Pejabat Hobi Minta Maaf: Ketika "Khilaf" Jadi Benteng Impunitas

Menjadi pejabat publik di negeri ini tampaknya adalah profesi paling minim risiko di dunia. Gaji dibayar fantastis dari tetesan keringat pajak rakyat, fasilitas mewah melekat dari ujung kepala hingga kendaraan dinas, tetapi ketika kebijakan yang dibuat ternyata ngawur atau ketahuan belangnya dalam skandal, solusinya sangat sederhana: cukup pasang muka memelas di depan kamera, lalu ucapkan kata “mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi”. Selesai. Urusan beres, kursi jabatan aman, dan sang pejabat bisa kembali melanjutkan rutinitas kerjanya seolah tidak pernah terjadi apa-apa.

Fenomena ini sudah terlalu sering berulang hingga berubah menjadi sebuah dagelan busuk yang dinormalisasi. Setiap kali ada menteri, direktur BUMN, atau kepala daerah yang melontarkan pernyataan blunder, merugikan uang negara, atau menerbitkan aturan yang menyiksa akal sehat publik, respons pertamanya bukanlah mundur secara kesatria atau siap diadili secara hukum. Alih-alih menunjukkan rasa malu dan tanggung jawab moral, mereka memilih berlindung di balik diksi "khilaf" dan "salah paham". Seolah-olah jabatan publik dengan kekuasaan seluas itu bisa dijalankan sambil lalu, persis seperti anak kecil yang tidak sengaja memecahkan piring di rumah tetangga.

Padahal, ada garis batas yang sangat tegas antara kesalahan administratif biasa dengan kelalaian struktural yang merusak kepercayaan rakyat. Ketika seorang pejabat diberi mandat memegang kendali anggaran negara atau merumuskan hajat hidup orang banyak, setiap keputusan yang diambil membawa dampak nyata bagi jutaan manusia. Ketika keputusan itu ternyata ngawur, cacat hukum, atau beraroma korupsi, kata "maaf" kehilangan seluruh makna kesuciannya. Maaf tidak bisa menghapus kerugian negara, tidak bisa mengembalikan harapan rakyat yang telanjur dirusak, dan tentu saja tidak bisa membersihkan noda kebusukan kekuasaan.

Ironisnya, lingkaran setan ini dipelihara oleh apa yang kita sebut sebagai amnesia kolektif. Masyarakat kita kerap dipaksa, atau malah dengan sukarela, menjadi pemaaf yang murah hati akibat sisa-sisa budaya feodal yang masih mengakar. Publik sering merasa tidak enak untuk menuntut hukuman yang lebih berat kepada para elite. Begitu seorang pejabat menangis atau melipat tangan memohon maaf di hadapan sorotan kamera, narasi langsung bergeser menjadi, "Ya sudahlah, manusia kan tempatnya salah, yang penting sudah minta maaf." Tunggu dulu! Sejak kapan standar akuntabilitas jabatan publik disamakan dengan urusan maaf-memaafkan antar-tetangga di kompleks perumahan?

Mari bandingkan dengan dunia profesional swasta. Seorang manajer pemasaran di perusahaan swasta yang salah mengambil strategi hingga merugikan perusahaan ratusan juta rupiah hampir dipastikan akan langsung dipecat, atau bahkan harus berhadapan dengan meja hijau. Tidak ada ruang bagi air mata buaya atau kata "khilaf" di sana, karena dunia korporat menuntut return of investment dan pertanggungjawaban mutlak. Anehnya, ketika standar setinggi itu diterapkan pada pejabat yang mengelola uang triliunan rupiah milik rakyat, ukurannya justru turun drastis menjadi sekadar "bela sungkawa moral" yang murah meriah.

Dalam standar etika bernegara yang matang, jabatan publik menuntut pertanggungjawaban mutlak. Tanggung jawab jabatan tidak pernah diukur dari seberapa manis senyuman di depan pemburu berita, atau seberapa lancar lidah melafalkan permohonan maaf prosedural. Tanggung jawab sejati diukur dari keberanian untuk melepas jabatan ketika kepercayaan publik telah dikhianati, serta kerelaan menyerahkan diri pada proses hukum yang objektif. Kalau seorang pejabat merasa tidak sanggup bekerja becus, mengundurkan diri dengan terhormat jauh lebih bermartabat daripada terus duduk di kursi empuk sambil sesekali membuat gaduh lalu minta permakluman.

Ketika kata "khilaf" dibiarkan menjadi benteng impunitas, yang lahir kemudian adalah matinya rasa malu di kalangan elite. Pejabat tidak lagi merasa takut membuat kebijakan yang merugikan rakyat, karena mereka tahu ada "sekoci" bernama permohonan maaf yang siap menyelamatkan posisi mereka kapan saja skandal meledak. Akibatnya, impunitas merajalela dan akuntabilitas berubah menjadi lelucon murahan yang diulang dari satu rezim ke rezim berikutnya.

Sudah saatnya kita berhenti bersikap toleran terhadap budaya nir-tanggung jawab ini. Rakyat tidak butuh permohonan maaf berselimut air mata buaya dari para pemegang kuasa yang kebobolan. Yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah ketegasan moral: bahwa kursi kekuasaan bukanlah tempat berteduh bagi mereka yang gemar berbuat ceroboh lalu lari dari konsekuensi. Sebab, maaf itu gratis dan murah harganya, tetapi integritas dan masa depan sebuah bangsa jauh lebih mahal untuk digadaikan pada kata "khilaf" yang diobral demi melanggengkan kekuasaan.