Kata Pejabat Sekolah Negeri Itu Gratis? Tapi Fakta di Lapangan Berkata Lain

Saya masih ingat betul raut wajah salah satu teman sekelas saya saat itu. Hari ujian tinggal menghitung hari, tapi suasana di kelas mendadak mencekam bukan karena soal matematika, melainkan karena urusan administrasi. Wali kelas kami masuk, membawa daftar nama yang ditandai merah—mereka yang belum melunasi "uang komite".

Di depan kami semua, teman saya diminta berdiri. "Telepon orang tuamu sekarang, tanya kapan mau bayar," ujar sang guru dengan nada tanpa kompromi.

Teman saya menjawab lirih bahwa orang tuanya sedang bekerja dan tidak bisa diganggu. Namun, instruksi tetap sama: tetap telepon.

Saya melihat tangannya gemetar memegang ponsel. Di titik itu, ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk belajar, tiba-tiba berubah menjadi ruang interogasi yang sangat merendahkan martabat.

Sebagai teman, saya merasa sangat iba, tapi saya juga tidak berdaya. Saya tahu orang tua saya pun harus membanting tulang untuk membayar biaya yang sama. Biaya yang katanya "uang komite", tapi rasanya lebih mirip pungutan liar (pungli) karena sifatnya yang memaksa dan nominalnya yang dipatok rata. Kejadian itu terus membekas: sejak kapan pendidikan negeri kita jadi sekejam ini pada mereka yang ekonominya sedang sulit?

Padahal, jika kita menengok kembali janji-janji para pemimpin, narasinya sangat indah. Saya ingat betul mantan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, adalah salah satu tokoh yang paling vokal menyuarakan bahwa sekolah negeri harus benar-benar gratis.

Dalam berbagai kesempatan, termasuk saat memberikan pengarahan di depan kepala daerah atau acara seperti Rakernas APEKSI XVI 2023 di Makassar, beliau menegaskan komitmennya terhadap pendidikan tanpa pungutan.

Beliau bahkan pernah menyatakan dengan tegas bahwa jika ada sekolah negeri yang masih menarik iuran dengan kedok apa pun, itu adalah pelanggaran.

Di Jawa Tengah sendiri, kebijakan sekolah gratis untuk SMA/SMK/SLB negeri sudah diberlakukan sejak tahun 2020. Beliau bahkan sempat melakukan sidak dan mencopot kepala sekolah yang terbukti melakukan pungli berkedok uang gedung atau komite. Intinya satu: sekolah negeri sudah dibiayai negara melalui BOS dan BOP, jadi tidak ada alasan untuk membebani wali murid.

Namun, realitanya? Di lapangan, instruksi pejabat tinggi sering kali "menguap" saat menyentuh level bawah. Biaya komite selalu punya celah untuk melegalkan diri.

Secara aturan, kita punya Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Di sana jelas tertulis bahwa komite sekolah hanya boleh menggalang sumbangan, bukan pungutan. Bedanya sangat kontras: sumbangan itu tidak wajib, tidak ditentukan jumlahnya, dan tidak mengikat waktu. Namun, saat kartu ujian ditahan dan murid dipermalukan di depan kelas, "sumbangan" itu otomatis berubah menjadi pungutan yang bersifat memaksa.

Menurut saya, fenomena ini menunjukkan adanya mentalitas birokrasi yang masih menganggap pendidikan sebagai beban biaya, bukan investasi manusia. Mengharuskan murid menelepon orang tua di depan umum untuk menagih iuran adalah tindakan yang sangat tidak edukatif. Itu adalah pembunuhan karakter. Murid dipaksa menanggung beban ekonomi orang tuanya, yang akhirnya membuat mereka merasa rendah diri dan kehilangan fokus untuk belajar.

Kesenjangan ini menciptakan tembok besar. Di satu sisi, pemerintah berteriak tentang pemerataan pendidikan, namun di sisi lain, praktik-praktik pungli halus di sekolah terus berjalan tanpa pengawasan yang ketat. Jika orang tua saya dan orang tua teman saya harus bekerja ekstra keras hanya untuk membayar sesuatu yang seharusnya gratis, maka ada yang salah dengan sistem pengawasan kita.

Sebagai penutup, saya ingin melempar refleksi untuk kita semua. Sampai kapan martabat seorang murid harus dikalahkan oleh selembar kuitansi? Pendidikan adalah hak dasar, bukan layanan berlangganan yang bisa diputus atau ditunda hanya karena terlambat membayar iuran "sukarela".

Kita tidak butuh sekadar spanduk bertuliskan "Sekolah Gratis" jika praktiknya masih penuh dengan tagihan terselubung. Kita butuh sekolah yang memanusiakan manusia, yang tidak menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk mempermalukan seorang anak di depan teman-temannya. Karena pada akhirnya, pendidikan adalah tiket untuk keluar dari kemiskinan, bukan justru menjadi beban yang menambah penderitaan.