Pejabat Dipuja Layaknya Dewa: Matinya Nalar Kritis di Tengah Fanatisme Buta

Saat membaca linimasa media sosial akhir-akhir ini, saya sering kali melihat ironi yang cukup meresahkan. Setiap kali muncul kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat, kolom komentar justru ramai oleh pembelaan habis-habisan terhadap figur tertentu.

Kritik yang dilayangkan demi perbaikan bersama sering kali langsung dicap miring, sementara sang pejabat terus diagung-agungkan seolah-olah suci dan tidak pernah melakukan kesalahan.

Sikap tersebut lambat laun berimbas pada cara pandang masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka. Di tengah tekanan ekonomi yang kian menghimpit, sebagian warga masih saja mudah terbuai oleh pencitraan seremonial para elite.

Bantuan sosial yang disalurkan sering kali diterima dengan rasa terima kasih yang berlebihan, seolah-olah itu adalah kemurahan hati pribadi sang pejabat, alih-alih wujud kewajiban negara yang bersumber dari uang pajak rakyat.

Kondisi semacam ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi perjalanan demokrasi kita ke depan. Ketika pejabat dipuja layaknya dewa dan ruang kritik ditutup rapat-rapat, di situlah matinya nalar kritis mulai melumpuhkan kesadaran kolektif bangsa.

Matinya Nalar Publik Saat Bansos Dianggap Hadiah Personal

Mari kita lihat kenyataan yang sering terjadi di lapangan. Bantuan sosial atau subsidi dari pemerintah kini kerap dibungkus sedemikian rupa seolah-olah itu adalah kedermawanan kantong pribadi pejabat.

Padahal, dana tersebut murni bersumber dari uang pajak yang dibayar oleh rakyat setiap hari. Mulai dari tukang ojek yang membeli bensin sampai buruh pabrik yang membayar iuran, semua ikut menyumbang kas negara.

Sayangnya, narasi pemberian ini sengaja dipelihara untuk menumbuhkan mentalitas utang budi pada masyarakat. Ketika warga sudah merasa berhutang budi, daya tawar mereka otomatis hilang.

Kritik langsung dianggap sebagai bentuk ketidaktahuan berterima kasih, sementara pembagian bantuan disambut dengan puja-puji seolah sang pejabat adalah malaikat penolong. Hubungan antara negara dan warga pun bergeser menjadi relasi antara tuan dan pelayan, padahal yang benar harusnya sebaliknya.

Mentalitas tunduk seperti inilah yang membuat korupsi dan kebijakan ngawur kerap lolos dari sanksi sosial. Selama perut masih diberi bantuan sesaat, banyak orang memilih menutup mata terhadap penyimpangan anggaran yang jauh lebih besar.

Jebakan Politik Pencitraan yang Membius Akal Sehat

Di era media sosial saat ini, urusan memoles citra diri jauh lebih diutamakan ketimbang merumuskan kebijakan yang benar-benar beres.

Kita sering disuguhi tontonan para elite yang mendadak hadir di tengah warga dengan gestur hiperbolis, direkam dari berbagai sudut kamera, lalu disebar lewat video pendek. Sayangnya, banyak dari kita yang justru terbuai oleh gimik visual tersebut dan lupa pada akar masalah yang sebenarnya.

Dampaknya sangat berbahaya bagi nalar publik. Ketika sebuah masalah pelik seperti mahalnya harga kebutuhan pokok atau sulitnya mencari pekerjaan diselesaikan hanya lewat pencitraan seremonial, akar masalahnya tidak akan pernah tuntas.

Masyarakat diajak fokus pada kebaikan personal sang tokoh, alih-alih mempertanyakan mengapa krisis itu bisa terjadi. Akibatnya, keberhasilan seorang pemimpin diukur dari seberapa sering ia memamerkan pencitraannya di layar kaca, bukan dari seberapa efektif undang-undang yang ia buat.

Menghidupkan Kembali Akal Sehat untuk Menolak Kepatuhan Buta

Menjaga kewarasan di tengah iklim politik yang mendewakan pejabat memang bukan perkara mudah, tetapi itu adalah satu-satunya jalan agar demokrasi kita tidak mati suri.

Menjadi warga negara yang merdeka berarti berani melepaskan diri dari mentalitas asal bapak senang, sebuah kebiasaan lama yang menuntut kepatuhan total tanpa boleh mempertanyakan kebijakan yang salah arah.

Pejabat publik adalah pekerja yang digaji menggunakan uang rakyat, bukan sosok feodal yang harus disembah. Ketika mereka membuat kebijakan yang menyusahkan, sudah menjadi hak konstitusional kita untuk menagih akuntabilitas, bukan malah ikut menyerang sesama warga yang bernyali melayangkan koreksi.

Merawat nalar kritis adalah tugas kita bersama yang menuntut keberanian mental. Kita harus berhenti merasa kecil atau takut bersuara hanya karena berbeda pandangan dengan gerombolan pemuja kekuasaan.

Negara ini bukan milik segelintir elite yang duduk di singgasana, melainkan milik setiap kepala yang kepayahan membayar pajak dan mendambakan keadilan. Kalau bukan kita yang mulai merawat akal sehat ini, siapa lagi yang akan melakukannya?