Jaring Pengamanku Berhenti, tapi Beban Hidup Terus Menanti: Refleksi Seorang Penerima Beasiswa

Saya pernah percaya bahwa kata gratis adalah bentuk keadilan. Ketika dinyatakan lolos beasiswa Bidikmisi (kini KIP Kuliah), saya merasa satu pintu masa depan akhirnya terbuka. Uang Kuliah Tunggal (UKT) saya ditanggung penuh, ditambah uang saku bulanan sebesar Rp600.000 pada waktu itu. Negara, setidaknya di atas kertas, hadir untuk memastikan anak dari keluarga biasa tetap bisa duduk di bangku kuliah.

Namun, saya segera memahami satu hal yang tidak tertulis dalam kebijakan: yang digratiskan hanyalah pintu masuknya, bukan perjuangan untuk bertahan di dalamnya. Saya kuliah di kampus yang cukup dikenal. Konsekuensinya sederhana: biaya hidup di sekitarnya tidak pernah murah. Harga kos, makanan, transportasi, hingga kebutuhan akademik membentuk pengeluaran yang jauh melampaui angka bantuan yang terlihat “cukup”.

Saya sudah memilih kos murah. Tidak ada gaya hidup berlebihan. Tetapi tetap saja, itu tidak cukup. Di akhir bulan, sering kali saya harus bertarung dengan pilihan-pilihan sulit: membeli buku referensi atau memastikan perut tetap terisi hingga minggu depan. Beasiswa memberi saya kursi di ruang kelas, tapi tidak memberi saya ketenangan pikiran untuk fokus belajar tanpa bayang-bayang tagihan.

Kenyataan yang Tidak Selalu Linier

Perlu saya tegaskan: saya memahami sejak awal bahwa beasiswa ini memiliki batas. Bantuan hanya diberikan hingga delapan semester, dengan syarat capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum setiap semester. Saya selalu memenuhi syarat itu. Masalahnya bukan pada aturan. Masalahnya adalah kenyataan tidak selalu berjalan sesuai rencana.

Pandemi sempat menjadi jeda yang ironis. Saat kuliah berlangsung dari rumah, biaya hidup menurun. Namun ketika perkuliahan kembali normal, kebutuhan meningkat, sementara bantuan tetap sama. Saya mulai bekerja sebagai freelance writer dan digital marketing. Ya, saya mengambil lebih dari satu proyek sekaligus.

Di titik tertentu, saya juga sempat membuka jasa membantu mahasiswa mengolah data penelitian untuk tambahan penghasilan. Saya tahu itu salah. Tapi keputusan itu lahir dari kondisi yang juga tidak ideal, ketika bertahan hidup menjadi prioritas yang mendesak. Ada rasa malu yang menghimpit setiap kali saya mengetik tugas orang lain demi menyambung nyawa sendiri. Di sinilah narasi “pendidikan gratis” mulai terasa timpang. Biaya-biaya ini tidak pernah tercantum dalam skema bantuan, tetapi justru menjadi beban nyata yang harus saya tanggung; sebuah hidden cost dari sistem pendidikan yang disebut “gratis”.

Ujian Sesungguhnya di Semester Sembilan

Persoalan semakin kompleks di semester akhir. Skripsi saya belum selesai karena dosen pembimbing saya harus menjalani operasi jantung. Situasi ini berada di luar kendali saya. Namun, beasiswa tetap berhenti di semester delapan, seolah semua mahasiswa memiliki garis akhir yang sama. Kebijakan berjalan linier, sedangkan realitas tidak.

Maka, semester sembilan datang bukan sebagai babak akhir yang manis, melainkan sebagai babak yang paling menguras energi dan air mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya harus membayar UKT dengan keringat sendiri. Angka jutaan rupiah yang dulu terasa abstrak karena ditanggung negara, kini menjelma menjadi beban nyata yang harus saya cari di sela-sela waktu revisi skripsi.

Di saat yang sama, uang saku beasiswa resmi dihentikan. Tiba-tiba saja, biaya kos, makan harian, hingga biaya cetak draf skripsi terasa berkali-kali lipat lebih berat. Tidak ada lagi jaring pengaman. Saya bukan lagi mahasiswa beasiswa; saya adalah orang dewasa yang dipaksa mandiri secara mendadak di tengah garis finish yang seolah terus menjauh. Rasa lelahnya bukan lagi sekadar soal akademik, tapi soal bagaimana memastikan saya tidak terusir dari kos sebelum surat kelulusan itu ada di tangan.

Pendidikan Belum Sepenuhnya Membebaskan

Saya akhirnya lulus di semester sembilan. Lebih lama dari rencana yang dulu saya bangun dengan penuh keyakinan. Dulu, saya percaya bisa lulus dalam 3,5 tahun seperti cerita-cerita tentang orang hebat. Namun setelah menjalaninya, saya mengerti bahwa pendidikan tidak pernah sesederhana itu.

Pengalaman itu mengubah cara pandang saya. Saya tidak lagi mudah menghakimi mereka yang lulus lebih lama atau masih berjuang menyelesaikan studi. Karena saya tahu, di balik itu sering ada cerita tentang bertahan, tentang usaha yang tidak terlihat, dan tentang sistem yang belum sepenuhnya adaptif.

Tulisan ini bukan untuk menyalahkan pemerintah. Program seperti KIP Kuliah telah membuka banyak kesempatan. Namun justru karena itu, penting untuk melihatnya secara utuh agar ke depannya kebijakan tidak hanya melihat mahasiswa sebagai angka-angka dalam data kelulusan, tapi sebagai manusia yang hidupnya penuh dinamika. Pendidikan bisa saja gratis, tetapi perjuangan untuk menyelesaikannya tetap memiliki biaya, termasuk biaya ketidakpastian. Dan selama biaya itu masih ditanggung sendiri oleh mahasiswa, maka “gratis” belum sepenuhnya berarti bebas.