Work From Home bagi ASN: Hemat Energi atau Sekadar Ilusi Efisiensi?

Belakangan ini, ketika konflik global yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, kian memanas, dunia mulai merasakan efek domino berupa krisis energi. Indonesia pun tak luput dari dampaknya. Salah satu langkah yang mulai dipertimbangkan pemerintah adalah menerapkan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tujuannya terdengar masuk akal, yaitu menekan pengeluaran negara dan mengurangi konsumsi BBM. Tapi pertanyaannya, apakah WFH benar-benar solusi efisien, atau justru hanya tampak efektif di permukaan?

Secara aturan, fleksibilitas kerja ASN sebenarnya sudah punya dasar hukum yang jelas. Regulasi memungkinkan ASN untuk bekerja secara adaptif, tergantung kebutuhan dan situasi.

Jadi, kebijakan WFH bukan sesuatu yang tiba-tiba atau melanggar aturan. Bahkan bisa dianggap sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam kondisi darurat. Namun, kebijakan yang lahir dari situasi mendesak sering kali belum melalui kajian yang matang. Di sinilah celah kritik mulai muncul.

Kalau dilihat dari sisi penghematan energi, WFH memang berpotensi menurunkan mobilitas harian ASN. Lebih sedikit perjalanan ke kantor berarti lebih sedikit konsumsi BBM. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Banyak ASN yang justru mengubah pola kerja WFH menjadi Work From Anywhere (WFA). Mereka tetap keluar rumah, nongkrong di kafe, atau bekerja dari tempat lain. Alhasil, penggunaan BBM tetap terjadi, bahkan bisa jadi tidak terkontrol karena tidak ada pengawasan langsung.

Di sisi lain, ada dampak yang sering luput dari perhatian, yakni ekonomi akar rumput. Ketika ASN tidak lagi datang ke kantor, otomatis aktivitas di sekitar perkantoran ikut sepi. Pedagang kaki lima, ojek online, hingga pelaku UMKM kehilangan pelanggan. Padahal sektor informal ini adalah tulang punggung ekonomi nasional. Ironisnya, mereka tidak termasuk dalam kebijakan WFH, tapi harus ikut menanggung konsekuensinya.

Menurut saya, di sinilah letak dilema kebijakan ini. Di satu sisi ingin hemat, di sisi lain justru menggeser beban ekonomi ke kelompok yang lebih rentan. Efisiensi yang tidak merata seperti ini berpotensi menciptakan ketimpangan baru. Kebijakan publik seharusnya tidak hanya fokus pada angka penghematan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial.

Lebih jauh lagi, masalah utama sebenarnya bukan hanya pada kebijakan WFH itu sendiri, tetapi pada perilaku dan sistem pengawasannya. Tanpa kontrol yang jelas, WFH bisa kehilangan maknanya. Bukannya meningkatkan produktivitas, justru berisiko membuat kinerja ASN menurun.

Dalam konteks ini, teknologi seharusnya dimanfaatkan lebih serius, misalnya melalui dashboard monitoring kinerja yang transparan dan terukur.

Kalau ingin lebih efektif, menurut saya pemerintah perlu berpikir lebih strategis. Misalnya, bukan hanya mengandalkan WFH, tetapi juga membatasi penggunaan BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Kendaraan umum dan layanan publik bisa diprioritaskan, sementara penggunaan pribadi dikurangi subsidinya. Pendekatan seperti ini terasa lebih adil dan berdampak langsung pada penghematan energi secara nasional.

Selain itu, sistem kerja ASN juga perlu diklasifikasikan secara lebih jelas. Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Ada layanan publik yang tetap membutuhkan kehadiran fisik di kantor. Maka, pembagian antara WFO, hybrid, dan full WFH menjadi penting agar pelayanan tetap optimal tanpa mengorbankan efisiensi.

Walhasil, WFH bukanlah solusi tunggal. Ia bisa menjadi bagian dari strategi, tapi bukan jawaban utama. Jika tidak dirancang dengan matang dan diawasi dengan baik, WFH justru berpotensi menjadi kebijakan setengah jadi yang terlihat efisien, tapi minim dampak nyata.

Anak muda mungkin akan melihat ini sebagai pelajaran penting bahwa kebijakan yang baik bukan hanya soal niat, tapi juga soal eksekusi dan dampaknya bagi semua lapisan masyarakat.