarkan tren sesaat, maka nilai-nilai dari ilmu humaniora, ilmu murni, atau kependidikan akan hilang tergerus kepentingan ekonomi jangka pendek.

Sobat Yoursay, jika wacana penutupan ini benar terjadi, jangan salahkan generasi muda jika mereka ogah masuk ke prodi-prodi tertentu bukan karena prodinya tidak berguna, tapi karena mereka sadar bahwa negara sepertinya tidak peduli dengan kesejahteraan pelakunya.

Penutupan prodi secara mendadak akan menimbulkan efek domino, mulai dari nasib dosen yang kehilangan mata pencaharian, infrastruktur kampus yang sudah terbangun dengan biaya besar, hingga hilangnya hak pendidikan masyarakat atas cabang ilmu tertentu.

Kenapa pemerintah tidak fokus pada upaya memperluas lapangan kerja dan menaikkan standar upah minimum terlebih dahulu? Jika gaji sebuah profesi layak dan pengangkatannya transparan tanpa "permainan orang dalam", saya yakin lulusan dari berbagai prodi akan dengan bangga mengabdi sesuai bidangnya, bukan malah terpaksa "banting setir" menjadi angka pengangguran yang bikin pusing pemerintah sendiri.

Sobat Yoursay, kita perlu waspada jika alasan "relevansi" ini hanya kedok untuk menutupi ketidakmampuan negara dalam mengelola sumber daya manusianya. Menyusun prodi baru yang sesuai masa depan seperti AI atau teknologi hijau memang penting, tapi jangan sampai mematikan prodi lama yang sebenarnya masih sangat dibutuhkan hanya karena manajemen tenaga kerja kita yang berantakan. 

Sebelum benar-benar mengeksekusi prodi-prodi tertentu, ada baiknya kementerian memperbaiki dulu ekosistem pekerjaan di negeri ini. Pastikan informasi yang sampai ke telinga atasan bukan hanya laporan "asal bapak senang", melainkan fakta bahwa banyak tenaga terdidik yang masih hidup jauh dari kata sejahtera.

Jika negara tetap menutup mata terhadap nasib para lulusannya, maka prodi canggih apa pun yang dibuka di masa depan tetap akan berakhir sia-sia jika tidak dibarengi dengan penghargaan terhadap martabat pekerjanya.

Bagaimana menurut kalian, Sobat Yoursay? Apakah kalian setuju prodi yang dianggap "tidak relevan" ini dihapus, atau justru negara yang harus dipaksa membuka lebih banyak ruang dan upah layak bagi kita semua untuk berkarya? Jangan sampai gelar sarjana kita berakhir hanya jadi tumpukan kertas koleksi pribadi karena negara terlalu sibuk memilah prodi tanpa pernah serius membenahi nasib profesi.